Pencarian
Tajuk Rencana | SNN – Beberapa bulan lalu, isu mosi tidak percaya terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sempat dianggap sekadar riak politik biasa. Sebagian membantah. Sebagian lain menyebutnya hanya perang opini. Namun hari ini, situasinya tampak mulai berubah arah.
Jika sebelumnya gejolak hanya terdengar dari lorong-lorong parlemen, kini kabarnya mulai merembet ke internal partai sendiri. Informasi yang berkembang menyebutkan adanya konsolidasi kader dari berbagai wilayah yang disebut-sebut akan turun ke Banda Aceh pasca Hari Raya Idul Adha untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Muzakir Manaf atau Mualem.
Substansi aspirasinya tidak main-main: mendesak pergantian Ketua DPRA.
Bila benar gerakan itu terjadi, maka ini bukan lagi sekadar dinamika antaranggota dewan. Ini telah berubah menjadi sinyal retaknya kepercayaan di akar internal kekuatan politik yang selama ini menjadi penopang utama kepemimpinan parlemen Aceh.
Dan dalam politik Aceh, ketika kader mulai bergerak, elite biasanya tidak lagi bisa berpura-pura tenang.
Selama ini publik hanya disuguhi bantahan demi bantahan. Tidak ada masalah, kata sebagian elite. Tidak ada mosi, kata sebagian fraksi. Tetapi pada saat yang sama, isu pergantian terus hidup, spanduk-spanduk kritik bermunculan, hingga desas-desus konsolidasi kader makin sulit dibendung.
Pertanyaannya sederhana: jika memang semuanya baik-baik saja, mengapa gelombang penolakan itu tidak kunjung padam?
Rakyat Aceh tentu memahami bahwa politik bukan ruang steril dari konflik. Namun yang menjadi persoalan, energi politik di DPRA belakangan justru lebih sering tersedot pada perebutan pengaruh dibanding pertarungan gagasan untuk rakyat.
Di saat Aceh masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, persoalan pendidikan, dan konflik agraria, parlemen justru terus dibayangi kegaduhan internal.
Ironisnya, publik sampai hari ini bahkan tidak pernah mendapatkan penjelasan terang: apa sebenarnya sumber utama kegelisahan tersebut?
Apakah ini soal gaya kepemimpinan?
Soal komunikasi politik?
Soal distribusi kekuasaan?
Atau ada persoalan yang jauh lebih besar tetapi masih disimpan rapat di ruang-ruang elite?
Yang lebih berbahaya, jika konflik ini terus dipelihara dalam ruang gelap, maka yang lahir bukan lagi sekadar ketidakpercayaan internal, melainkan erosi wibawa lembaga parlemen itu sendiri.
DPRA bukan panggung ego politik. Lembaga itu berdiri untuk membawa suara rakyat Aceh, bukan menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang tak berujung.
Karena itu, jika memang ada persoalan serius terhadap kepemimpinan Ketua DPRA, maka selesaikan secara terbuka dan bermartabat. Jangan membiarkan publik terus menerka-nerka melalui bocoran, bisik-bisik politik, atau operasi opini yang justru memperkeruh keadaan.
Dan jika benar kader Partai Aceh akan turun menyampaikan aspirasi dalam waktu dekat, maka itu harus dibaca sebagai alarm politik yang tidak bisa lagi dianggap angin lalu.
Sebab sejarah politik Aceh berkali-kali menunjukkan:
gejolak besar selalu dimulai dari suara-suara yang awalnya dianggap kecil.[red]
Tajuk Rencana | SNN – Beberapa bulan lalu, isu mosi tidak percaya terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sempat dianggap sekadar riak politik biasa. Sebagian membantah. Sebagian lain menyebutnya hanya perang opini. Namun hari ini, situasinya tampak mulai berubah arah.
Jika sebelumnya gejolak hanya terdengar dari lorong-lorong parlemen, kini kabarnya mulai merembet ke internal partai sendiri. Informasi yang berkembang menyebutkan adanya konsolidasi kader dari berbagai wilayah yang disebut-sebut akan turun ke Banda Aceh pasca Hari Raya Idul Adha untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Muzakir Manaf atau Mualem.
Substansi aspirasinya tidak main-main: mendesak pergantian Ketua DPRA.
Bila benar gerakan itu terjadi, maka ini bukan lagi sekadar dinamika antaranggota dewan. Ini telah berubah menjadi sinyal retaknya kepercayaan di akar internal kekuatan politik yang selama ini menjadi penopang utama kepemimpinan parlemen Aceh.
Dan dalam politik Aceh, ketika kader mulai bergerak, elite biasanya tidak lagi bisa berpura-pura tenang.
Selama ini publik hanya disuguhi bantahan demi bantahan. Tidak ada masalah, kata sebagian elite. Tidak ada mosi, kata sebagian fraksi. Tetapi pada saat yang sama, isu pergantian terus hidup, spanduk-spanduk kritik bermunculan, hingga desas-desus konsolidasi kader makin sulit dibendung.
Pertanyaannya sederhana: jika memang semuanya baik-baik saja, mengapa gelombang penolakan itu tidak kunjung padam?
Rakyat Aceh tentu memahami bahwa politik bukan ruang steril dari konflik. Namun yang menjadi persoalan, energi politik di DPRA belakangan justru lebih sering tersedot pada perebutan pengaruh dibanding pertarungan gagasan untuk rakyat.
Di saat Aceh masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, persoalan pendidikan, dan konflik agraria, parlemen justru terus dibayangi kegaduhan internal.
Ironisnya, publik sampai hari ini bahkan tidak pernah mendapatkan penjelasan terang: apa sebenarnya sumber utama kegelisahan tersebut?
Apakah ini soal gaya kepemimpinan?
Soal komunikasi politik?
Soal distribusi kekuasaan?
Atau ada persoalan yang jauh lebih besar tetapi masih disimpan rapat di ruang-ruang elite?
Yang lebih berbahaya, jika konflik ini terus dipelihara dalam ruang gelap, maka yang lahir bukan lagi sekadar ketidakpercayaan internal, melainkan erosi wibawa lembaga parlemen itu sendiri.
DPRA bukan panggung ego politik. Lembaga itu berdiri untuk membawa suara rakyat Aceh, bukan menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang tak berujung.
Karena itu, jika memang ada persoalan serius terhadap kepemimpinan Ketua DPRA, maka selesaikan secara terbuka dan bermartabat. Jangan membiarkan publik terus menerka-nerka melalui bocoran, bisik-bisik politik, atau operasi opini yang justru memperkeruh keadaan.
Dan jika benar kader Partai Aceh akan turun menyampaikan aspirasi dalam waktu dekat, maka itu harus dibaca sebagai alarm politik yang tidak bisa lagi dianggap angin lalu.
Sebab sejarah politik Aceh berkali-kali menunjukkan:
gejolak besar selalu dimulai dari suara-suara yang awalnya dianggap kecil.[red]
