Bursa JPTP Aceh Memanas, Manuver Taktis Pejabat Hingga Ujian Integritas di “Dapur” Infrastruktur

BANDA ACEH | SNN — Di tengah tahapan Presentasi dan Wawancara yang sedang berlangsung alot sejak 26 hingga 28 Juni 2026, sorotan publik kini tertuju tajam pada 22 kandidat yang memperebutkan enam kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Aceh.

Ini bukan sekadar rotasi administratif biasa. Enam kursi eselon II yang dilelang mulai dari Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Pendidikan Dayah, Biro Organisasi, Biro Hukum, hingga pucuk pimpinan di RSUDZA dan RSIA adalah pos-pos strategis yang mengendalikan triliunan rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Publik berhak tahu, apakah para kandidat ini memiliki rekam jejak yang bersih, atau justru membawa beban masa lalu berupa anomali anggaran dan kinerja.

Berdasarkan penelusuran rekam jejak, rekam medis birokrasi, dan dinamika mutakhir, redaksi membedah peta kekuatan serta catatan kritis para kandidat yang kini tengah bertarung di hadapan Panitia Seleksi (Pansel).

Fokus I: Sinyal “Bersih-Bersih” di Dapur Infrastruktur

Biro Administrasi Pembangunan adalah “dapur” pengendalian tata kelola proyek fisik daerah. Stagnasi lelang (RUP/SiRUP) dan kebocoran proyek kerap bermuara di sini. Persaingan di posisi ini menjadi arena benturan antara rutinitas teknokrat dan urgensi pengawasan.

• Ir. SAIFUDDIN, S.T. (Peserta No. 18): Berada di lingkaran dalam Biro Administrasi Pembangunan saat ini. Ia memiliki keunggulan penguasaan medan teknis lapangan. Namun, beban pembuktiannya justru terletak pada sejauh mana ia mampu memberikan solusi atas kendala administrasi proyek fisik yang selama ini kerap menjadi sorotan.
• MUHAMMAD FADHIL, S.T., M.T., CGCAE. (Peserta No. 11): Kehadiran auditor bergelar Certified Government Chief Audit Executive dari Inspektorat ini memberikan sinyal kuat. Jika Pansel meloloskannya, ini adalah indikasi nyata bahwa Pemerintah Aceh sedang berusaha memperketat transparansi alokasi tender dan memitigasi risiko koruptif pada proyek-proyek strategis.
• ZALSUFRAN, S.T., M.Si. (Peserta No. 21): Mantan Kepala Dinas Peternakan Aceh ini mencoba kembali ke panggung eselon II. Meski memiliki modal pengalaman memimpin SKPA, rekam jejak pencopotan mendadaknya pada tahun lalu harus menjadi cecaran utama Pansel. Integritas dan akuntabilitas manajerialnya akan diuji habis-habisan di sini.

Fokus II: Manuver Taktis di Jantung Tata Laksana Birokrasi

Biro Organisasi memegang peranan krusial dalam reformasi kelembagaan daerah. Di arena ini, terjadi pertarungan sengit antara pengalaman empiris melawan teori kepamongprajaan.

• MUSMULYADI, S.Pd.I., M.M. (Peserta No. 15): Keputusannya tidak melamar ke kursi lamanya (Dinas Dayah) dan menyeberang ke Biro Organisasi adalah manuver yang sangat taktis. Ia tidak sekadar membawa gelar Magister Manajemen, tetapi “berdarah-darah” dalam praktik nyata mulai dari menjabat Kabid SDM, Sekretaris Dinas, hingga Plt Kadis Pendidikan Dayah. Ia menawarkan solusi kelembagaan berbasis penyelesaian konflik empiris di lapangan.
• CUT AJA MUZITA, S.STP., MPA. (Peserta No. 4) & TIA DESI YANTI, S.STP., M.M. (Peserta No. 20): Sebagai birokrat lulusan sekolah kedinasan (STPDN/IPDN), keduanya memiliki akar keilmuan yang sangat linier dengan tata laksana institusi. Ini akan menjadi pertarungan gagasan yang menarik di ruang Wawancara: antara kerangka ideal ilmu pemerintahan melawan jam terbang praktis.

Fokus III: Ujian Integritas di Balik “Karpet Merah” Petahana

Keputusan Musmulyadi menghindari arena Dinas Pendidikan Dayah Aceh secara politis menggelar karpet merah bagi sang petahana. Namun, lolos dari rivalitas bukan berarti bebas dari pengawasan publik.

• MUHSIN, S.Pd.I., M.Pd.I. (Peserta No. 14): Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) saat ini, ia mengantongi incumbent advantage yang sangat besar. Kendati proaktif membangun konsolidasi, ujian sesungguhnya di hadapan Pansel adalah klarifikasi terkait isu-isu transparansi. Mencuatnya sorotan media terkait dugaan kejanggalan anggaran di internal dinasnya belakangan ini harus mampu ia jawab dengan data yang akuntabel. Jika gagal mengklarifikasi, karpet merah itu bisa berubah menjadi jalan buntu.

Fokus IV: Arena Hukum dan Profesional Medis

Untuk jabatan yang membutuhkan keahlian spesifik, rekam jejak profesional menjadi parameter absolut.

• Sektor Medis (RSUDZA & RSIA): dr. M. FUAD, Sp.PD., KHOM., FINASIM (Peserta No. 9) yang pernah menjabat Plt di jabatan yang dilamarnya diproyeksikan mengamankan kursi Wadir Penunjang RSUDZA. Sementara Ners. MASLI YUZAR, S.Kep., M.Kep. (Peserta No. 8) dengan pengalaman klinis komprehensifnya menjadi kandidat kuat untuk Direktur RSIA.
• Biro Hukum Setda Aceh: Pertarungan ketat terjadi antara birokrat murni yang berfokus pada advokasi kebijakan, AMRINA HABIBI, S.H., M.H. (Peserta No. 2), melawan mantan Kepala Biro Hukum yang sarat pengalaman manajerial dan akademik, Dr. AMRIZAL, S.H., L.L.M. (Peserta No. 3) .

Pansel Harus Bernyali Tahapan seleksi ini akan segera memasuki fase krusial Assessment Center pada 29 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Di titik inilah nyali Panitia Seleksi benar-benar diuji. Keputusan Pansel bersifat mutlak. Penilaian tidak boleh sekadar menjadi stempel formalitas, melainkan harus berani mencoret kandidat dengan catatan kelam baik berupa riwayat pencopotan maupun potensi mismanagement anggaran.

Gubernur dan Pansel memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa lelang jabatan ini melahirkan figur-figur yang mampu membasmi praktik koruptif birokrasi, bukan sekadar merotasi wajah lama dengan rekam jejak yang usang. Redaksi akan terus mengawal proses ini hingga palu keputusan akhir diketuk.[red]