Pemko Lhokseumawe Siapkan Penilaian IPS 2026, Diskominfo Soroti Pengelolaan Data
Pencarian
LHOKSEUMAWE | SNN – Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyiapkan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2026 melalui rapat yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Rabu (15/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah instansi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Keuangan, Bappeda, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe.
Kepala Dinas Kominfo dalam arahannya menegaskan bahwa penilaian IPS tidak sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam membenahi pengelolaan data.
“Data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perangkat daerah perlu lebih serius dalam mengelola data sektoral agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pertemuan itu, peserta juga membahas indikator penilaian IPS serta langkah yang perlu disiapkan masing-masing instansi. Koordinasi dengan BPS disebut penting untuk menyelaraskan data antar lembaga. (DI)
LHOKSEUMAWE | SNN – Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyiapkan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2026 melalui rapat yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Rabu (15/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah instansi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Keuangan, Bappeda, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe.
Kepala Dinas Kominfo dalam arahannya menegaskan bahwa penilaian IPS tidak sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam membenahi pengelolaan data.
“Data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perangkat daerah perlu lebih serius dalam mengelola data sektoral agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pertemuan itu, peserta juga membahas indikator penilaian IPS serta langkah yang perlu disiapkan masing-masing instansi. Koordinasi dengan BPS disebut penting untuk menyelaraskan data antar lembaga. (DI)
