Abdya|SaranNews – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, sebab, dianggap bagian terpenting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
Kegiatan seremonial ini dilakukan awal tahun 2025, katanya, bertujuan guna mendapatkan saran juga masukan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen rancangan awal RKPD Abdya tahun 2026.
Sehingga, tersedianya bahan masukan yang dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan, guna penyempurnaan rancangan awal RKPD Abdya tahun 2026 mendatang.
“Forum konsultasi publik ini dimaksudkan untuk memenuhi tahapan dalam penyusunan RKPD Abdya tahun 2024 sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017,” ujar Kepala Bappeda Abdya, Rahmad Sumedi, SE MM saat memberikan kata pengantar forum, Kamis, 20 Februari 2025, di aula Bappeda setempat.
Sementara itu, Plt Sekda Abdya, Rahwadi, ST dalam sambutannya menyebutkan kegiatan Forum Konsultasi Publik harus sejalan dengan visi pembangunan, yakni Abdya Islami, Maju dan Berkelanjutan, serta atas pertimbangan sejumlah capaian indikator makro yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.
Selanjutnya ia mengatakan, sejumlah lima prioritas pembangunan yang menjadi fokus RKPD tahun 2026, yaitu transformasi ekonomi dan kemandirian fiskal, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pembangunan SDM unggul dan berkualitas serta reformasi tata kelola dan digitalisasi pemerintahan, ketahanan sosial ekologi dan bencana.
“Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, kita telah merancang 25 program prioritas. Melalui program-program ini, kita berharap dapat menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Abdya,” kata Rahwadi, pada pembukaan Forum Konsultasi Publik tersebut.
Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan RKPD 2026, perlu diperhatikan capaian indikator makro daerah. Beberapa indikator menunjukan perbaikan, seperti peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 65,09 pada tahun 2017 menjadi 71,16 pada tahun 2024.
Namun, diakuinya masih terdapat tantangan dalam mengurangi angka kemiskinan yang berada di angka 15,32% pada tahun 2024.
“Oleh karena itu, perencanaan RKPD ini harus mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Adapun peserta yang diikutsertakan dalam Forum Konsultasi Publik dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, seluruh kepala Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (SKPK), para camat dan sejumlah tamu lainnya, serta juga dihadiri perwakilan dari Polres Abdya, Kejari Abdya dan Kodim 0110 Abdya.|MT
