Paket Pembangunan Lapangan Olahraga SMP IT Ihsan Tasawuf Gagal, Pagu dan HPS Beda Rp7 Juta Antardokumen

ACEH SELATAN | SNN – Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026, paket pengadaan Pembangunan Lapangan Olahraga SMP IT Ihsan Tasawuf Labuhanhaji di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan gagal. Selain persoalan dokumen pemilihan yang menjadi alasan pembatalan, hasil penelusuran SaranNews.net menemukan ketidaksinkronan nilai pagu anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan selisih mencapai Rp7 juta antardokumen pengadaan.
Berdasarkan penelusuran pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Selatan, Minggu (22/11/2026), paket berkode 11211567000 dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 68803431 tersebut tercatat berstatus Paket Gagal.
Paket pekerjaan konstruksi dengan metode pengadaan langsung dan jenis kontrak harga satuan itu tercatat dibuat pada 16 November 2026, dengan nilai pagu anggaran dan HPS masing-masing sebesar Rp57.080.000.
Dalam keterangan alasan pembatalan yang ditampilkan pada laman LPSE disebutkan:
“Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.”
Namun, tidak dijelaskan secara spesifik bagian dokumen pemilihan yang mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian sehingga menyebabkan paket tersebut dinyatakan gagal.
Pagu dan HPS Tidak Sinkron
Hasil telaah Redaksi SaranNews.net terhadap dokumen Uraian Singkat Pekerjaan yang diunggah pada laman LPSE justru menemukan angka berbeda.
Dalam dokumen yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan tersebut, nilai pagu anggaran dan HPS masing-masing tercantum sebesar Rp50.080.000, dengan sumber pendanaan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2026 yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan.
Angka tersebut tercantum pada halaman pertama dokumen dan kembali ditegaskan pada halaman ketiga, tepatnya pada bagian sumber dana.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp7 juta atau sekitar 13,98 persen terhadap nilai yang tercantum dalam dokumen Uraian Singkat Pekerjaan.
Ketidaksinkronan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai nilai anggaran dan HPS yang sebenarnya ditetapkan, dasar perubahan nilai apabila memang terjadi revisi, serta apakah perbedaan tersebut berkaitan dengan alasan pembatalan paket pengadaan.
Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebelum paket ditayangkan melalui sistem pengadaan secara elektronik.
Evaluasi hingga Penandatanganan Kontrak Dijadwalkan dalam 164 Menit
Selain perbedaan nilai anggaran, hasil penelusuran terhadap jadwal tahapan pengadaan juga memperlihatkan rentang waktu yang relatif singkat.
Tahapan pemasukan dokumen penawaran dijadwalkan berlangsung sejak 19 November 2026 pukul 22.00 WIB hingga 23 November 2026 pukul 14.00 WIB.
Sementara pembukaan dokumen penawaran hanya dijadwalkan selama satu menit, yakni pada 23 November 2026 pukul 14.00 hingga 14.01 WIB.
Adapun tahapan evaluasi penawaran, klarifikasi teknis dan negosiasi, serta penandatanganan kontrak seluruhnya dijadwalkan dalam rentang waktu yang sama, yakni pukul 14.01 hingga 16.45 WIB, atau hanya dua jam 44 menit.
Meski tahapan tersebut dimungkinkan berlangsung secara berurutan dalam rentang waktu yang sama, kecukupan waktu untuk memastikan ketelitian evaluasi administrasi, teknis, kewajaran harga, negosiasi hingga penyelesaian dokumen kontrak patut mendapatkan penjelasan.
Terlebih, sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran tersebut, paket telah tercatat berstatus gagal dengan jumlah peserta non-tender sebanyak nol peserta.
Minim Informasi Teknis, Waktu Pelaksanaan Semakin Terbatas
Dalam dokumen Uraian Singkat Pekerjaan, ruang lingkup pembangunan lapangan olahraga tersebut meliputi pekerjaan persiapan, biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pekerjaan struktur beton, pengecatan dan pelitura, serta pekerjaan akhir.
Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jenis lapangan olahraga yang akan dibangun, dimensi dan luas penanganan, ketebalan dan mutu beton, volume pekerjaan, maupun durasi pelaksanaan konstruksi.
Informasi tersebut diperlukan untuk menilai kesesuaian anggaran dengan target hasil pekerjaan, meskipun rincian teknisnya dimungkinkan tercantum dalam dokumen pengadaan lainnya yang belum diperoleh redaksi.
Di sisi lain, hingga 22 November 2026, tahun anggaran hanya menyisakan 39 hari. Apabila paket tersebut kembali diproses setelah dilakukan perbaikan dokumen, waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan fisik akan semakin terbatas.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar upaya mengejar realisasi anggaran menjelang akhir tahun tidak mengorbankan kualitas konstruksi, ketepatan volume pekerjaan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Disdikbud Aceh Selatan Perlu Memberikan Penjelasan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kegagalan paket, ketidaksinkronan nilai pagu dan HPS, serta kesiapan pelaksanaan pekerjaan apabila pengadaan kembali diproses.
Termasuk memastikan apakah pembangunan lapangan olahraga tersebut masih memungkinkan untuk diselesaikan sesuai spesifikasi teknis dalam sisa waktu Tahun Anggaran 2026.
Temuan ketidaksinkronan dokumen tersebut belum dapat disimpulkan sebagai indikasi penggelembungan anggaran ataupun kerugian keuangan negara. Namun, perbedaan angka dalam dokumen resmi pengadaan pemerintah merupakan persoalan yang perlu diklarifikasi demi menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan anggaran publik.
Redaksi SaranNews.net akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui konfirmasi kepada pihak-pihak terkait serta penelusuran terhadap perkembangan paket pengadaan dimaksud.[red]
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.












