Temuan BPK Rp5,16 Miliar di Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Sejauh Mana Penanganan Kejati?

BANDA ACEH | SNN – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI senilai lebih dari Rp5,16 miliar dalam pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan. Memasuki penghujung November 2026, bagaimana tindak lanjut atas temuan tersebut dan sejauh mana aparat penegak hukum mendalami dugaan penyimpangan anggaran pada instansi tersebut?
Berdasarkan pemberitaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 18.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, tertanggal 19 Juni 2026, terdapat dua temuan signifikan, yakni kelebihan pembayaran pengadaan multimedia sebesar Rp3.840.000.000 dan kehilangan barang persediaan senilai Rp1.329.237.210.
Secara keseluruhan, kedua temuan tersebut mencapai Rp5.169.237.210.
Persoalan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal, kompetensi aparatur, hingga urgensi dan kontribusi tenaga ahli yang direkrut dengan menggunakan anggaran daerah.
Pengadaan Multimedia Rp17,61 Miliar Bermasalah
Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan BPK adalah pengadaan 80 unit media pembelajaran berupa Interactive Flat Panel (IFP) berukuran 86 inci, yang terbagi dalam 12 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sekitar Rp17,61 miliar.
Kegiatan yang bersumber dari APBA Perubahan Tahun Anggaran 2025 tersebut dilaporkan menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari penyusunan spesifikasi teknis, kewajaran harga, hingga mekanisme penetapan dayah penerima bantuan.
BPK dilaporkan menemukan spesifikasi teknis yang mengarah pada merek tertentu serta persoalan dalam proses verifikasi calon penerima hibah.
Dari 80 dayah penerima bantuan, hanya tiga dayah yang dilaporkan mengajukan proposal sesuai dengan jenis barang yang diberikan, sementara 52 dayah mengajukan proposal untuk kebutuhan lain dan 25 dayah tidak mengajukan proposal.
Hasil pemeriksaan tersebut juga mencatat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp3,84 miliar.
Persediaan Rp1,32 Miliar Dilaporkan Hilang
Selain pengadaan multimedia, BPK juga dilaporkan menemukan persoalan pengelolaan barang persediaan senilai Rp1.329.237.210.
Barang-barang tersebut antara lain berupa laptop, kasur, sajadah, mukena, pakaian, mobiler, kipas angin, serta berbagai perlengkapan kebutuhan santri.
Hasil pemeriksaan mengungkap adanya ketidaksesuaian antara pencatatan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan keberadaan fisik barang pada sejumlah dayah penerima bantuan.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan, pemeriksaan, pendistribusian, serta pertanggungjawaban barang yang pengadaannya menggunakan anggaran publik.
Sejauh mana rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti dan apakah seluruh nilai temuan tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku?
Bukan Kali Pertama Menjadi Sorotan BPK
Persoalan pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh bukan kali pertama mencuat ke ruang publik.
Pada Tahun Anggaran 2020, BPK dilaporkan menemukan pemborosan anggaran sekitar Rp1,8 miliar terkait biaya jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan yang tidak sesuai ketentuan.
Kemudian, pada Tahun Anggaran 2023, kembali mencuat temuan kekurangan volume pekerjaan terhadap 45 paket belanja hibah melalui mekanisme swakelola dengan nilai sekitar Rp1,94 miliar.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, sejumlah organisasi masyarakat juga menyoroti dugaan anomali pengadaan kitab, jasa konsultansi konstruksi, hingga pelaksanaan sejumlah kegiatan yang bersumber dari APBA Perubahan 2025.
Berulangnya persoalan dengan karakteristik yang relatif serupa menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas evaluasi dan pembenahan tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Apakah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selama ini telah dijadikan instrumen perbaikan sistem pengelolaan anggaran, atau sebatas ditindaklanjuti melalui penyelesaian administratif?
Urgensi, Kompetensi dan Kinerja Tenaga Ahli Dipertanyakan
Di tengah berulangnya temuan BPK, keberadaan tenaga ahli yang direkrut Dinas Pendidikan Dayah Aceh dengan menggunakan anggaran daerah juga patut menjadi perhatian.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Redaksi SaranNews, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Nomor 500.10/023/2026 tentang Penetapan Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2026, terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tenaga ahli bidang pendidikan, masing-masing:
- Mukhtar SQ, S., S.Sos.I, dengan jabatan pokok Guru Tahfidh.
- Ridhwan, S.Kom, dengan jabatan pokok Guru Ma’had Aly.
- Ahmad Junaidi, dengan jabatan pokok Guru Dayah.
Dalam SK yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, pada 9 Maret 2026 tersebut, tenaga ahli diberikan sejumlah tugas, meliputi:
- Membantu menyiapkan dan menyusun perencanaan kerja dinas.
- Memberikan masukan dan solusi terhadap perkembangan serta permasalahan di lingkungan dinas.
- Menyiapkan dan menyusun produk hukum yang dibutuhkan dinas.
- Membantu merumuskan arah kebijakan dinas.
- Membantu menyiapkan materi presentasi kepala dinas.
- Menyampaikan laporan tertulis setiap bulan sebagai kelengkapan administrasi pembayaran honorarium.
Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan tersebut dibebankan pada APBA Tahun Anggaran 2026 melalui DPA-SKPA Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Luasnya cakupan tanggung jawab tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai standar kompetensi, kualifikasi pendidikan, pengalaman profesional, serta mekanisme seleksi yang digunakan dalam menetapkan tenaga ahli.
Terlebih, tugas yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dayah, tetapi juga mencakup penyusunan produk hukum, perencanaan program, penyelesaian permasalahan organisasi dan perumusan kebijakan publik.
Apakah kompetensi masing-masing tenaga ahli telah melalui penilaian yang objektif dan sesuai dengan seluruh ruang lingkup tugas tersebut?
Selain itu, apa urgensi perekrutan tenaga ahli di tengah keberadaan aparatur sipil negara dan struktur organisasi dinas yang telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing? Apakah perekrutan tersebut didasarkan pada analisis kebutuhan atau sekadar menjadi rutinitas penganggaran tahunan?
SK Ditetapkan Maret, Berlaku Surut Sejak Januari
Hal lain yang menarik perhatian adalah waktu penetapan keputusan tersebut.
Meskipun SK ditandatangani pada 9 Maret 2026, dalam diktum keempat disebutkan bahwa keputusan tersebut berlaku surut sejak 2 Januari 2026.
Ketentuan tersebut memerlukan penjelasan mengenai dasar penugasan tenaga ahli sebelum SK diterbitkan, termasuk bukti pelaksanaan pekerjaan, laporan bulanan dan mekanisme pertanggungjawaban pembayaran honorarium untuk periode tersebut.
Berapa besaran honorarium yang diterima masing-masing tenaga ahli? Apakah seluruh laporan pekerjaan bulanan telah disampaikan, diperiksa dan dievaluasi sebelum pembayaran honorarium direalisasikan?
Keberadaan tenaga ahli yang dibiayai APBA semestinya tidak hanya dibuktikan melalui SK pengangkatan dan kelengkapan administrasi pembayaran, tetapi juga melalui produk kerja, rekomendasi serta kontribusi yang nyata dan terukur bagi peningkatan kualitas tata kelola dinas.
Di tengah berbagai persoalan anggaran yang mencuat, publik berkepentingan mengetahui sejauh mana tenaga ahli telah memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan tersebut, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam SK.
Evaluasi juga perlu mencakup riwayat perekrutan tenaga ahli pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, besaran anggaran yang telah dikeluarkan, serta manfaat yang diperoleh pemerintah dari kebijakan tersebut.
Namun, penetapan tenaga ahli TA 2026 tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan ataupun tanggung jawab mereka terhadap temuan BPK TA 2025.
Kejati Aceh Masih Menelaah Laporan Dugaan Korupsi
Sebagaimana dilansir Beritakini.co pada Jumat, 6 November 2026, Kepala Kejati Aceh, T. Rahmasyah, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dan sedang mempelajari laporan dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Kejati Aceh menyatakan akan menyampaikan perkembangan apabila penanganan laporan tersebut ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
Sehari sebelumnya, Kamis, 5 November 2026, Tender Transparency Indonesia (TTI) juga mempertanyakan keseriusan Kejati Aceh dalam menuntaskan dugaan penyimpangan anggaran pada instansi tersebut.
TTI mendorong aparat penegak hukum mendalami seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi, penetapan harga, pemilihan penyedia, hingga pembayaran dan pendistribusian barang kepada penerima manfaat.
Meski demikian, belum diketahui secara pasti apakah kedua temuan BPK dengan nilai nominal keseluruhan Rp5,16 miliar tersebut seluruhnya menjadi bagian dari laporan yang sedang ditelaah Kejati Aceh.
Jangan Sekadar Penyelesaian Administratif
Lebih dari lima bulan sejak LHP BPK diterbitkan, transparansi mengenai tindak lanjut atas temuan tersebut menjadi penting.
Apakah kelebihan pembayaran sebesar Rp3,84 miliar telah dikembalikan ke kas daerah? Bagaimana penyelesaian kehilangan persediaan senilai Rp1,32 miliar? Siapa saja pihak yang bertanggung jawab, dan langkah pembenahan apa yang telah dilakukan untuk mencegah terulangnya persoalan serupa?
Demikian pula, sejauh mana efektivitas pengawasan internal, evaluasi kinerja aparatur dan kontribusi tenaga ahli dalam mendukung pembenahan tata kelola Dinas Pendidikan Dayah Aceh?
Pengembalian uang ke kas daerah tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Sebaliknya, temuan pemeriksaan BPK juga tidak otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana tanpa proses pembuktian hukum.
Anggaran pendidikan dayah semestinya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta kesejahteraan para santri, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran dan pemenuhan administrasi.
Hingga Minggu, 22 November 2026, berdasarkan penelusuran pemberitaan yang tersedia, belum ditemukan keterangan resmi terbaru mengenai peningkatan status penanganan laporan dugaan korupsi tersebut ke tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Publik kini menanti transparansi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya, sekaligus kepastian langkah Kejati Aceh dalam menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan yang telah diterima.[red]
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.












