Kemenko Polkam Bentuk Desk Koordinasi Aceh, Wagub Dek Fadh Usul Pokja Khusus Ekonomi

BANDA ACEH, SaranNews.net — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menginisiasi pembentukan Desk Koordinasi Aceh. Langkah strategis ini disambut hangat oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang meyakini wadah lintas sektoral tersebut akan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan di Aceh.

Dukungan penuh itu disampaikan Wagub Dek Fadh saat mengikuti rapat perdana pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid pada Rabu (19/8/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, bersama Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Sumule Tumbo.

“Pembentukan Desk Koordinasi Aceh ini merupakan instruksi langsung dari Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pemerintah Aceh sangat mendukung dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta dukungan luar biasa dari Pemerintah Pusat,” kata Wagub melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Wadah Sinergi Lintas K/L dan Penguatan Kekhususan Aceh

Wagub Dek Fadh menjelaskan, Desk Koordinasi Aceh dirancang sebagai forum koordinasi terpadu antara kementerian/lembaga (K/L) dengan Pemerintah Aceh. Fokus utamanya mencakup deteksi dini, pencegahan, monitoring, hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan guna menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta mengawal pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus (Otsus) Aceh secara optimal.

Sejumlah K/L strategis dipastikan terlibat dalam pembentukan desk ini, di antaranya Kemenko Polkam, Kemenko Kumham dan Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Kemhan, Kementerian PU, Kemendikdasmen, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan RI, hingga BNPB dan BSSN.

Seluruh kementerian/lembaga terkait menyepakati perlunya penyempurnaan struktur, keanggotaan, serta pembagian tugas agar kerja Desk Koordinasi Aceh berjalan efektif dan tidak tumpang tindih (overlapping) dengan kewenangan lembaga yang sudah ada.

Dorong Pokja Khusus Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Agar kerja koordinasi ini berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, Wagub Dek Fadh secara khusus mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) tersendiri yang berfokus pada sektor pembangunan ekonomi.

“Dukungan hampir seluruh kementerian/lembaga ini harus kita manfaatkan untuk memacu perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Kami menyarankan agar dibuat Pokja khusus ekonomi supaya fokus membantu Aceh menangani masalah kemiskinan dan pengangguran,” tegas Dek Fadh.

Pemerintah Aceh berharap Desk Koordinasi Aceh dapat segera dirumuskan secara final dan diresmikan dalam waktu dekat sebagai langkah konkrit mempercepat kemajuan daerah.[red]