BANDA ACEH | sarannews.net – Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Damai Aceh yang ke-21, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara khusus mengeluarkan imbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat perdamaian di Tanah Rencong. Pesan penuh makna ini disampaikan Mualem pada Jum’at (14/8/2026), dengan tujuan utama agar warisan kedamaian tersebut dapat diteruskan kepada generasi penerus.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, mengungkapkan bahwa pesan dan imbauan dari Gubernur Mualem tersebut juga disebarluaskan secara masif kepada publik dalam format video.
“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” jelas Ampon Man, yang juga dikenal luas sebagai salah satu tokoh kunci perdamaian Aceh.
Filosofi Helsinki dan Kolaborasi Pembangunan
Pada momentum bersejarah ini, Gubernur Mualem juga mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi erat dalam membangun Aceh agar menjadi daerah yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai. Memperkuat jalinan persaudaraan dan memastikan Aceh tetap aman serta nyaman merupakan kunci utama demi terwujudnya kemajuan daerah, ujar Ampon Man menegaskan.
Ampon Man mengingatkan kembali bahwa tanggal 15 Agustus merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Aceh, yakni peringatan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.
“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Di situ ada filosofinya, ada jiwa Aceh, bukan sekedar mengakhiri konflik,” beber Ampon Man. Ia menambahkan, di dalam kesepakatan tersebut juga memuat cita-cita besar dan ruang untuk menata Aceh yang lebih baik, yang kemudian diwujudkan secara legal melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dinamika Politik dan Ujian Kedewasaan
Meski telah melangkah jauh, Ampon Man tidak memungkiri bahwa perjalanan merawat perdamaian ini tidak selamanya berjalan semulus yang diharapkan. Di satu sisi, pembangunan Aceh telah berjalan dengan baik, didukung oleh lahirnya sistem politik baru yang menguatkan Aceh. “Seperti keberadaan lembaga Wali Nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” sebutnya.
Namun di sisi lain, dinamika dan pasang-surut hubungan politik antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh tak jarang terjadi. Berbagai persoalan politik lokal di Aceh juga turut mewarnai perjalanan panjang tersebut. “Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” tegas Ampon Man.
Menagih Bentuk Konkret Perdamaian
Menutup penjelasannya, Ampon Man menggarisbawahi bahwa persoalan paling mendasar di Aceh saat ini bukan sekadar terjebak pada perayaan seremonial memperingati Hari Damai Aceh. Jauh lebih penting dari itu adalah perwujudan bentuk konkret dari perdamaian tersebut yang harus dieksekusi dengan sempurna.
“Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujar Ampon Man membeberkan poin krusial yang kini tengah ditunggu oleh masyarakat luas. [red]
