Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
Pencarian
Banjir besar yang melanda Aceh beberapa waktu lalu meninggalkan luka panjang bagi dunia pendidikan. Ribuan ruang belajar rusak, aktivitas pendidikan terganggu, dan banyak sekolah kehilangan fasilitas dasar yang selama ini menjadi penunjang proses belajar mengajar.
Kini, harapan baru mulai muncul. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen RI mengalokasikan bantuan revitalisasi bagi 2.085 sekolah di Aceh pascabencana banjir. Program ini menjadi salah satu intervensi pendidikan terbesar yang masuk ke Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Informasi tersebut sebelumnya telah dipublikasikan oleh Sarannews.net.
Namun di balik besarnya anggaran dan semangat percepatan pembangunan, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pengawasan publik.
Program revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek fisik membangun ruang kelas atau memperbaiki atap sekolah. Ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak Aceh. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar menghasilkan bangunan yang aman, layak, berkualitas, dan tahan lama.
Publik perlu memahami bahwa program revitalisasi sekolah memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi apabila tidak diawasi secara serius. Banyak proyek pendidikan di berbagai daerah sebelumnya bermasalah akibat lemahnya pengawasan teknis maupun administrasi. Mulai dari pengurangan volume pekerjaan, kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi, proyek dikerjakan asal jadi, hingga dugaan manipulasi laporan progres.
Apalagi sebagian program revitalisasi menggunakan pola swakelola, di mana sekolah menjadi pelaksana langsung kegiatan. Di satu sisi, pola ini memberi ruang partisipasi masyarakat. Namun di sisi lain, juga membuka potensi penyimpangan jika tidak dibarengi transparansi dan pendampingan teknis yang memadai.
Karena itu, masyarakat jangan hanya menjadi penonton.
Komite sekolah, wali murid, tokoh masyarakat, media, LSM, hingga aparat pengawasan internal pemerintah harus aktif ikut memantau pelaksanaan revitalisasi di lapangan. Pengawasan tidak harus selalu rumit. Hal-hal sederhana pun sangat penting diperhatikan.
Misalnya:
Keselamatan siswa juga harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai revitalisasi sekolah justru membahayakan anak-anak akibat pekerjaan konstruksi yang tidak memperhatikan standar K3. Area proyek harus steril, material tidak boleh berserakan, pemasangan pagar pembatas area proyek dengan area sekolah aktif dan aktivitas pembangunan tidak boleh mengancam keselamatan lingkungan sekolah.
Pengawasan publik bukan berarti mencari-cari kesalahan. Pengawasan adalah bentuk kepedulian agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menghasilkan manfaat jangka panjang.
Justru ketika masyarakat aktif mengawasi, pemerintah yang bekerja benar akan terbantu. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, proyek yang tertutup dan anti kritik biasanya justru memunculkan banyak pertanyaan.
Aceh sudah terlalu sering menyaksikan bangunan sekolah cepat rusak meski baru selesai dibangun. Kita tidak ingin revitalisasi kali ini mengulang pola yang sama.
Momentum ini harus dijaga bersama.
Karena revitalisasi sekolah sejatinya bukan hanya tentang membangun gedung, tetapi membangun masa depan generasi Aceh.[redaksi]
Banjir besar yang melanda Aceh beberapa waktu lalu meninggalkan luka panjang bagi dunia pendidikan. Ribuan ruang belajar rusak, aktivitas pendidikan terganggu, dan banyak sekolah kehilangan fasilitas dasar yang selama ini menjadi penunjang proses belajar mengajar.
Kini, harapan baru mulai muncul. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen RI mengalokasikan bantuan revitalisasi bagi 2.085 sekolah di Aceh pascabencana banjir. Program ini menjadi salah satu intervensi pendidikan terbesar yang masuk ke Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Informasi tersebut sebelumnya telah dipublikasikan oleh Sarannews.net.
Namun di balik besarnya anggaran dan semangat percepatan pembangunan, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pengawasan publik.
Program revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek fisik membangun ruang kelas atau memperbaiki atap sekolah. Ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak Aceh. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar menghasilkan bangunan yang aman, layak, berkualitas, dan tahan lama.
Publik perlu memahami bahwa program revitalisasi sekolah memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi apabila tidak diawasi secara serius. Banyak proyek pendidikan di berbagai daerah sebelumnya bermasalah akibat lemahnya pengawasan teknis maupun administrasi. Mulai dari pengurangan volume pekerjaan, kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi, proyek dikerjakan asal jadi, hingga dugaan manipulasi laporan progres.
Apalagi sebagian program revitalisasi menggunakan pola swakelola, di mana sekolah menjadi pelaksana langsung kegiatan. Di satu sisi, pola ini memberi ruang partisipasi masyarakat. Namun di sisi lain, juga membuka potensi penyimpangan jika tidak dibarengi transparansi dan pendampingan teknis yang memadai.
Karena itu, masyarakat jangan hanya menjadi penonton.
Komite sekolah, wali murid, tokoh masyarakat, media, LSM, hingga aparat pengawasan internal pemerintah harus aktif ikut memantau pelaksanaan revitalisasi di lapangan. Pengawasan tidak harus selalu rumit. Hal-hal sederhana pun sangat penting diperhatikan.
Misalnya:
Keselamatan siswa juga harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai revitalisasi sekolah justru membahayakan anak-anak akibat pekerjaan konstruksi yang tidak memperhatikan standar K3. Area proyek harus steril, material tidak boleh berserakan, pemasangan pagar pembatas area proyek dengan area sekolah aktif dan aktivitas pembangunan tidak boleh mengancam keselamatan lingkungan sekolah.
Pengawasan publik bukan berarti mencari-cari kesalahan. Pengawasan adalah bentuk kepedulian agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menghasilkan manfaat jangka panjang.
Justru ketika masyarakat aktif mengawasi, pemerintah yang bekerja benar akan terbantu. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, proyek yang tertutup dan anti kritik biasanya justru memunculkan banyak pertanyaan.
Aceh sudah terlalu sering menyaksikan bangunan sekolah cepat rusak meski baru selesai dibangun. Kita tidak ingin revitalisasi kali ini mengulang pola yang sama.
Momentum ini harus dijaga bersama.
Karena revitalisasi sekolah sejatinya bukan hanya tentang membangun gedung, tetapi membangun masa depan generasi Aceh.[redaksi]
