Pencarian
BANDA ACEH | SNN – Kualitas pendidikan di Aceh mendapat sorotan tajam dari Atjeh Movement Institute dalam sebuah simposium pendidikan yang digelar di Aula Museum Teater, Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, pada Rabu (15/4/2026). Melalui narasumbernya, Misbah Hidayat, sistem pendidikan saat ini dinilai belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pembebasan sosial dan masih terjebak pada pola produksi literasi dasar tanpa adanya transformasi nyata.
Mengacu pada kerangka pemikiran tokoh pendidikan Paulo Freire, Misbah menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya di Aceh, masih gagal dalam mendorong kesadaran kritis para peserta didik. “Pendidikan kita berhenti pada kemampuan dasar. Siswa tidak dibentuk untuk berpikir reflektif, tidak dilatih menyelesaikan persoalan hidupnya. Akibatnya, sekolah hanya mencetak kepatuhan, bukan kesadaran,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, terdapat sebuah paradoks dalam dunia pendidikan Aceh. Angka Partisipasi Sekolah di Aceh memang tergolong tinggi pada usia 7 hingga 12 tahun yang mencapai 99,42 persen, serta usia 13 hingga 15 tahun di angka 97,77 persen. Namun, angka tersebut anjlok menjadi 81,55 persen pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan lemahnya keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas, di mana rata-rata lama sekolah di Aceh masih berada di angka 9,6 tahun atau setara dengan tingkat menengah pertama. “Ini bukan sekadar angka. Ini soal kegagalan sistem mempertahankan siswa hingga mereka benar-benar siap menghadapi realitas sosialnya,” tegasnya.
Krisis pendidikan ini tidak hanya berkutat pada masalah akses, tetapi juga merambah pada kualitas pembelajaran. Hasil Programme for International Student Assessment tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, matematika, dan sains di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata global. Dalam konteks Aceh, tantangan geografis dan ekonomi dinilai justru memperbesar kesenjangan tersebut. Sistem pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan juga dianggap semakin memperparah situasi. “Sekolah tidak membentuk nalar kritis. Padahal tanpa itu, pendidikan tidak mungkin menjadi alat pembebasan,” katanya.
Persoalan serius lainnya adalah ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan kebutuhan ekonomi daerah. Tingginya tingkat pengangguran lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di Aceh menjadi bukti bahwa banyak tenaga terdidik yang tidak terserap oleh pasar kerja, sementara sektor ekonomi daerah masih didominasi oleh pertanian dan perikanan. “Ini ironi. Kita memproduksi lulusan, tapi tidak menyediakan ruang hidup bagi mereka. Akhirnya, pendidikan hanya jadi jalur panjang menuju pengangguran,” ujarnya.
Fenomena tersebut semakin diperparah dengan meningkatnya komodifikasi pendidikan. Meskipun secara formal pendidikan dasar dinyatakan gratis, biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya tetap menjadi beban berat bagi banyak keluarga. Mengacu pada laporan UNESCO, Misbah menjelaskan bahwa beban biaya personal merupakan salah satu faktor utama di balik tingginya angka putus sekolah. “Lebih dari 70 persen anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Ini membuktikan bahwa ‘pendidikan gratis’ masih sebatas slogan,” kritiknya.
Kehadiran program beasiswa dari pemerintah daerah juga dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Dengan jumlah penerima yang sangat terbatas dibandingkan dengan lulusan menengah atas setiap tahunnya, beasiswa tersebut dianggap hanya bersifat bantuan individual dan bukan merupakan solusi struktural untuk pemerataan akses pendidikan tinggi.
Pada akhir pemaparannya, Misbah mengajukan pertanyaan mendasar mengenai arah tujuan pendidikan Aceh di masa depan. “Apakah pendidikan kita ingin menjadi alat mobilitas sosial, atau justru terus mereproduksi ketimpangan?” katanya.
Ia menegaskan bahwa tanpa adanya reformasi sistemik yang menyentuh kualitas pembelajaran, akses yang berkelanjutan, serta keterkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi daerah, pendidikan di Aceh akan terus berada dalam lingkaran stagnasi. “Jika tidak ada perubahan mendasar, pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang terdidik secara administratif, tetapi tidak berdaya secara sosial,” tutupnya.[red]
BANDA ACEH | SNN – Kualitas pendidikan di Aceh mendapat sorotan tajam dari Atjeh Movement Institute dalam sebuah simposium pendidikan yang digelar di Aula Museum Teater, Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, pada Rabu (15/4/2026). Melalui narasumbernya, Misbah Hidayat, sistem pendidikan saat ini dinilai belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pembebasan sosial dan masih terjebak pada pola produksi literasi dasar tanpa adanya transformasi nyata.
Mengacu pada kerangka pemikiran tokoh pendidikan Paulo Freire, Misbah menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya di Aceh, masih gagal dalam mendorong kesadaran kritis para peserta didik. “Pendidikan kita berhenti pada kemampuan dasar. Siswa tidak dibentuk untuk berpikir reflektif, tidak dilatih menyelesaikan persoalan hidupnya. Akibatnya, sekolah hanya mencetak kepatuhan, bukan kesadaran,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, terdapat sebuah paradoks dalam dunia pendidikan Aceh. Angka Partisipasi Sekolah di Aceh memang tergolong tinggi pada usia 7 hingga 12 tahun yang mencapai 99,42 persen, serta usia 13 hingga 15 tahun di angka 97,77 persen. Namun, angka tersebut anjlok menjadi 81,55 persen pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan lemahnya keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas, di mana rata-rata lama sekolah di Aceh masih berada di angka 9,6 tahun atau setara dengan tingkat menengah pertama. “Ini bukan sekadar angka. Ini soal kegagalan sistem mempertahankan siswa hingga mereka benar-benar siap menghadapi realitas sosialnya,” tegasnya.
Krisis pendidikan ini tidak hanya berkutat pada masalah akses, tetapi juga merambah pada kualitas pembelajaran. Hasil Programme for International Student Assessment tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, matematika, dan sains di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata global. Dalam konteks Aceh, tantangan geografis dan ekonomi dinilai justru memperbesar kesenjangan tersebut. Sistem pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan juga dianggap semakin memperparah situasi. “Sekolah tidak membentuk nalar kritis. Padahal tanpa itu, pendidikan tidak mungkin menjadi alat pembebasan,” katanya.
Persoalan serius lainnya adalah ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan kebutuhan ekonomi daerah. Tingginya tingkat pengangguran lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di Aceh menjadi bukti bahwa banyak tenaga terdidik yang tidak terserap oleh pasar kerja, sementara sektor ekonomi daerah masih didominasi oleh pertanian dan perikanan. “Ini ironi. Kita memproduksi lulusan, tapi tidak menyediakan ruang hidup bagi mereka. Akhirnya, pendidikan hanya jadi jalur panjang menuju pengangguran,” ujarnya.
Fenomena tersebut semakin diperparah dengan meningkatnya komodifikasi pendidikan. Meskipun secara formal pendidikan dasar dinyatakan gratis, biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya tetap menjadi beban berat bagi banyak keluarga. Mengacu pada laporan UNESCO, Misbah menjelaskan bahwa beban biaya personal merupakan salah satu faktor utama di balik tingginya angka putus sekolah. “Lebih dari 70 persen anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Ini membuktikan bahwa ‘pendidikan gratis’ masih sebatas slogan,” kritiknya.
Kehadiran program beasiswa dari pemerintah daerah juga dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Dengan jumlah penerima yang sangat terbatas dibandingkan dengan lulusan menengah atas setiap tahunnya, beasiswa tersebut dianggap hanya bersifat bantuan individual dan bukan merupakan solusi struktural untuk pemerataan akses pendidikan tinggi.
Pada akhir pemaparannya, Misbah mengajukan pertanyaan mendasar mengenai arah tujuan pendidikan Aceh di masa depan. “Apakah pendidikan kita ingin menjadi alat mobilitas sosial, atau justru terus mereproduksi ketimpangan?” katanya.
Ia menegaskan bahwa tanpa adanya reformasi sistemik yang menyentuh kualitas pembelajaran, akses yang berkelanjutan, serta keterkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi daerah, pendidikan di Aceh akan terus berada dalam lingkaran stagnasi. “Jika tidak ada perubahan mendasar, pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang terdidik secara administratif, tetapi tidak berdaya secara sosial,” tutupnya.[red]
