Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
BATAM | sarannews.net – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh), menegaskan komitmen penuh Pemerintah Aceh dalam merawat keharmonisan dan kekompakan lintas sektoral. Langkah ini dinilai sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta percepatan roda pembangunan di Tanah Rencong.
Mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang berhalangan hadir, Wagub Dek Fadh memimpin langsung delegasi Aceh dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera Tahun 2026 yang dihelat di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
Tak tanggung-tanggung, Wagub Dek Fadh hadir dengan kekuatan penuh didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir Syamaun, S.IP., MPA., Ketua DPRA Zulfadhli, A.Md., Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko, S.E., M.H., serta Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, S.I.K. Kehadiran jajaran utama ini turut diperkuat oleh kehadiran para Bupati dan Walikota se-Aceh.
Mendagri Tekankan Pentingnya Soliditas ‘Pemilik Power’
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, dalam sambutan strategisnya menegaskan bahwa Rakor Forkopimda Regional Sumatera merupakan instrumen penting untuk menyatukan visi dan mempererat sinergi antarlembaga. Forum ini sengaja mempertemukan pucuk pimpinan daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, badan intelijen, hingga parlemen (DPRD) tingkat provinsi.
Tito mengingatkan bahwa setiap institusi vertikal maupun otonom memiliki kewenangan dan kekuatan hukum (power) masing-masing. Oleh karena itu, jika tidak dirajut dalam hubungan kerja yang solid dan harmonis, ego sektoral dapat memicu konflik yang merugikan daerah.
“Intinya, kita minta Forkopimda semakin kompak dan solid, karena masing-masing memiliki power sendiri-sendiri. Kejaksaan punya power, TNI punya power, polisi punya power, intelijen punya power, DPRD juga punya power,” tegas Tito Karnavian di hadapan para kepala daerah se-Sumatera.
Mantan Kapolri itu menambahkan, disharmoni antarlembaga di daerah dipastikan bakal langsung mengguncang stabilitas politik dan keamanan lokal. Dampak buruknya, iklim investasi terganggu dan proses pembangunan publik akan tersendat.
“Kalau hubungannya tidak bagus, yang terjadi nanti tidak bagus juga untuk situasi politik dan keamanan. Ujung-ujungnya itu berdampak buruk kepada pembangunan daerah. Jadi kita minta kekompakan ini mutlak dijaga,” imbuhnya.
Tantangan Bersama dan Komitmen Aceh
Selain masalah stabilitas keamanan, Mendagri juga menggarisbawahi beberapa isu krusial yang menjadi tantangan geografis wilayah Sumatera, salah satunya adalah penanggulangan bencana alam yang kerap melanda. Tito mendesak adanya manajemen kebencanaan terpadu yang melibatkan kolaborasi aktif antarpemerintah daerah.
Keikutsertaan aktif Wagub Dek Fadh beserta jajaran utama Forkopimda dalam forum berskala regional ini menjadi bukti konkret kepemimpinan Mualem-Dek Fadh dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan instruksi pemerintah pusat. Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan efektif di bawah payung keamanan yang kondusif. [red]
