Tenaga Ahli Dinas Dayah Aceh Akui Lulusan SMA/Aliah, Kadis Bungkam soal Kompetensi dan Dugaan Laporan Fiktif

BANDA ACEH | SNN – Polemik pengangkatan tiga tenaga ahli Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2026 semakin menjadi sorotan. Salah seorang tenaga ahli, Ahmad Junaidi, mengakui pendidikan terakhirnya setingkat SMA/Aliah dan menerima honorarium sekitar Rp4 juta, sementara Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh belum memberikan tanggapan atas konfirmasi redaksi mengenai dasar kompetensi, pertanggungjawaban anggaran, hingga dugaan rekayasa laporan kegiatan bulanan yang diungkap Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI).
Persoalan tersebut mencuat setelah FORMAKI mempertanyakan urgensi dan mekanisme pengangkatan tiga tenaga ahli dengan alokasi anggaran Rp144 juta selama satu tahun, termasuk adanya dugaan laporan kegiatan bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebenarnya.
Dalam siaran pers tertanggal 22 November 2026 yang diterima Redaksi SaranNews, FORMAKI menyatakan telah menelaah Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga ahli serta dokumen perencanaan anggaran terkait belanja jasa tenaga ahli pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Organisasi tersebut juga mengklaim menemukan indikasi adanya laporan kegiatan bulanan yang direkayasa atau disusun oleh pihak lain.
Redaksi SaranNews telah menerima bahan bukti pendukung yang disampaikan terkait dugaan tersebut. Namun, keaslian dan substansi laporan yang dipersoalkan masih memerlukan verifikasi serta penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Ahmad Junaidi Akui Pendidikan Terakhir SMA/Aliah
Saat dikonfirmasi Redaksi SaranNews mengenai latar belakang pendidikan, tugas, hasil pekerjaan serta honorarium yang diterimanya, Ahmad Junaidi memberikan jawaban singkat.
“Saya tamat SMA/Ijazah Aliah,” ungkap Junaidi kepada redaksi. Ketika ditanyakan mengenai tugasnya sebagai tenaga ahli Dinas Pendidikan Dayah Aceh, ia menyebut bahwa pekerjaannya adalah memberikan saran dan masukan kepada dinas.
“Memberikan saran dan masukan kepada dinas dayah Aceh,” jawabnya.
Junaidi juga mengakui menerima honorarium sekitar Rp4 juta. “Honor +- 4jt,” demikian keterangannya. Namun, ketika redaksi meminta penjelasan lebih terperinci mengenai pengangkatan dan pelaksanaan tugasnya, Junaidi mengarahkan pertanyaan kepada pihak dinas.
“Untuk lebih terperinci mohon di tanyakan ke dinas langsung,” ujarnya.
Redaksi kemudian menyampaikan konfirmasi susulan mengenai kompetensi khusus yang dimiliki, contoh konkret rekomendasi yang pernah diberikan, mekanisme penyusunan laporan kegiatan bulanan, serta periode penerimaan honorarium.
Hingga penyusunan berita ini, Junaidi tidak memberikan keterangan tambahan atas sejumlah pertanyaan tersebut.
Tugas dalam SK Lebih Luas dari Sekadar Memberikan Saran
Berdasarkan dokumen SK Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Nomor 500.10/023/2026 tertanggal 9 Maret 2026 yang diperoleh redaksi, terdapat tiga orang tenaga ahli bidang pendidikan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026.
Ketiganya masing-masing Mukhtar SQ, S., S.Sos.I dengan jabatan pokok Guru Tahfidh, Ridhwan, S.Kom sebagai Guru Ma’had Aly, serta Ahmad Junaidi dengan jabatan pokok Guru Dayah.
Dalam SK tersebut, tugas tenaga ahli tidak hanya memberikan saran dan masukan kepada dinas.
Mereka juga diberikan tanggung jawab membantu penyusunan perencanaan kerja, memberikan solusi terhadap persoalan di lingkungan dinas, menyiapkan dan menyusun produk hukum, membantu merumuskan arah kebijakan, serta menyiapkan materi presentasi kepala dinas.
Selain itu, setiap tenaga ahli diwajibkan menyampaikan laporan tertulis setiap bulan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pembayaran honorarium.
Luasnya ruang lingkup tugas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai standar kualifikasi dan penilaian kompetensi yang digunakan dalam proses penunjukan tenaga ahli.
Pengakuan Junaidi mengenai pendidikan terakhir setingkat SMA/Aliah tidak serta-merta membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Kompetensi seseorang juga dapat diperoleh melalui pengalaman, pendidikan nonformal maupun keahlian khusus.
Namun, pihak dinas tetap perlu menjelaskan dasar objektif penunjukan tenaga ahli, termasuk kesesuaian pengalaman dan kompetensi masing-masing dengan tugas yang dibebankan melalui SK.
Terlebih, penyusunan produk hukum, perencanaan kerja dan perumusan kebijakan merupakan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan serta kemampuan teknis sesuai bidangnya.
FORMAKI Ungkap Dugaan Rekayasa Laporan Bulanan
Sebelumnya, FORMAKI mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban pekerjaan tenaga ahli yang dibiayai melalui APBA Tahun Anggaran 2026.
Dalam siaran persnya, FORMAKI mengungkap dugaan adanya laporan kegiatan bulanan tenaga ahli yang direkayasa atau tidak mencerminkan pekerjaan sebenarnya.
Organisasi tersebut juga menduga terdapat laporan yang penyusunannya dikerjakan oleh pihak lain dan mengklaim memiliki bukti pendukung.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena laporan kegiatan bulanan merupakan salah satu persyaratan administrasi pembayaran honorarium sebagaimana tercantum dalam SK pengangkatan. Untuk menentukan adanya ketidaksesuaian, diperlukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang benar-benar dilaksanakan, isi laporan, bukti pekerjaan, serta mekanisme persetujuan dan verifikasinya.
FORMAKI belum mengidentifikasi secara terbuka tenaga ahli yang secara khusus dimaksud dalam dugaan tersebut. Dengan demikian, dugaan itu tidak dapat serta-merta dilekatkan kepada Ahmad Junaidi maupun kedua tenaga ahli lainnya tanpa pembuktian lebih lanjut.
Anggaran Ratusan Juta, SK Berlaku Surut Sejak Januari
Persoalan lain yang disoroti FORMAKI adalah waktu penerbitan SK pengangkatan tenaga ahli. Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, SK tersebut ditetapkan pada 9 Maret 2026 oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, tetapi dinyatakan berlaku surut sejak 2 Januari 2026.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penugasan pada Januari dan Februari 2026, sebelum SK pengangkatan diterbitkan. Apakah ketiga tenaga ahli telah melaksanakan pekerjaan sejak awal Januari? Jika demikian, dokumen apa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas sebelum SK ditetapkan?
Bagaimana pula mekanisme pemeriksaan laporan kegiatan dan pembayaran honorarium untuk periode tersebut?
Karena itu, realisasi pembayaran, periode penerimaan honorarium serta dokumen pertanggungjawaban masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak dinas.
Kepala Dinas Belum Berikan Tanggapan
Untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang, Redaksi SaranNews telah melayangkan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh mengenai dasar pengangkatan, mekanisme seleksi, standar kompetensi, urgensi kebutuhan tenaga ahli, realisasi honorarium dan dugaan ketidaksesuaian laporan kegiatan bulanan.
Redaksi juga meminta penjelasan tentang mekanisme verifikasi laporan serta produk kerja konkret yang telah dihasilkan ketiga tenaga ahli selama Tahun Anggaran 2026.
Namun, hingga berita ini disusun, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh belum memberikan tanggapan atas konfirmasi tersebut.
Sementara itu, Ahmad Junaidi telah memberikan keterangan awal mengenai pendidikan, tugas dan honorarium, tetapi tidak menjawab pertanyaan terkait rincian pekerjaan serta penyusunan laporan bulanannya.
Transparansi Hasil Kerja Menjadi Pertanyaan
Pengangkatan tenaga ahli menggunakan anggaran publik semestinya didasarkan pada kebutuhan organisasi yang jelas, kompetensi yang relevan serta keluaran pekerjaan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Di tengah keberadaan struktur organisasi dan aparatur sipil negara yang telah menjalankan fungsi perencanaan, administrasi serta penyusunan kebijakan, Dinas Pendidikan Dayah Aceh perlu menjelaskan kebutuhan khusus yang mendasari penunjukan tenaga ahli tambahan.
Publik juga berkepentingan mengetahui apakah saran, rekomendasi, dokumen perencanaan maupun produk hukum yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli benar-benar telah dihasilkan dan dimanfaatkan oleh dinas.
Persoalan ini semakin relevan di tengah sorotan terhadap pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyusul mencuatnya temuan BPK terkait pengadaan multimedia dan pengelolaan persediaan Tahun Anggaran 2025.
Redaksi SaranNews tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Pendidikan Dayah Aceh serta seluruh tenaga ahli yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (red)
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.












