BIREUEN | SNN — Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen menggelar rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Rabu (22/4/2026), untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan reforma agraria.
Rapat tersebut dibuka oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar program reforma agraria berjalan efektif dan terarah.
“Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar pelaksanaan reforma agraria bisa berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Anny Setiawati, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait yang tergabung dalam GTRA.
Rapat ini mengangkat tema penataan aset dan akses, termasuk dalam konteks pascabencana, sebagai bagian dari upaya mendorong reforma agraria yang berkelanjutan. Pembahasan mencakup penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, hingga pemanfaatan tanah secara lebih adil dan produktif.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan langkah antarinstansi dalam pelaksanaan program reforma agraria, termasuk dalam penanganan persoalan pertanahan di daerah. (DI)
BIREUEN | SNN — Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen menggelar rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Rabu (22/4/2026), untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan reforma agraria.
Rapat tersebut dibuka oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar program reforma agraria berjalan efektif dan terarah.
“Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar pelaksanaan reforma agraria bisa berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Anny Setiawati, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait yang tergabung dalam GTRA.
Rapat ini mengangkat tema penataan aset dan akses, termasuk dalam konteks pascabencana, sebagai bagian dari upaya mendorong reforma agraria yang berkelanjutan. Pembahasan mencakup penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, hingga pemanfaatan tanah secara lebih adil dan produktif.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan langkah antarinstansi dalam pelaksanaan program reforma agraria, termasuk dalam penanganan persoalan pertanahan di daerah. (DI)
