Tepis Isu Keretakan dan Flyer Hoaks, Jubir Tegaskan Duet Mualem–Dek Fadh Solid Sesuai Regulasi

BANDA ACEH | SaranNews.net — Roda kepemimpinan Pemerintah Aceh di bawah komando Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) dipastikan berjalan harmonis, solid, serta tegak lurus pada ketentuan hukum yang berlaku. Pembagian peran di pucuk pimpinan dinilai wajar dan telah diatur secara ketat oleh regulasi ketatanegaraan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, merespons dinamika informasi dan peredaran materi hoaks yang berupaya membenturkan kepemimpinan daerah belakangan ini.

“Kepemimpinan berjalan dengan sangat baik dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Gubernur Mualem membagi tugas dengan terkoordinasi kepada Wagub Dek Fadh. Penilaian positif terhadap harmonisasi ini juga disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto,” tegas Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (22/8/2026).

Pembagian Tugas Pimpinan Sesuai Koridor Hukum

Nurlis menerangkan, kepemimpinan Gubernur Mualem dan Wagub Dek Fadh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta regulasi perundang-undangan terkait tata kelola pemerintahan daerah. Padatnya agenda kerja kepala daerah yang kerap berlangsung bersamaan di berbagai lokasi menuntut adanya delegasi tugas yang efektif.

“Banyak sekali agenda strategis daerah yang waktunya bersamaan. Ketika gubernur berhalangan hadir di suatu agenda, beliau meminta wagub untuk mewakilinya. Itu mekanisme lumrah, normal, dan sudah diatur dalam undang-undang. Jika kepala daerah berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah menjalankan tugas dan wewenang tersebut,” paparnya.

Sejumlah agenda strategis yang dijalankan Wagub Dek Fadh dalam sepekan terakhir, seperti menghadiri Rapat Pembentukan Desk Koordinasi Aceh bersama Kemenko Polkam, memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, hingga hadir menenangkan massa saat dinamika Peringatan Hari Damai Aceh 15 Agustus lalu, merupakan bagian integral dari fungsi delegasi tersebut.

Imbauan Hentikan Upaya Adu Domba

Pemerintah Aceh menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi pembagian tugas kepemimpinan daerah dengan menyebarkan narasi bohong (flyer hoaks) yang berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

“Persoalan pembagian tugas antara gubernur dan wagub jangan dijadikan isu politik, apalagi sampai dijadikan ajang adu domba dengan membuat flyer hoaks. Kasihan masyarakat awam yang bisa tersesat informasi. Fokus kita bersama adalah membangun Aceh yang lebih maju dan menjaga stabilitas perdamaian,” pungkas Nurlis.[red]