WASHINGTON DC | SNN – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola dan penegakan hukum yang tegas. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan pada acara Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/02/2026).
Dalam forum yang dihadiri para pelaku usaha di Amerika Serikat tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak fiskal yang kredibel. Ia menjamin bahwa stabilitas ekonomi tetap terjaga karena Indonesia memiliki tradisi kepatuhan terhadap kewajiban finansial internasional yang sangat kuat dari masa ke masa.
“Kami telah mengelola perekonomian kami dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, sekali pun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami. Bahkan pemerintahan berikutnya, pemerintah-pemerintah berikutnya akan selalu menghormati utang-utang pemerintah sebelumnya, meskipun mungkin mereka adalah lawan yang sangat kuat satu sama lain,” ujar Presiden Prabowo.
Selain stabilitas fiskal, Presiden juga menyoroti pentingnya reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjawab tantangan zaman. Ia mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam membentuk sepuluh universitas baru yang berbasis pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine). Langkah ini diambil untuk mengatasi krisis tenaga medis yang saat ini dialami Indonesia.
“Kami kekurangan 140.000 dokter dan hanya meluluskan sekitar 10.000 dokter per tahun. Itu berarti kita membutuhkan waktu 14 tahun untuk mengisi kesenjangan ini, kecuali jika dilakukan upaya baru dan itulah sebabnya saya membentuk sepuluh universitas baru berbasis STEM,” ungkap Presiden.
Di sisi lain, untuk menjamin iklim investasi yang sehat, Presiden Prabowo menegaskan tidak akan memberi ruang bagi aktivitas ilegal. Ia memaparkan tindakan nyata yang telah dilakukan pemerintah dalam menertibkan korporasi maupun tambang yang beroperasi di luar ketentuan hukum dan merusak lingkungan.
“Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung. Saya juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan peraturan, beroperasi di luar area yang diizinkan, di luar konsesi mereka, dan sebagainya,” tegasnya.
Menutup arahannya, Presiden menekankan bahwa kepastian proses hukum adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat menambah stabilitas sosial dan politik yang menjadi pertimbangan utama bagi para investor global di Indonesia.
“Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian proses hukum. Saya pikir semua ini akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan bisnis dan ekonomi,” pungkasnya.[red]
