Pemenang Tender Jalan Peulumat–Aur Rp1,79 Miliar Sudah Diumumkan, PUPR Tunggu Dokumen Lahan

ACEH SELATAN | SNN – Dinas PUPR Kabupaten Aceh Selatan masih menunggu dokumen pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tengah Peulumat–Aur Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur. Saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga mengatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tentu belum bisa diterbitkan sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada dinas.
Gamal mengatakan pihaknya mendapat kabar bahwa dokumen itu akan diantar dari gampong ke kantor Dinas PUPR pada hari yang sama. Dalam konfirmasi tersebut, Gamal belum memastikan apakah kontrak dengan perusahaan pemenang telah ditandatangani. Redaksi juga belum memperoleh konfirmasi apakah dokumen lahan akhirnya diterima pada 16 November.
Pemilik kebun menyatakan belum ada kesepakatan
Camat Labuhanhaji Timur menyampaikan kepada SaranNews bahwa penanganan pembebasan lahan berada di tingkat gampong, melalui Keuchik Tengah Peulumat dan Keuchik Aur Peulumat.
Dalam wawancara sebelumnya, Keuchik Tengah Peulumat, Poran, menyebut sekitar 15 pemilik kebun di wilayahnya terdampak rencana pembangunan jalan. Menurut dia, warga pada prinsipnya mendukung pembangunan, tetapi mekanisme pelepasan lahan belum disepakati. Sejumlah pemilik meminta ganti kerugian yang wajar atas tanah dan tanaman mereka.
Sementara itu, Keuchik Aur Peulumat, Tgk. Burhan, sebelumnya menyebut sekitar delapan pemilik lahan terdampak di wilayahnya. Ia mengatakan surat pernyataan para pemilik sudah berada di pemerintah gampong dan, saat wawancara itu, belum diteruskan ke kecamatan atau kabupaten.
Dalam konfirmasi ulang pada Senin (16/11), salah seorang pemilik kebun di Tengah Peulumat yang berdomisili di Jakarta mengatakan belum menerima tindak lanjut mengenai pelepasan lahannya. Ia sebelumnya menyebut pernah dihubungi keuchik dan imum mukim mengenai rencana pembangunan jalan. Hingga konfirmasi terakhir, ia menyatakan belum ada kesepakatan atas tanah kebunnya.
Redaksi belum memperoleh daftar bidang tanah yang tercakup dalam dokumen yang disebut akan diserahkan ke Dinas PUPR. Belum ada pula penjelasan mengenai mekanisme dan sumber anggaran ganti kerugian tanah serta tanaman bagi pemilik yang belum mencapai kesepakatan.
Siapa yang akan mengerjakan proyek di lapangan?
Dokumen LPSE mencantumkan CV. BENAZIRA sebagai pemenang tender paket 10175058000 dengan harga hasil negosiasi Rp1.790.000.000. Rancangan kontrak menetapkan masa pelaksanaan 44 hari kalender sejak tanggal mulai kerja dalam SPMK. Jika tanggal mulai dihitung sebagai hari pertama, pekerjaan perlu dimulai paling lambat 18 November agar hari ke-44 jatuh pada 31 Desember 2026. Pengumuman pemenang LPSE · Rancangan kontrak
SaranNews juga menelusuri siapa yang menyiapkan dan menyampaikan penawaran atas nama perusahaan, siapa yang intens berkomunikasi dengan pihak ULP dan Dinas selama proses tender dan pasca tender, siapa yang akan memimpin pekerjaan di lapangan, dan apakah ada pihak di luar perusahaan yang terlibat dalam proses tender dan penentuan pelaksana. Jika pekerjaan diserahkan kepada pihak lain nantinya yang masih memerlukan keterangan mengenai lingkup pekerjaan dan dasar penugasannya
Hingga konfirmasi pada 16 November, tanggal mulai kerja belum terverifikasi. Dinas PUPR masih perlu menjelaskan bidang mana saja yang siap diserahkan kepada penyedia, serta bagaimana sisa waktu pelaksanaan dan hak pemilik kebun akan ditangani apabila masih ada lahan yang belum mencapai kesepakatan.
Selain persoalan pembebasan lahan dan pelaksanaan, redaksi juga sedang melakukan penelusuran dan menghimpun informasi terkait adanya isu dugaan perebutan paket oleh kerabat pejabat, dan arahan pimpinan atas proyek bernilai Miliaran rupiah tersebut.[red]
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.












