Tepis Disinformasi Soal Putusan Final Bendera, Jubir Pemerintah Aceh Kecam Upaya Provokasi dan Adu Domba

BANDA ACEH | SaranNews.net — Pemerintah Aceh membantah tegas disinformasi yang beredar luas di tengah masyarakat mengenai klaim bahwa Pemerintah Pusat telah menerbitkan keputusan final terkait status Bendera Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi yang mengklaim adanya putusan final tersebut merupakan kabar bohong (hoaks), tidak berdasar, dan penuh muatan manipulatif untuk mengadu domba publik.

“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).

Lobi Intensif di Pusat: Mualem Bertemu Presiden Prabowo Subianto

Nurlis menegaskan bahwa hingga saat ini komunikasi politik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat masih berlangsung secara dinamis, terbuka, dan konstruktif. Belum ada keputusan final yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat mengenai isu bendera.

Dalam sepekan terakhir, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) justru memperketat lobi dan negosiasi di tingkat nasional. Pembahasan intensif lintas kementerian tersebut difokuskan pada tiga isu krusial kekhususan Aceh:

1. Penyelesaian Status Bendera Aceh
2. Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh
3. Kepastian Status Hukum Tanah Wakaf Lapangan Blang Padang

Keseriusan mengawal marwah serta hak-hak konstitusional masyarakat Aceh ditunjukkan langsung oleh puncak pimpinan daerah. Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) telah bertemu langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan posisi resmi dan aspirasi mendasar rakyat Aceh.

Selain itu, Gubernur Mualem bersama Wakil Gubernur H. Fadhlullah (Dek Fadh) serta pimpinan DPRA juga menggelar serangkaian diskusi maraton bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Jakarta. Kekompakan eksekutif dan legislatif ini membuktikan kesatuan visi dalam memperjuangkan hak-hak daerah.

Pemerintah Aceh Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Narasi Liar

Di tengah solidnya perjuangan pimpinan daerah di Jakarta, Pemerintah Aceh sangat menyayangkan munculnya manuver dari oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hoaks terkait putusan bendera. Nurlis mengecam aksi provokatif tersebut yang dinilai mencederai proses negosiasi diplomasi yang sedang berjalan.

“Langkah manipulatif tersebut adalah upaya sistematis untuk memprovokasi keadaan. Tujuannya memecah belah persatuan rakyat, serta mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” tegas Nurlis.

Menyebarkan isu palsu di saat negosiasi krusial berlangsung dianggap sebagai tindakan kontraproduktif yang merusak ikhtiar bersama dalam merawat kedamaian Aceh.

Pemerintah Aceh menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para ulama, tokoh adat, pemuda, dan mahasiswa agar senantiasa kritis menyaring informasi serta tidak mudah terpancing narasi liar. Masyarakat diminta memberikan kepercayaan penuh kepada kepemimpinan Mualem–Dek Fadh dan DPRA yang tengah berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi masa depan Aceh.[red]