Catut Nama AKBP Zainuddin dan Pojokkan TNI, Polda Aceh Tegaskan Narasi Foto AI Adalah Hoaks

BANDA ACEH | SaranNews.net — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mempastikan pesan provokatif yang beredar luas di berbagai grup WhatsApp masyarakat dengan mencatut nama perwira menengah (Pamen) Polda Aceh, AKBP Zainuddin, merupakan berita bohong (hoax).

Narasi tulisan berhuruf kapital yang mengklaim institusi TNI sebagai penyebab kisruh politik di Aceh tersebut disebarkan beserta foto rekayasa dan nomor kontak yang diklaim milik AKBP Zainuddin.

“AKBP Zainuddin telah memberikan klarifikasi kepada Paminal bahwa narasi maupun foto yang beredar tersebut tidak benar dan bukan dibuat olehnya,” tegas Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).

Foto Hasil Rekayasa AI dan Atribut Tidak Sesuai Aturan

Kombes Pol. Joko menjelaskan, hasil analisis menunjukkan foto yang dilampirkan dalam narasi provokatif tersebut merupakan produk rekayasa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ketidaksesuaian pada atribut seragam kepolisian yang digunakan.

“Foto yang digunakan merupakan produk AI. Seragamnya pun tidak sesuai dengan aturan Polri. Pada seragam PDH yang digunakan terdapat ketidaksesuaian penempatan tulisan POLRI, yang seharusnya digunakan pada seragam PDL. Selain itu, tanda pangkat yang digunakan juga tidak sesuai. Jadi, informasi tersebut dipastikan hoaks,” terang Joko.

Masyarakat Dimbau Bijak Bermedia Sosial

Menyikapi maraknya penyebaran informasi palsu, Polda Aceh mengimbau masyarakat agar senantiasa melakukan verifikasi dan tidak mudah percaya pada narasi yang beredar di media sosial maupun aplikasi perpesanan tanpa kepastian sumber.

Masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi karena dapat memicu keresahan serta merusak kondusifitas daerah.

“Mari bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh tetap kondusif dengan bijak dalam bermedia sosial. Apabila menemukan informasi yang diduga mengandung hoaks atau pencatutan nama pihak tertentu, masyarakat diharapkan melakukan konfirmasi kepada sumber resmi serta tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Kabid Humas.[red]