Pencarian
ACEH SELATAN | SNN — Diskusi publik bertajuk “DAS Kluet: Neraka di Hulu, Siksa di Hilir” yang diselenggarakan oleh IMPAKS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Kluet Selatan) berlangsung di Banda Aceh pada (8/5). Forum ini menjadi ruang refleksi kritis yang tidak hanya membahas persoalan lingkungan secara teknis, tetapi juga mengurai keterkaitan erat antara ekologi, ekonomi, serta kebijakan pembangunan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang berada di bawah kepemimpinan PJ IMPAKS Nyak Irfansyahrefi dengan Ketua Panitia Wirda Juma Hendra tersebut menghadirkan akademisi, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta pegiat advokasi hukum. Diskusi ini menegaskan bahwa persoalan DAS Kluet tidak sekadar tentang kerusakan lingkungan, melainkan persoalan struktural yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
PJ IMPAKS Nyak Irfansyahrefi dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi publik ini digagas sebagai ruang bersama untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus memperkuat gerakan advokasi lingkungan berbasis pengetahuan dan partisipasi masyarakat.
“DAS Kluet hari ini menghadapi tekanan serius. Kita tidak bisa lagi melihat persoalan lingkungan hanya sebagai isu alam semata, tetapi sebagai persoalan kemanusiaan, ekonomi, dan masa depan generasi. Diskusi ini menjadi langkah awal untuk menyatukan perspektif dan mendorong solusi bersama,” ujar Nyak Irfansyahrefi.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik agar pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Menurutnya, ruang diskusi seperti ini penting untuk melahirkan gagasan kritis sekaligus rekomendasi nyata bagi pemerintah.
Dalam forum diskusi, para peserta menyoroti meningkatnya tekanan terhadap ekosistem sungai akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam, seperti galian C dan pembukaan lahan di wilayah hulu. Praktik tersebut dinilai mempercepat degradasi lingkungan yang berdampak sistemik hingga ke wilayah hilir, mulai dari banjir, sedimentasi sungai, hingga penurunan kualitas air yang mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat.
Legal and Advocacy Officer Yayasan HAkA, Musrafiyan, S.H., M.H, dalam paparannya menekankan bahwa kerusakan DAS Kluet tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
“Persoalan DAS Kluet hari ini bukan semata persoalan alam yang rusak, tetapi juga persoalan tata kelola. Ketika pengawasan lemah dan hukum tidak berjalan konsisten, maka ruang eksploitasi menjadi semakin terbuka. Dampaknya bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Musrafiyan.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan penanganan DAS harus berbasis perlindungan ekosistem secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Menurutnya, kerusakan di hulu akan selalu menghadirkan penderitaan di wilayah hilir jika tidak diintervensi melalui kebijakan yang tegas dan berkeadilan ekologis.
Diskusi tersebut turut mengkritisi peran negara dalam memastikan keberlanjutan lingkungan. Peserta mempertanyakan efektivitas regulasi yang ada, apakah benar-benar dijalankan atau hanya menjadi formalitas administratif tanpa implementasi nyata di lapangan.
Selain itu, kesadaran kolektif masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Aktivitas ekonomi berbasis eksploitasi seringkali dipilih karena keterbatasan alternatif penghidupan. Kondisi ini memunculkan dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlangsungan lingkungan jangka panjang.
Peran mahasiswa dalam diskusi juga mendapat perhatian khusus. Mahasiswa hadir bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai agen kritis yang mengangkat pertanyaan mendasar terkait keadilan ekologis: siapa yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi DAS, dan siapa yang menanggung dampak terbesar dari kerusakan lingkungan tersebut.
Melalui diskusi ini, IMPAKS menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa menjaga DAS Kluet bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil dan generasi muda. Forum tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan advokasi lingkungan serta mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Diskusi publik “DAS Kluet: Neraka di Hulu, Siksa di Hilir” menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan negara, masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil guna memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus masa depan kehidupan masyarakat di wilayah DAS Kluet. (KB)
ACEH SELATAN | SNN — Diskusi publik bertajuk “DAS Kluet: Neraka di Hulu, Siksa di Hilir” yang diselenggarakan oleh IMPAKS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Kluet Selatan) berlangsung di Banda Aceh pada (8/5). Forum ini menjadi ruang refleksi kritis yang tidak hanya membahas persoalan lingkungan secara teknis, tetapi juga mengurai keterkaitan erat antara ekologi, ekonomi, serta kebijakan pembangunan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang berada di bawah kepemimpinan PJ IMPAKS Nyak Irfansyahrefi dengan Ketua Panitia Wirda Juma Hendra tersebut menghadirkan akademisi, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta pegiat advokasi hukum. Diskusi ini menegaskan bahwa persoalan DAS Kluet tidak sekadar tentang kerusakan lingkungan, melainkan persoalan struktural yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
PJ IMPAKS Nyak Irfansyahrefi dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi publik ini digagas sebagai ruang bersama untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus memperkuat gerakan advokasi lingkungan berbasis pengetahuan dan partisipasi masyarakat.
“DAS Kluet hari ini menghadapi tekanan serius. Kita tidak bisa lagi melihat persoalan lingkungan hanya sebagai isu alam semata, tetapi sebagai persoalan kemanusiaan, ekonomi, dan masa depan generasi. Diskusi ini menjadi langkah awal untuk menyatukan perspektif dan mendorong solusi bersama,” ujar Nyak Irfansyahrefi.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik agar pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Menurutnya, ruang diskusi seperti ini penting untuk melahirkan gagasan kritis sekaligus rekomendasi nyata bagi pemerintah.
Dalam forum diskusi, para peserta menyoroti meningkatnya tekanan terhadap ekosistem sungai akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam, seperti galian C dan pembukaan lahan di wilayah hulu. Praktik tersebut dinilai mempercepat degradasi lingkungan yang berdampak sistemik hingga ke wilayah hilir, mulai dari banjir, sedimentasi sungai, hingga penurunan kualitas air yang mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat.
Legal and Advocacy Officer Yayasan HAkA, Musrafiyan, S.H., M.H, dalam paparannya menekankan bahwa kerusakan DAS Kluet tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
“Persoalan DAS Kluet hari ini bukan semata persoalan alam yang rusak, tetapi juga persoalan tata kelola. Ketika pengawasan lemah dan hukum tidak berjalan konsisten, maka ruang eksploitasi menjadi semakin terbuka. Dampaknya bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Musrafiyan.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan penanganan DAS harus berbasis perlindungan ekosistem secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Menurutnya, kerusakan di hulu akan selalu menghadirkan penderitaan di wilayah hilir jika tidak diintervensi melalui kebijakan yang tegas dan berkeadilan ekologis.
Diskusi tersebut turut mengkritisi peran negara dalam memastikan keberlanjutan lingkungan. Peserta mempertanyakan efektivitas regulasi yang ada, apakah benar-benar dijalankan atau hanya menjadi formalitas administratif tanpa implementasi nyata di lapangan.
Selain itu, kesadaran kolektif masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Aktivitas ekonomi berbasis eksploitasi seringkali dipilih karena keterbatasan alternatif penghidupan. Kondisi ini memunculkan dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlangsungan lingkungan jangka panjang.
Peran mahasiswa dalam diskusi juga mendapat perhatian khusus. Mahasiswa hadir bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai agen kritis yang mengangkat pertanyaan mendasar terkait keadilan ekologis: siapa yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi DAS, dan siapa yang menanggung dampak terbesar dari kerusakan lingkungan tersebut.
Melalui diskusi ini, IMPAKS menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa menjaga DAS Kluet bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil dan generasi muda. Forum tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan advokasi lingkungan serta mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Diskusi publik “DAS Kluet: Neraka di Hulu, Siksa di Hilir” menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan negara, masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil guna memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus masa depan kehidupan masyarakat di wilayah DAS Kluet. (KB)
