Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai, Pemerintah Aceh Desak BNPB Segera Bangun 4 Jembatan Gantung yang Putus

Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.

Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
BANDA ACEH | sarannews.net – Pemerintah Aceh bergerak cepat merespons krisis infrastruktur pascabencana yang mengancam keselamatan jiwa generasi muda. Menindaklanjuti viralnya video perjuangan bertaruh nyawa para siswa dan guru yang terpaksa menyeberangi sungai menggunakan seutas tali menuju sekolah di Gayo Lues, ketegasan sikap langsung diambil di level birokrasi tertinggi.
Berdasarkan arahan langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melayangkan desakan keras kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera merekonstruksi empat jembatan gantung yang rusak parah akibat banjir bandang.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Sekda Nasir kepada Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB, Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, dalam pertemuan tatap muka di ruang kerja Sekda Aceh, Banda Aceh, Selasa (28/7/2026).
“Kami mendesak pemerintah pusat melalui BNPB agar empat jembatan vital ini segera dibangun kembali tanpa penundaan. Penanganan ini bersifat sangat mendesak (urgent) karena menyangkut keselamatan anak-anak sekolah dan urat nadi perekonomian warga yang lumpuh,” tegas Sekda Nasir.
Empat Titik Kritis yang Terisolasi
Salah satu lokasi paling kritis yang menjadi sorotan utama berada di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Di kawasan ini, akses transportasi lumpuh total hingga memaksa pelajar bergelantungan pada sisa-sisa tali jembatan yang rusak demi bisa mengenyam pendidikan.
Sekda Nasir memaparkan, empat titik infrastruktur penyeberangan yang diusulkan untuk segera ditangani secara darurat oleh BNPB meliputi:
“Pemerintah Aceh menuntut perhatian khusus dan percepatan alokasi anggaran penanganan pascabencana dari pusat. Normalisasi mobilitas warga dan proses belajar-mengajar tidak bisa ditunda lebih lama lagi,” imbuh M. Nasir.
Komitmen Pusat di Bawah Pengawalan
Merespons desakan konkrit tersebut, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB, Muhammad Dirhamsyah, menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung usulan prioritas ini di tingkat pusat. Ia sepakat bahwa konektivitas antarwilayah yang terputus akibat bencana hidrometeorologi harus mendapat atensi khusus guna memulihkan stabilitas sosial dan ekonomi warga lokal.
“Kami telah mencatat seluruh urgensi dari usulan prioritas ini. Kami siap mengawal dan menyampaikannya secara langsung kepada Kepala BNPB pusat di Jakarta agar bisa segera dieksekusi,” ujar Dirhamsyah memastikan langkah penanganan ke depan. [red]









