Editorial
PAD Aceh Selatan Baru Sentuh 16 Persen di Kuartal I 2026, Sektor Potensial Diduga ‘Mati Suri’
TOPIK TERKAIT:
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
Pencarian
TAPAKTUAN | SNN – Genderang tahun anggaran 2026 telah ditabuh berbulan-bulan lalu, namun kinerja mesin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan tampaknya masih berlari di tempat. Hingga penutupan bulan April 2026, realisasi PAD baru merangkak di angka 16,17 persen. Rapor merah ini memicu tanda tanya besar terkait efektivitas birokrasi dan transparansi pemungutan di lapangan.
Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Penerimaan PAD Kabupaten Aceh Selatan Bulan Januari s/d April Tahun 2026 yang dikantongi redaksi sarannews.net, Pemerintah Kabupaten menargetkan total PAD sebesar Rp 212.753.848.009,00. Namun, realisasi yang masuk ke kas daerah baru menyentuh Rp 34.403.632.276,57. Artinya, Pemkab Aceh Selatan masih harus memutar otak untuk menutupi defisit target sebesar Rp 178,3 Miliar di sisa waktu yang ada.
Di tengah tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi di kawasan Aceh Selatan, lambatnya laju PAD ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm bahaya bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pajak dan Retribusi yang ‘Mati Suri’
Bila dibedah lebih dalam, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait patut disorot tajam. Beberapa sektor yang selama ini digadang-gadang sebagai lumbung pendapatan justru menunjukkan angka nol besar.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan di ruang publik: apakah target yang dipatok tidak rasional, eksekusi petugas di lapangan yang lemah, atau adanya dugaan kebocoran sistem pungutan yang tidak masuk ke kas daerah?
Selain angka nol, sektor pajak lain juga tampak lesu. Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) baru terealisasi 2,42% (Rp 43,5 Juta dari target Rp 1,8 Miliar). Sementara itu, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya yang erat kaitannya dengan aktivitas galian hanya mampu menyumbang 2,14% (Rp 29,7 Juta dari target Rp 1,39 Miliar).
Tanda Tanya Dividen BUMD dan Beban BLUD
Sorotan tajam juga mengarah pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Target dividen dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 4.200.000.000,00 masih belum menunjukkan hilalnya (0%). Publik berhak tahu bagaimana kesehatan finansial dan tata kelola BUMD milik Aceh Selatan saat ini.
Di sisi lain, tumpuan terbesar PAD Aceh Selatan berada di pundak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti RSUD, yang ditargetkan meraup Rp 150 Miliar. Sayangnya, capaian per April baru di angka 15,74% (Rp 23,6 Miliar). Jika kinerja BLUD tersendat, bisa dipastikan tulang punggung PAD Aceh Selatan akan patah tahun ini.
Menanti Jawaban Eksekutif
Temuan data ini tidak boleh hanya menjadi tumpukan kertas di meja birokrasi. Elemen masyarakat sipil dan lembaga pengawas seperti LSM FORMAKI, For-PAS dan KOMASE perlu menjadikan data ini sebagai amunisi untuk mendesak transparansi daerah.
Redaksi sarannews.net dalam waktu dekat akan melayangkan permohonan konfirmasi resmi kepada Plt Sekda Aceh Selatan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Publik butuh penjelasan rasional: apakah karut-marut birokrasi sedang terjadi, atau ada lubang hitam dalam sistem keuangan daerah yang sengaja dibiarkan menganga?.[Tim Redaksi / SNN]
TAPAKTUAN | SNN – Genderang tahun anggaran 2026 telah ditabuh berbulan-bulan lalu, namun kinerja mesin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan tampaknya masih berlari di tempat. Hingga penutupan bulan April 2026, realisasi PAD baru merangkak di angka 16,17 persen. Rapor merah ini memicu tanda tanya besar terkait efektivitas birokrasi dan transparansi pemungutan di lapangan.
Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Penerimaan PAD Kabupaten Aceh Selatan Bulan Januari s/d April Tahun 2026 yang dikantongi redaksi sarannews.net, Pemerintah Kabupaten menargetkan total PAD sebesar Rp 212.753.848.009,00. Namun, realisasi yang masuk ke kas daerah baru menyentuh Rp 34.403.632.276,57. Artinya, Pemkab Aceh Selatan masih harus memutar otak untuk menutupi defisit target sebesar Rp 178,3 Miliar di sisa waktu yang ada.
Di tengah tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi di kawasan Aceh Selatan, lambatnya laju PAD ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm bahaya bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pajak dan Retribusi yang ‘Mati Suri’
Bila dibedah lebih dalam, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait patut disorot tajam. Beberapa sektor yang selama ini digadang-gadang sebagai lumbung pendapatan justru menunjukkan angka nol besar.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan di ruang publik: apakah target yang dipatok tidak rasional, eksekusi petugas di lapangan yang lemah, atau adanya dugaan kebocoran sistem pungutan yang tidak masuk ke kas daerah?
Selain angka nol, sektor pajak lain juga tampak lesu. Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) baru terealisasi 2,42% (Rp 43,5 Juta dari target Rp 1,8 Miliar). Sementara itu, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya yang erat kaitannya dengan aktivitas galian hanya mampu menyumbang 2,14% (Rp 29,7 Juta dari target Rp 1,39 Miliar).
Tanda Tanya Dividen BUMD dan Beban BLUD
Sorotan tajam juga mengarah pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Target dividen dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 4.200.000.000,00 masih belum menunjukkan hilalnya (0%). Publik berhak tahu bagaimana kesehatan finansial dan tata kelola BUMD milik Aceh Selatan saat ini.
Di sisi lain, tumpuan terbesar PAD Aceh Selatan berada di pundak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti RSUD, yang ditargetkan meraup Rp 150 Miliar. Sayangnya, capaian per April baru di angka 15,74% (Rp 23,6 Miliar). Jika kinerja BLUD tersendat, bisa dipastikan tulang punggung PAD Aceh Selatan akan patah tahun ini.
Menanti Jawaban Eksekutif
Temuan data ini tidak boleh hanya menjadi tumpukan kertas di meja birokrasi. Elemen masyarakat sipil dan lembaga pengawas seperti LSM FORMAKI, For-PAS dan KOMASE perlu menjadikan data ini sebagai amunisi untuk mendesak transparansi daerah.
Redaksi sarannews.net dalam waktu dekat akan melayangkan permohonan konfirmasi resmi kepada Plt Sekda Aceh Selatan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Publik butuh penjelasan rasional: apakah karut-marut birokrasi sedang terjadi, atau ada lubang hitam dalam sistem keuangan daerah yang sengaja dibiarkan menganga?.[Tim Redaksi / SNN]
