Persetujuan Lahan Jalan Peulumat Rp1,79 Miliar Dipersoalkan Warga, Dinas dan Camat serta Keuchik Pilih Bungkam?

ACEH SELATAN | SNN – Persoalan penyediaan lahan untuk proyek Pembangunan Jalan Tengah Peulumat–Aur Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, kembali mencuat. Sejumlah pemilik lahan mempertanyakan pernyataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan yang menyebut para pemilik tanah telah menyetujui penggunaan lahan untuk pembangunan jalan senilai Rp1,79 miliar tersebut.
Bantahan itu muncul setelah SaranNews.net memberitakan keterangan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Selatan, pada Jumat (20/11/2026), yang menyatakan kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) proyek telah bertanggal 18 November 2026, dengan masa pelaksanaan 43 hari kalender.
Dalam keterangannya kepada redaksi, Kabid BM PUPR tersebut juga menyebut bahwa para pemilik lahan sudah memberikan persetujuan.
Namun, sehari setelah pemberitaan tersebut terbit, Sabtu (21/11/2026), redaksi kembali memperoleh informasi dari sejumlah pemilik lahan terdampak yang mempertanyakan kebenaran pernyataan tersebut.
Pemilik Lahan Mengaku Tidak Pernah Mengikuti Sosialisasi
Salah seorang pemilik lahan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan untuk sementara menyampaikan keberatannya setelah membaca pemberitaan SaranNews.net mengenai klaim penyelesaian lahan.
“Setelah saya membaca isi dari berita dan tanggapan dinas mengenai pembebasan lahan yang sudah selesai, kami selaku pemilik lahan tidak pernah ikut serta dalam sosialisasi pembebasan lahan,” ungkapnya kepada redaksi.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses sosialisasi, musyawarah, dan persetujuan pemilik tanah telah dilaksanakan sebelum Dinas PUPR menyatakan penyediaan lahan selesai.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen persetujuan, berita acara musyawarah, serta mekanisme pelepasan hak yang menjadi dasar penggunaan tanah masyarakat.
Sebelumnya Keuchik Akui Mekanisme Pelepasan Lahan Belum Tuntas
Dalam penelusuran sebelumnya bersama Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) Wilayah Aceh Selatan, Keuchik Gampong Tengah Peulumat, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 15 pemilik tanah kebun di wilayahnya yang terdampak pembangunan jalan.
Poran menjelaskan bahwa pemerintah gampong pernah mengundang para pemilik tanah dalam pertemuan sekitar awal Oktober 2026.
Menurutnya, masyarakat pada prinsipnya bersedia mendukung pembangunan jalan, tetapi mekanisme pelepasan tanah belum mencapai kesepakatan akhir. Sebagian besar pemilik menghendaki ganti kerugian yang wajar atas tanah dan tanaman mereka.
Sementara itu, Keuchik Gampong Aur Peulumat, sebelumnya menyebut terdapat sekitar delapan pemilik lahan terdampak di wilayahnya.
Ia mengatakan surat pernyataan para pemilik tanah telah berada di pemerintah gampong, tetapi ketika diwawancarai, dokumen tersebut belum diteruskan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten.
Keterangan kedua keuchik tersebut menjadi dasar bagi redaksi untuk terus menelusuri bagaimana perkembangan penyelesaian lahan hingga Dinas PUPR menyatakan para pemilik telah memberikan persetujuan.
SPMK Disebut Terbit 18 November, Dokumen Persetujuan Belum Diperlihatkan
Persoalan ini semakin relevan mengingat Gamal Halim sebelumnya menyampaikan kepada redaksi pada Senin (16/11/2026) bahwa SPMK belum dapat diterbitkan sebelum dokumen pembebasan lahan diserahkan kepada Dinas PUPR.
Namun, dalam konfirmasi pada Jumat malam (20/11/2026), Gamal menyatakan bahwa kontrak dan SPMK proyek tersebut telah bertanggal 18 November 2026.
“Kontrak lanjut pak, para pemilik lahan sudah setuju, kontrak tertanggal 18 nov 2026,” tulis Gamal melalui WhatsApp kepada redaksi.
Ia juga menyampaikan bahwa masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 43 hari kalender.
Saat diminta salinan atau foto dokumen SPMK, Gamal mengatakan belum dapat mengirimkannya karena dokumen kontrak sedang difotokopi.
Redaksi kemudian meminta nomor kontrak dan nomor SPMK sebagai informasi awal untuk memastikan dokumen tersebut. Gamal menyampaikan akan segera mengirimkannya.
Namun, hingga berita ini disusun, nomor kontrak dan nomor SPMK yang dijanjikan tersebut belum diterima redaksi.
Demikian pula, redaksi belum memperoleh dokumen yang dapat menunjukkan jumlah pemilik tanah yang telah menyetujui pelepasan lahan, cakupan bidang yang disetujui, maupun dasar hukum penggunaannya.
Keuchik hingga Camat Belum Menanggapi Konfirmasi Susulan
Menindaklanjuti bantahan warga, Redaksi SaranNews.net telah melayangkan konfirmasi lanjutan kepada Pihak Dinas PUPR, Camat Labuhanhaji Timur, Keuchik Gampong Tengah Peulumat, dan Keuchik Gampong Aur Peulumat.
Konfirmasi tersebut meminta penjelasan mengenai hasil musyawarah terbaru, jumlah pemilik yang telah memberikan persetujuan, mekanisme hibah atau ganti kerugian, serta waktu penyerahan dokumen kepada Dinas PUPR.
Redaksi juga meminta kepastian apakah surat pernyataan yang disebut telah dibuat merupakan persetujuan untuk mendukung pembangunan atau benar-benar dokumen pelepasan hak atas tanah.
Sebelumnya, Camat Labuhanhaji Timur menyampaikan bahwa penanganan persoalan lahan tersebut telah diteruskan kepada kedua keuchik.
Namun, hingga Minggu (22/11/2026), kedua keuchik dan pihak kecamatan belum memberikan tanggapan atas pertanyaan lanjutan yang disampaikan redaksi.
Kontraktor Pemenang Tender Juga Belum Berikan Tanggapan
Redaksi sebelumnya telah menghubungi Direktur CV. BENAZIRA, Muhammad Hasbi, untuk meminta penjelasan mengenai penandatanganan kontrak, penerimaan SPMK, kesiapan lokasi pekerjaan, serta pihak yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan konstruksi.
Namun, hingga berita ini disusun, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi tersebut.
Di sisi lain, pernyataan Gamal mengenai masa pelaksanaan 43 hari kalender juga berbeda dari rancangan kontrak dalam dokumen pengadaan yang sebelumnya mencantumkan 44 hari kalender.
Perbedaan tersebut masih memerlukan penjelasan melalui dokumen kontrak final dan SPMK, terutama untuk memastikan tanggal mulai kerja serta batas waktu penyelesaian yang sebenarnya.
Kepastian Hak Warga dan Kesiapan Proyek Perlu Diperjelas
Perbedaan antara keterangan Dinas PUPR dan sejumlah pemilik lahan kini menjadi persoalan penting yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Apabila benar masih terdapat tanah masyarakat yang belum memperoleh kesepakatan penggunaan atau pelepasan hak, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak mengabaikan hak pemilik tanah.
Persetujuan terhadap pembangunan jalan pada prinsipnya juga perlu dibedakan dari persetujuan untuk menyerahkan hak atas tanah, baik melalui hibah sukarela maupun mekanisme ganti kerugian.
Terlebih, proyek tersebut telah memasuki tahapan kontrak menurut keterangan KPA, dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, kepastian kesiapan lahan, keabsahan dokumen persetujuan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak menjadi aspek yang penting untuk diawasi.
Redaksi SaranNews.net bersama FORMAKI akan terus melakukan pendalaman guna memastikan kebenaran informasi yang disampaikan para pihak.
Redaksi tetap membuka ruang tanggapan dan klarifikasi bagi Dinas PUPR Aceh Selatan, pemerintah kecamatan, kedua pemerintah gampong, serta CV. BENAZIRA untuk melengkapi pemberitaan lanjutan secara berimbang.[red]
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.












