Proyek Tanggul Rp569,4 Juta di Labuhanhaji Barat Molor dan Sarat Kejanggalan, Kadis Perkim Aceh Selatan Bungkam, APH Patut Turun Tangan?

ACEH SELATAN | SNN – Pengerjaan proyek tanggul lingkungan perumahan di Gampong Tengah Iboh, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, masih terus berlangsung meski diduga kuat telah melewati batas waktu kontrak. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Selatan selaku penanggung jawab anggaran justru memilih bungkam saat dimintai kejelasan terkait legalitas perpanjangan waktu hingga identitas pengawas proyek.
Pantauan langsung tim SaranNews.net di lokasi pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 16.19 WIB menunjukkan sejumlah pekerja masih beraktivitas. Cetakan kayu (bekisting) bahkan masih menempel di bagian atas dinding tanggul dekat jembatan indikasi kuat bahwa struktur fisik proyek belum rampung sepenuhnya.
Tenggat Lewat Tanpa Jejak Adendum Merujuk informasi pada papan proyek yang baru muncul belakangan, paket senilai Rp569,4 juta yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2026 ini memiliki masa pelaksanaan 90 hari kalender dengan kontrak tertanggal 18 Agustus 2026.
Secara matematis, jika hitungan 90 hari dimulai sejak tanggal SPMK 18 Agustus, maka masa kontrak seharusnya sudah berakhir pada 15 November 2026. Fakta bahwa pekerja masih mengecor dan memplester pada 17 November memunculkan tanda tanya besar: atas dasar hukum apa CV Pantee Raja sebagai penyedia tetap bekerja?
Pasal 56 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas mewajibkan adanya adendum kontrak apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat. Adendum tersebut harus mengatur perpanjangan waktu, pengenaan denda keterlambatan, serta perpanjangan jaminan pelaksanaan. Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perkim gagal menunjukkan salinan SPMK maupun dokumen adendum kepada publik.
Kualitas Beton Disorot, Pengawas “Siluman” Kejanggalan proyek yang mencakup tiga Lokasi Tengah Iboh, Tutong, dan Ujung Padang ini tidak berhenti pada soal waktu. Pada tinjauan 15 November lalu, seorang pekerja mengakui sekitar 30 meter tanggul belum dicor karena ketiadaan material. Sementara itu, dokumentasi lapangan pada 17 November memperlihatkan permukaan beton yang kasar dan bergaris tidak beraturan pada sejumlah sisi dinding tanggul yang belum diplester.
Kondisi fisik yang memprihatinkan ini berkelindan dengan tertutupnya informasi mengenai fungsi pengawasan:
- Papan Proyek Janggal: Sempat absen dalam tiga kali pantauan redaksi sepanjang Oktober, papan informasi baru terpasang pada pertengahan November tanpa mencantumkan nama konsultan pengawas.
- Kontak Mati: Saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus Kabid di Dinas Perkim Aceh Selatan, Anhar, menolak menyebutkan nama perusahaan konsultan pengawas maupun personelnya. Nomor kontak yang ia berikan kepada redaksi pun tidak dapat dihubungi.
Tanpa pengawasan yang jelas, publik berhak mempertanyakan siapa yang memverifikasi kelayakan pembesian dan bekisting sebelum pengecoran, serta di mana catatan hasil uji mutu beton sebelum dinding diplester.
Risiko Pencairan Fiktif dan Sikap Tertutup Kadis
Sesuai Pasal 57 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) hanya boleh diajukan setelah progres fisik benar-benar mencapai 100 persen sesuai spesifikasi kontrak, yang kemudian diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan kondisi fisik di Tengah Iboh yang belum tuntas ditambah belum terukurnya progres di Tutong dan Ujung Padang status pengajuan PHO maupun pencairan dana proyek ini menjadi sangat krusial untuk diawasi agar tidak terjadi pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai.
Alih-alih memberikan klarifikasi teknis, PPTK Anhar justru melempar tanggung jawab komunikasi kepada Kepala Dinas Perkim Aceh Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan alasan instruksi pimpinan, diminta kontak Direktur Perusahaan penyedia CV Pantee Raja untuk keperluan konfirmasi media juga tidak diberikan, redaksi telah upayakan konfirmasi berulang kali yang dikirimkan redaksi melalui pesan WhatsApp kepada Kadis Perkim Renol Riandy, ST., M.Si hingga Selasa (17/11/2026) sore sama sekali tidak digubris.[red]
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.












