Bantuan Logistik 13,5 Ton Bener Meriah Masuk Gayo Lues, Transparansi Distribusi Korban Terangun Didesak

BLANGKEJEREN | SNN – Sebanyak 22 keluarga korban kebakaran di Dusun Belah Lane, Gampong Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues masih menanti kepastian bantuan hunian sementara di tengah masuknya pasokan logistik darurat antardaerah, Rabu (04/11/2026).

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan logistik darurat seberat 13.558 kilogram atau sekitar 13,5 ton untuk membantu penanganan warga terdampak kebakaran di Gayo Lues.

Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama Wakil Bupati Armia mengklaim pengerahan armada 20 unit kendaraan dinas lintas instansi tersebut merupakan wujud kepedulian antardaerah dalam meringankan beban korban bencana di wilayah tetangga.

Pihak Dinas Sosial Bener Meriah merincikan bantuan terdiri dari beras seberat 2.743 kilogram, sayuran 3.256 kilogram, pakaian layak pakai 3.165 kilogram, mi instan 1.484 kilogram, minyak goreng 607 kilogram, serta perlengkapan sekolah anak.

Tuntutan Transparansi Penyaluran ke Titik Pengungsian

Kendati bantuan antardaerah mulai tiba, kalangan relawan dan pemerhati sosial di Blangkejeren mendesak Pemerintah Kabupaten Gayo Lues transparan membuka posko logistik dan menjamin seluruh pasokan sampai langsung ke tangan 22 kepala keluarga yang kehilangan rumah.

Desakan akuntabilitas ini mencuat mengingat Gayo Lues mencatat frekuensi bencana tertinggi se-Aceh sepanjang Oktober 2026 dengan 10 kejadian dan kerugian Rp20,48 miliar berdasarkan data resmi BPBA, di mana keluhan lambannya logistik kerap berulang saat akses darat pegunungan terhambat.

Apalagi armada pembawa logistik harus menempuh jalur darat dataran tinggi yang rawan pergerakan tanah saat curah hujan tinggi melanda lintasan Takengon hingga perbatasan Gayo Lues.

Masyarakat korban bencana di Terangun mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gayo Lues tidak hanya berhenti pada seremoni penerimaan bantuan sembako, melainkan segera merealisasikan pembangunan hunian sementara dan kejelasan kompensasi fisik permukiman. **(red)**