Terima Kepala BKKBN Aceh, Plt Sekda Taufik Tegaskan Dukungan Perubahan Nomenklatur dan Penyelarasan Data

BANDA ACEH | SaranNews.net — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST, M.Si., menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes., beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh, Banda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas capaian kinerja pendataan BKKBN Aceh, penyesuaian nomenklatur kelembagaan, serta pemantapan sinergi program kerja antara Pemerintah Aceh dan BKKBN Perwakilan Aceh.

Dukungan Penyesuaian Nomenklatur dan Keterbukaan Informasi

Dalam audiensi tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim melaporkan perkembangan berbagai program strategis, termasuk capaian pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia. Safrina turut memohon dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang saat ini dikoordinasikan bersama Biro Organisasi dan Biro Hukum Setda Aceh.

Menanggapi hal itu, Plt Sekda Taufik menegaskan kesiapan Pemerintah Aceh untuk mendukung penuh proses penataan kelembagaan tersebut.

Beberapa poin penekanan Plt Sekda Aceh meliputi:

• Penguatan Komunikasi Kelembagaan: Nomenklatur baru diharapkan memperkokoh koordinasi lintas lembaga dalam merealisasikan program pembangunan keluarga dan kependudukan.
• Ruang Bagi Generasi Muda: Membuka peluang yang lebih luas bagi pemuda Aceh untuk berkontribusi aktif dalam program-program BKKBN.
• Keterbukaan Informasi Publik: Mendorong transparansi pelaksanaan program agar Pemerintah Aceh dapat mengawal serta masyarakat menerima informasi secara komprehensif.

Pentingnya Sinkronisasi Data Lintas Sektor

Selain aspek kelembagaan, Taufik menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data antar-instansi sebagai pijakan utama penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di Aceh agar efektif serta tepat sasaran.

“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” tegas Taufik.

Pertemuan silaturahmi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Sekretariat Daerah Aceh.[red]