
JAKARTA | SNN — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia dengan metode door-to-door. Pendataan yang berlangsung mulai Senin (15/6) hingga 31 Agustus 2026 itu menyasar sekitar 30 juta unit usaha, termasuk pelaku ekonomi digital seperti influencer dan afiliator.
Pelaksanaan sensus kali ini digelar serentak di seluruh wilayah Nusantara. Ratusan ribu petugas BPS ditugaskan untuk mendatangi langsung unit-unit usaha dari rumah ke rumah guna menghimpun data ekonomi secara komprehensif dan akurat.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan sensus serupa satu dekade lalu. Pendataan turut memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian integral dari kegiatan sensus.
Tidak hanya itu, cakupan pendataan diperluas hingga ke pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Unit usaha yang dijangkau bermacam-macam, mulai dari usaha rumahan berskala kecil hingga para afiliator dan influencer yang menjalankan aktivitas ekonomi di ranah digital.
Menurut Sonny, petugas sensus akan melakukan pendataan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga. Metode ini diterapkan guna menjangkau unit usaha yang tidak memiliki identitas usaha maupun papan nama yang terlihat dari luar.
“Akan door to door. Walaupun tidak tampak aktivitas usahanya dari luar, tidak ada plangnya dan seterusnya, maka kita akan ke rumah-rumah menangkap itu semua,” ujarnya dalam keterangan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (15/6).
Untuk memperlancar proses pendataan, BPS turut menjalin kerja sama dengan sejumlah asosiasi dan pelaku platform digital. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu menjangkau pelaku ekonomi digital yang sulit terdeteksi melalui metode pendataan konvensional.
BPS berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan dengan jujur. Dalam pelaksanaannya, responden cukup menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh petugas lapangan.
Pemerintah menjamin kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut akan diolah menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. (Red)







JAKARTA | SNN — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia dengan metode door-to-door. Pendataan yang berlangsung mulai Senin (15/6) hingga 31 Agustus 2026 itu menyasar sekitar 30 juta unit usaha, termasuk pelaku ekonomi digital seperti influencer dan afiliator.
Pelaksanaan sensus kali ini digelar serentak di seluruh wilayah Nusantara. Ratusan ribu petugas BPS ditugaskan untuk mendatangi langsung unit-unit usaha dari rumah ke rumah guna menghimpun data ekonomi secara komprehensif dan akurat.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan sensus serupa satu dekade lalu. Pendataan turut memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian integral dari kegiatan sensus.
Tidak hanya itu, cakupan pendataan diperluas hingga ke pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Unit usaha yang dijangkau bermacam-macam, mulai dari usaha rumahan berskala kecil hingga para afiliator dan influencer yang menjalankan aktivitas ekonomi di ranah digital.
Menurut Sonny, petugas sensus akan melakukan pendataan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga. Metode ini diterapkan guna menjangkau unit usaha yang tidak memiliki identitas usaha maupun papan nama yang terlihat dari luar.
“Akan door to door. Walaupun tidak tampak aktivitas usahanya dari luar, tidak ada plangnya dan seterusnya, maka kita akan ke rumah-rumah menangkap itu semua,” ujarnya dalam keterangan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (15/6).
Untuk memperlancar proses pendataan, BPS turut menjalin kerja sama dengan sejumlah asosiasi dan pelaku platform digital. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu menjangkau pelaku ekonomi digital yang sulit terdeteksi melalui metode pendataan konvensional.
BPS berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan dengan jujur. Dalam pelaksanaannya, responden cukup menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh petugas lapangan.
Pemerintah menjamin kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut akan diolah menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. (Red)