Menagih Janji Politik, Mahasiswa Layangkan Mosi Tidak Percaya Terkait Pengelolaan APBK ABDYA

Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
BLANGPIDIE | SNN – Mahasiswa asal Aceh Barat Daya (Abdya), Rahmad Fauzi, secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah. Hal ini dipicu oleh kekecewaan mahasiswa terhadap pola pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang dinilai tidak efisien dan jauh dari semangat menyejahterakan rakyat.
Dalam pernyataannya, Rahmad Fauzi menyoroti ketimpangan antara slogan “Arah Baru Abdya Maju” yang diusung Bupati Safarudin dengan realitas penggunaan anggaran di lapangan. Ia menilai struktur anggaran saat ini lebih banyak terserap untuk kepentingan konsumtif birokrasi dibandingkan untuk stimulus ekonomi masyarakat.
“Hari ini masyarakat Abdya berhak bertanya, di mana letak ‘Arah Baru Abdya Maju’ yang dulu dinarasikan dengan begitu indah? Realitas yang kami saksikan di lapangan justru memperlihatkan ketidakbecusan yang nyata,” tegas Rahmad Fauzi saat memberikan keterangan.
Ia merinci bahwa dana APBK yang bersumber dari uang rakyat diduga masih diprioritaskan untuk pembiayaan fasilitas, perjalanan dinas yang tidak esensial, pos anggaran “dapur” pemerintahan yang berlebihan, serta sewa operasional yang dianggap tidak mendesak.
Lebih lanjut, Rahmad mengingatkan Bupati Safarudin agar tidak mengelola anggaran daerah secara ugal-ugalan. Ia menegaskan bahwa jabatan dan anggaran daerah adalah amanah yang harus digunakan untuk pemerataan ekonomi, bukan sebagai fasilitas untuk memanjakan diri maupun kelompok tertentu.
“Kami mengingatkan Bupati bahwa jabatan dan anggaran daerah adalah amanah. Jika dalam waktu dekat tidak ada reposisi anggaran yang berpihak pada rakyat kecil, maka slogan ‘Abdya Maju’ hanya akan menjadi lelucon politik,” tambahnya.
Sebagai penutup, Rahmad menegaskan bahwa mahasiswa Abdya berkomitmen untuk terus mengawal isu ini. Mereka menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan melakukan aksi nyata guna menyuarakan kegelisahan masyarakat jika tuntutan efisiensi anggaran tersebut tidak segera direspons oleh pemerintah daerah.[red]









