PNA Resmi Bertransformasi Menjadi Partai Nusantara Aceh, Kanwil Hukum Serahkan SK Kepengurusan Baru

BANDA ACEH | SNN — Partai Nanggroe Aceh (PNA) secara resmi memasuki babak baru dalam perjalanan politiknya. Partai politik lokal tersebut kini bertransformasi menjadi Partai Nusantara Aceh (PNA) setelah mengantongi pengesahan administrasi hukum terkait perubahan nama dan susunan kepengurusan periode 2026–2031.

Surat Keputusan (SK) resmi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh kepada Ketua Umum Partai Nusantara Aceh terpilih, Misbahul Munir, S.T., M.M. (Rahul), di Banda Aceh.

Penyerahan SK ini menjadi momentum krusial yang menandai berlakunya kepengurusan baru hasil Kongres II PNA. Dalam acara penyerahan tersebut, Ketua Umum Misbahul Munir didampingi oleh Sekretaris Jenderal Zaitun MHD dan Bendahara Umum Nurdin.

Dalam keterangannya, Ketua Umum PNA Misbahul Munir alias Rahul menegaskan bahwa perubahan nama dari Partai Nanggroe Aceh menjadi Partai Nusantara Aceh bukan sekadar pergantian nama atau nomenklatur semata, melainkan bentuk pembaruan serta penguatan kelembagaan partai.

“Perubahan nama ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan bagian dari perjalanan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami ingin membangun Partai Nusantara Aceh yang lebih demokratis, modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat,” tegas Rahul.

Lebih lanjut, Rahul menyampaikan bahwa penggunaan nama Partai Nusantara Aceh membawa semangat baru bagi seluruh jajaran partai untuk memperkuat peran strategis Aceh di kancah politik nasional, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai sejarah, kebudayaan, dan kekhususan Aceh.

Sebagai langkah prioritas, kepengurusan baru akan segera menggelar konsolidasi organisasi secara masif di seluruh penjuru wilayah Aceh. Rahul mengajak seluruh pengurus, kader, dan simpatisan untuk menjadikan momentum ini sebagai pemicu energi baru dalam menjaga soliditas internal serta mengedepankan tata kelola partai yang transparan dan akuntabel demi mengawal agenda pembangunan Aceh ke depan.

“Konsolidasi menjadi salah satu prioritas kami. Kami ingin seluruh jajaran pengurus dan kader kembali bersatu, bekerja secara profesional, serta menjadikan Partai Nusantara Aceh sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh pengurus, kader, dan simpatisan untuk menjadikan transformasi ini sebagai pemicu energi baru dalam menjaga soliditas internal serta mengedepankan tata kelola partai yang transparan dan akuntabel.

Guna menunjang efektivitas roda organisasi dan pelayanan publik pasca-pengesahan SK legalitas ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nusantara Aceh kini resmi berpusat dan berkantor di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh (23118).

Sementara itu, pihak Kanwil Hukum Aceh menyatakan bahwa penyerahan SK ini merupakan prosedur administrasi hukum yang sah untuk mengesahkan perubahan nama serta jajaran pengurus partai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterimanya SK tersebut, Partai Nusantara Aceh di bawah kepemimpinan Misbahul Munir (Rahul) siap menjalankan roda organisasi, merapatkan barisan kader, serta berkontribusi nyata dalam pengawalan agenda politik dan pembangunan Aceh ke depan.[Red]