BANDA ACEH | sarannews.net – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, secara resmi menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.
Dokumen krusial tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, yang didampingi oleh dua Wakil Ketua, yakni Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad, dalam rapat paripurna di Gedung DPRK setempat, Senin (13/7/2026).
Turut hadir dalam momentum tersebut Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Jalaluddin, segenap anggota legislatif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Dalam pidato sambutannya, Wali Kota Illiza menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBK bukan semata-mata menggugurkan kewajiban konstitusi, melainkan wujud nyata transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
“Kepercayaan publik dibangun bukan hanya dari apa yang kita rencanakan, tetapi dari apa yang berhasil kita pertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah kota harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banda Aceh,” tegas Illiza.
Raih WTP ke-18 dan Rincian Realisasi APBK 2025
Pada kesempatan tersebut, Illiza turut membagikan kabar baik terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Aceh terhadap Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh tahun anggaran 2025. Hasilnya, Banda Aceh kembali sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut.
Meski mencetak rekor gemilang, Illiza mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. “WTP bukanlah tujuan akhir. Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan,” tuturnya.
Di hadapan para wakil rakyat, Illiza kemudian memaparkan secara rinci postur realisasi APBK 2025. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1,492 triliun, atau mencapai 95,80 persen dari target yang ditetapkan.
Pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp405,5 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,008 triliun, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp15,3 miliar. Sementara di sektor pengeluaran, Belanja Daerah berhasil terealisasi sebesar Rp1,431 triliun, atau setara dengan 94,98 persen dari plafon anggaran.
Meskipun capaian terbilang positif, Illiza tak menampik bahwa kontribusi PAD terhadap postur APBK baru menyentuh angka 28 persen. Ke depan, Pemko Banda Aceh menargetkan percepatan kemandirian fiskal dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah secara lebih efektif dan transparan.
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Illiza menyebutkan adanya beberapa catatan rekomendasi yang kini menjadi fokus perbaikan Pemko. Catatan tersebut meliputi evaluasi penetapan target PAD, manajemen kas daerah, mekanisme penyaluran hibah, tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasar dan RSUD Meuraxa, hingga optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
“Berbagai catatan ini menjadi cermin refleksi dan bahan evaluasi bagi kita semua untuk memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran ke depan,” terangnya. Illiza juga memastikan bahwa arah kebijakan fiskal Banda Aceh saat ini telah diselaraskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah.
Menutup pemaparannya, Illiza mengajak seluruh elemen dewan kota dan stakeholder terkait untuk terus mengokohkan sinergitas dan kolaborasi.
“Ukuran keberhasilan pembangunan itu bukan sekadar melihat pada apa yang kita bangun hari ini, tetapi juga pada warisan sistem yang baik yang akan kita tinggalkan bagi generasi mendatang. Mari kita wujudkan APBK yang semakin berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Illiza. [red]
