LANGSA | SNN – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah.
Pesan strategis tersebut disampaikan Sekda saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Aceh, yang diselenggarakan di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Aceh serta pemangku kepentingan terkait ini mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana.” M. Nasir menyebutkan bahwa rumusan tema tersebut merupakan fondasi utama dalam upaya membangkitkan kembali urat nadi perekonomian Aceh dari dampak bencana alam yang baru-baru ini melanda.
“Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” ujar M. Nasir di hadapan para peserta forum.
Lebih lanjut, Sekda Aceh menekankan bahwa inflasi daerah sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarwilayah. Ia menginstruksikan jajaran TPID di tingkat kabupaten/kota untuk tidak sekadar bersikap responsif saat lonjakan harga terjadi, melainkan harus membangun sistem yang preventif. Hal ini mencakup perencanaan produksi yang matang, jaminan kelancaran distribusi, serta penguatan cadangan pangan daerah.
“Saya mengajak seluruh TPID untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan, sehingga disparitas harga di pasar dapat ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.
Pada sektor tata kelola keuangan, Pemerintah Provinsi Aceh turut mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Menurut M. Nasir, pemanfaatan sistem pembayaran digital dan transaksi nontunai bukan semata-mata soal peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan. Lebih jauh, digitalisasi ini dirancang untuk memfasilitasi UMKM, petani, dan nelayan agar terintegrasi ke dalam ekosistem ekonomi digital yang lebih luas.
“Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan asli daerah dapat terus ditingkatkan,” tambah M. Nasir.
Nasir menutup arahannya dengan memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Lhokseumawe, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta seluruh sektor perbankan yang terus bersinergi bahu-membahu dengan Pemerintah Aceh. Pertemuan ini diharapkan segera menelurkan kesepakatan strategis berupa program-program konkret dan terukur.
“Melalui sinergi solid ini, Pemerintah Aceh optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan pemulihan ekonomi pascabencana, sekaligus mempercepat langkah Aceh menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. [red]
