SaranNews||Subulussalam – H Rasyid Bancin (HRB) menanggapi isu yg dilontarkan oleh seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, menyatakan bahwa Pemerintah yang dipimpin RABBANI tidak serius dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tentu ini menjadi tuduhan yang sangat tendensius.
“Tuduhan salah satu anggota Dewan Terhormat yang menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpin RABBANI tidak becus dalam pengelolaan Keuangan daerah, tentu tuduhan ini sangat tendensius,” sampai HRB melalui keterangan pers nya kepada media ini, Selasa, (27/5/2025).
Lanjut HRB dalam keterangannya tersebut, mengingat pemerintah kita sejauh ini masih melakukan upaya-upaya yang bertujuan agar Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam segera kembali pulih kondisi keuangannya. Tentu ini menjadi harapan kita bersama.
“Upaya pemerintah saat ini untuk menyegerakan pemulihan keuangan, tentunya menjadi harapan kita bersama Pemerintahan yang dipimpin RABBANI bukan tidak serius, akan tetapi kondisi saat ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, tentu sangat tidak mungkin kita uraikan satu persatu,” ujar HRB.
Alasan tersebut, tidak dapat diuraikan nya, dikarenakan ada hal yang bersifat kompleks dan tak terlepas dari sisi politis yang sangat berpotensi mempengaruhi kebijakan keuanga Daerah Kota Subulussalam.
Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah beban hutang yang dihimpun Pemerintah Subulussalam, lanjut HRB. Hingga saat ini mencapai 241 Miliar, dimana hasil hitung ini sangat mendekati hasil hitungan yang di lakukan oleh Badan Pemriksa Keungan (BPK) terhadap beban hutang pemerintah kota Subulussalam yang berjumlah sekira 244 Miliar.
“Tentu sangat wajar dengan beban hutang yang begitu besar, sangat mempengaruhi Spesific Grant (SG) APBK TA 2025, karena pemerintah kita perlu kehati-hatian tinggi. Tidak serampangan, dan tidak barbar sehingga APBK kita tepat sasaran dan tepat guna. Sesuai visi misi Pemerintahan RABBANI,” imbuh HRB.
Terkait statement Liar oknum tertentu, dijelaskan HRB, yang mencoba membangun narasi narasi kegagalan Pemerintah Kota dalam pengelolaan APBK 2025. Erat kaitannya terhadap porsi anggaran.
Pemerintah Kota Subulussalam telah sepakat dan menawarkan APBK 2026 mendatang sebagai berikut.
“Persentase tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran publik. Bukan dinikmati segelintir orang/oknum. Dan lucunya ada oknum Anggota Dewan yang berstatement di media yang pada dasarnya beliau menginginkan anggaran DAU Spesific Grant peruntukan Infrastruktur menjadi 30%. Ayolah pak Dewan yg terhormat objektif lah melihat persoalan keuangan Kota kita ini, mari kita cari jalan keluar,” tutup HRB. (*)
