Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
BANDA ACEH | sarannews.net – Sektor pertanian dan perkebunan Aceh yang sempat lumpuh akibat hantaman bencana hidrometeorologi kini mendapat suntikan darah segar. Kementerian Pertanian (Kementan) RI resmi mengalokasikan pagu anggaran fantastis sebesar Rp2,5 triliun untuk mempercepat pemulihan lahan sawah dan kebun di Serambi Mekkah.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat pemerintah pusat tersebut. Ia menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mengawal ketat realisasi anggaran ini agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada pemulihan ekonomi petani di tingkat tapak.
“Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman). Harapan saya tegas, dana ini harus dimanfaatkan secara maksimal, transparan, dan terukur untuk pemulihan sawah serta kebun rakyat,” tegas Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Senin (27/7/2026).
Progres Pemulihan Lahan Kritis
Instruksi tegas Mualem ini sejalan dengan hasil evaluasi laporan pemanfaatan anggaran yang diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, pada Kamis (23/7/2026) lalu.
Dalam laporannya, Azanuddin merincikan bahwa dana Rp2,5 triliun yang diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tersebut difokuskan pada belanja strategis, meliputi rehabilitasi lahan, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), hingga penyediaan benih padi dan jagung unggul.
Secara statistik, daya rusak bencana hidrometeorologi lalu sangat masif. Tercatat seluas 57.485 hektare lahan sawah porak-poranda. Dari jumlah tersebut, Distanbun saat ini tengah mengebut optimasi pemulihan seluas 40.852 hektare. Sementara di sektor perkebunan, dari total 60.438 hektare lahan yang terdampak, upaya pemulihan sedang berlangsung pada area seluas 40.418 hektare.
“Gubernur berpesan agar Distanbun di seluruh Aceh bekerja keras dan membangun komunikasi yang solid dengan semua pihak. Jangan sampai ada kendala birokrasi yang menghambat petani kita untuk kembali bangkit,” urai Nurlis.
Menyelamatkan Urat Nadi Ekonomi Aceh
Desakan percepatan pemulihan ini bukan tanpa alasan. Sektor agraris adalah tulang punggung utama perekonomian Aceh. Merujuk pada data termutakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sekitar 38 hingga 41 persen dari total penduduk usia kerja di Aceh menggantungkan periuk nasinya pada sektor pertanian. Lebih jauh, sektor ini menyumbang lebih dari 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.
Komitmen ini juga sempat digaungkan Mualem dalam forum Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD PERHIPTANI (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia) Kabupaten/Kota se-Aceh Masa Bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25/7/2026) pekan lalu.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt Kadistanbun, Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian di hierarki teratas prioritas pembangunan.
“Sektor pertanian bukan sekadar urusan bercocok tanam. Ini adalah benteng penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja terbesar, sekaligus motor penggerak utama perekonomian masyarakat Aceh,” pungkasnya. [red]
