BANDA ACEH | SNN — Transparansi rencana belanja publik Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2026 masih berjalan di tempat. Hingga pertengahan Februari, tercatat 20 dari 53 satuan kerja (satker) belum menayangkan satu pun paket pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Senin (9/2/2026).
Kondisi ini diduga terjadi karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cenderung menunggu batas akhir pengisian pada Maret mendatang untuk melakukan finalisasi dokumen rincian anggaran. Padahal, tahun anggaran telah berjalan dan minimnya data awal ini berisiko menghambat jadwal tender serta memicu penumpukan proyek di akhir tahun yang dapat menurunkan kualitas pembangunan kota.
Belum terbaca secara utuh peta belanja daerah ini juga menyulitkan pengawasan publik dan perencanaan bagi pelaku usaha lokal. Publik kini menagih komitmen Pemko Banda Aceh untuk segera melakukan percepatan input data tanpa harus menunggu “menit-menit terakhir” tenggat waktu, demi menjamin tata kelola anggaran yang lebih akuntabel dan tepat waktu. (TPI)
