Pencarian
BANDA ACEH | SNN — Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) secara resmi meminta Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk mempublikasikan daftar nama penerima bantuan sosial tahun ini secara terbuka melalui media massa. Desakan ini disuarakan sebagai langkah transparansi guna memastikan dana bantuan benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari segala bentuk potensi korupsi.
Ketua LSM KAKI, Muamar Saputra, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya, penerima manfaat bantuan pada tahun ini diperkirakan mencapai ribuan orang dengan nilai anggaran yang sangat besar. Ia menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam penyaluran dana tersebut. “Ada sekitar 7 milyar yanga akan di bagi kan ke masarakat,” ucap Muamar. Pihaknya sangat khawatir apabila proses distribusi dilakukan secara tertutup, maka peluang terjadinya kecurangan di lapangan akan semakin terbuka. “Bantuan tersebut harus transparan karena sangat rawan di selewengkan, yang kita takutkan terjadinya pemotongan pemotongan dan penerima bantuan fiktif tersebut,” tegasnya.
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Muamar menilai pengumuman ke publik adalah solusi paling efektif agar masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya penyaluran bantuan pemerintah tersebut. Menyambung permintaannya kepada dinas terkait, ia menyatakan, “Lanjut muamar dengan adanya pengumuman di media cetak atau online masyarakat tau siapa saja penerima tersebut, apakah sudah tepat sasaran atau tidak?,”. Sebagai wujud komitmen pengawasan lembaga, KAKI juga memastikan akan berkolaborasi untuk turun langsung ke lapangan. “Kami dan kawan kawan aktivis juga akan melakukan pemantauan terhadap bantuan tersebut,” tambah Muamar.
Di samping menuntut transparansi dari pihak pemerintah, LSM KAKI juga berinisiatif untuk mendorong kelompok masyarakat kalangan bawah agar lebih proaktif memanfaatkan program bantuan dari Dinas Sosial Aceh. Mereka berencana menyebarluaskan informasi ini agar kelompok rentan yang memiliki usaha kecil bisa segera mendapatkan haknya. “Dan juga kita akan umum kan di media untuk fakir miskin yang punya usaha menjahit, kios atau UMKM, supaya mendatangi dinsos aceh untuk mendaftar kan bantuan tersebut ,” pungkasnya. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penyaluran bantuan agar perekonomian masyarakat miskin di Aceh dapat segera terbantu secara nyata.[red]
BANDA ACEH | SNN — Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) secara resmi meminta Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk mempublikasikan daftar nama penerima bantuan sosial tahun ini secara terbuka melalui media massa. Desakan ini disuarakan sebagai langkah transparansi guna memastikan dana bantuan benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari segala bentuk potensi korupsi.
Ketua LSM KAKI, Muamar Saputra, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya, penerima manfaat bantuan pada tahun ini diperkirakan mencapai ribuan orang dengan nilai anggaran yang sangat besar. Ia menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam penyaluran dana tersebut. “Ada sekitar 7 milyar yanga akan di bagi kan ke masarakat,” ucap Muamar. Pihaknya sangat khawatir apabila proses distribusi dilakukan secara tertutup, maka peluang terjadinya kecurangan di lapangan akan semakin terbuka. “Bantuan tersebut harus transparan karena sangat rawan di selewengkan, yang kita takutkan terjadinya pemotongan pemotongan dan penerima bantuan fiktif tersebut,” tegasnya.
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Muamar menilai pengumuman ke publik adalah solusi paling efektif agar masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya penyaluran bantuan pemerintah tersebut. Menyambung permintaannya kepada dinas terkait, ia menyatakan, “Lanjut muamar dengan adanya pengumuman di media cetak atau online masyarakat tau siapa saja penerima tersebut, apakah sudah tepat sasaran atau tidak?,”. Sebagai wujud komitmen pengawasan lembaga, KAKI juga memastikan akan berkolaborasi untuk turun langsung ke lapangan. “Kami dan kawan kawan aktivis juga akan melakukan pemantauan terhadap bantuan tersebut,” tambah Muamar.
Di samping menuntut transparansi dari pihak pemerintah, LSM KAKI juga berinisiatif untuk mendorong kelompok masyarakat kalangan bawah agar lebih proaktif memanfaatkan program bantuan dari Dinas Sosial Aceh. Mereka berencana menyebarluaskan informasi ini agar kelompok rentan yang memiliki usaha kecil bisa segera mendapatkan haknya. “Dan juga kita akan umum kan di media untuk fakir miskin yang punya usaha menjahit, kios atau UMKM, supaya mendatangi dinsos aceh untuk mendaftar kan bantuan tersebut ,” pungkasnya. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penyaluran bantuan agar perekonomian masyarakat miskin di Aceh dapat segera terbantu secara nyata.[red]
