Pencarian
Banda Aceh | SaranNews (12/10) – Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) melontarkan kritik keras terhadap Panitia Khusus (Pansus) Minerba Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). TTI menilai tudingan yang dilontarkan Pansus bahwa aparat penegak hukum (APH) menerima setoran senilai Rp1 miliar per hari dari kegiatan tambang ilegal merupakan pernyataan yang tidak dapat dibuktikan dan hanya menimbulkan kegaduhan publik.
Menurut Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, pernyataan Pansus Minerba DPRA tersebut telah menyebabkan citra institusi kepolisian jatuh serendah-rendahnya. Namun, setelah ditunggu sekian lama, tudingan tersebut tidak kunjung disertai dengan bukti yang kuat, sehingga isu setoran itu kini menjadi bola liar di tengah masyarakat. Ia menambahkan bahwa Kapolda Aceh bahkan telah mendesak Pansus DPRA untuk segera melapor dan menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki.
“Idealnya Pansus DPRA bertanggung jawab dengan tudingan APH menerima setoran, mereka tidak hanya diam setelah melempar isu yang sempat meresahkan dan menjatuhkan citra Polisi,” ujar Nasruddin Bahar dalam keterangan persnya.
TTI mencatat bahwa ini bukan kali pertama DPRA melontarkan tudingan serius tanpa penyelesaian yang jelas. Sebelumnya, Ketua DPRA pernah meminta Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk hadir ke DPRA terkait dugaan adanya oknum polisi yang bermain proyek. Kedua pernyataan ini, menurut TTI, telah menjadi blunder karena tidak pernah dituntaskan.
Akibatnya, TTI menaruh curiga adanya motif lain di balik tudingan tersebut. “Publik malah curiga DPRA melakukan barter agar Proyek Pokir Anggota DPRA tidak diusik APH,” lanjut Nasruddin.
Lebih jauh, TTI menyoroti banyaknya proyek aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang dinilai bermasalah di lapangan. TTI mencontohkan kasus-kasus seperti bantuan untuk kelompok tani dan perikanan, serta kasus yang melibatkan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Menurut TTI, jika aparat penegak hukum serius menangani kasus-kasus ini, banyak anggota dewan yang berpotensi terseret ke ranah hukum.
“Jika mau jujur sangat banyak kasus Proyek Pokir bermasalah di lapangan… jika APH serius banyak anggota dewan masuk bui,” tutupnya.[AZ]
Banda Aceh | SaranNews (12/10) – Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) melontarkan kritik keras terhadap Panitia Khusus (Pansus) Minerba Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). TTI menilai tudingan yang dilontarkan Pansus bahwa aparat penegak hukum (APH) menerima setoran senilai Rp1 miliar per hari dari kegiatan tambang ilegal merupakan pernyataan yang tidak dapat dibuktikan dan hanya menimbulkan kegaduhan publik.
Menurut Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, pernyataan Pansus Minerba DPRA tersebut telah menyebabkan citra institusi kepolisian jatuh serendah-rendahnya. Namun, setelah ditunggu sekian lama, tudingan tersebut tidak kunjung disertai dengan bukti yang kuat, sehingga isu setoran itu kini menjadi bola liar di tengah masyarakat. Ia menambahkan bahwa Kapolda Aceh bahkan telah mendesak Pansus DPRA untuk segera melapor dan menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki.
“Idealnya Pansus DPRA bertanggung jawab dengan tudingan APH menerima setoran, mereka tidak hanya diam setelah melempar isu yang sempat meresahkan dan menjatuhkan citra Polisi,” ujar Nasruddin Bahar dalam keterangan persnya.
TTI mencatat bahwa ini bukan kali pertama DPRA melontarkan tudingan serius tanpa penyelesaian yang jelas. Sebelumnya, Ketua DPRA pernah meminta Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk hadir ke DPRA terkait dugaan adanya oknum polisi yang bermain proyek. Kedua pernyataan ini, menurut TTI, telah menjadi blunder karena tidak pernah dituntaskan.
Akibatnya, TTI menaruh curiga adanya motif lain di balik tudingan tersebut. “Publik malah curiga DPRA melakukan barter agar Proyek Pokir Anggota DPRA tidak diusik APH,” lanjut Nasruddin.
Lebih jauh, TTI menyoroti banyaknya proyek aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang dinilai bermasalah di lapangan. TTI mencontohkan kasus-kasus seperti bantuan untuk kelompok tani dan perikanan, serta kasus yang melibatkan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Menurut TTI, jika aparat penegak hukum serius menangani kasus-kasus ini, banyak anggota dewan yang berpotensi terseret ke ranah hukum.
“Jika mau jujur sangat banyak kasus Proyek Pokir bermasalah di lapangan… jika APH serius banyak anggota dewan masuk bui,” tutupnya.[AZ]
