Pencarian
BANDA ACEH | SNN – Gerakan Pemuda Al-Washliyah Provinsi Aceh sukses menggelar Diskusi Publik bertajuk “Kolaborasi Pemuda, Perbankan, dan Pelaku Usaha dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Aceh”. Acara ini berlangsung antusias di Aula Universitas Al-Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh, Sabtu (4/7/2026).
Ketua Panitia, Muhammad Hasbar Kuba, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa agenda ini adalah wujud nyata komitmen Pemuda Al-Washliyah dalam menghadirkan ruang dialog produktif.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi kuat antar-pemangku kepentingan untuk melahirkan inovasi dan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam penguatan UMKM dan kewirausahaan pemuda.
Menyambung hal tersebut, Ketua Gerakan Pemuda Al-Washliyah Provinsi Aceh, Dr. Hifjir, S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan melalui semangat kolaborasi.
“Gerakan Pemuda Al-Washliyah ingin menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan generasi muda. Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi yang bisa diwujudkan menjadi program nyata demi memperkuat kemandirian ekonomi Aceh,” tegas Dr. Hifjir.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Rektor UNADA Banda Aceh, Dr. Yusra Jamali, S.Ag., M.Pd. Dalam arahannya, ia memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif lintas unsur ini. Menurutnya, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung lahirnya pemikiran konstruktif demi pembangunan ekonomi daerah.
Hadirkan Tiga Narasumber Strategis
Untuk membedah tema secara komprehensif, diskusi publik ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu:
Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.
Melalui kesuksesan agenda ini, Gerakan Pemuda Al-Washliyah Provinsi Aceh berharap berbagai rekomendasi yang lahir dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan perbankan dalam membangun ekosistem ekonomi Aceh yang lebih inklusif, kuat, dan berkelanjutan.[red]
BANDA ACEH | SNN – Gerakan Pemuda Al-Washliyah Provinsi Aceh sukses menggelar Diskusi Publik bertajuk “Kolaborasi Pemuda, Perbankan, dan Pelaku Usaha dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Aceh”. Acara ini berlangsung antusias di Aula Universitas Al-Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh, Sabtu (4/7/2026).
Ketua Panitia, Muhammad Hasbar Kuba, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa agenda ini adalah wujud nyata komitmen Pemuda Al-Washliyah dalam menghadirkan ruang dialog produktif.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi kuat antar-pemangku kepentingan untuk melahirkan inovasi dan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam penguatan UMKM dan kewirausahaan pemuda.
Menyambung hal tersebut, Ketua Gerakan Pemuda Al-Washliyah Provinsi Aceh, Dr. Hifjir, S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan melalui semangat kolaborasi.
“Gerakan Pemuda Al-Washliyah ingin menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan generasi muda. Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi yang bisa diwujudkan menjadi program nyata demi memperkuat kemandirian ekonomi Aceh,” tegas Dr. Hifjir.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Rektor UNADA Banda Aceh, Dr. Yusra Jamali, S.Ag., M.Pd. Dalam arahannya, ia memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif lintas unsur ini. Menurutnya, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung lahirnya pemikiran konstruktif demi pembangunan ekonomi daerah.
Hadirkan Tiga Narasumber Strategis
Untuk membedah tema secara komprehensif, diskusi publik ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu:
Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.
Melalui kesuksesan agenda ini, Gerakan Pemuda Al-Washliyah Provinsi Aceh berharap berbagai rekomendasi yang lahir dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan perbankan dalam membangun ekosistem ekonomi Aceh yang lebih inklusif, kuat, dan berkelanjutan.[red]
