Langsung ke konten utama

Polemik Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf ke Mahkamah Syar’iyah

Z
Redaksi
Penulis: ZamzamiEditor: Redaksi
Polemik Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf ke Mahkamah Syar’iyah
Polemik Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf ke Mahkamah Syar’iyah

BANDA ACEH | SaranNews.net — Polemik panjang mengenai status lahan Lapangan Blang Padang di Banda Aceh akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh, menyusul persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengembalikan lahan bersejarah tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Langkah hukum dan administratif tersebut bergerak cepat setelah Pemerintah Aceh menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat pada November 2026. Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, atas dibukanya jalan penyelesaian permanen tersebut.

“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Jumat (20/11/2026). “Terima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.”

Jalur Isbat Wakaf dan Solusi Lahan Pengganti bagi Kodam Iskandar Muda

Bagi Gubernur Mualem, keputusan langsung Presiden Prabowo mencerminkan penghormatan negara terhadap sejarah, nilai-nilai keagamaan, serta aspirasi mendalam rakyat Aceh. Jalur isbat wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh dipilih secara khusus untuk mengunci kepastian hukum formal agar status lahan tersebut tidak lagi memicu sengketa di kemudian hari.

Penyelesaian ini dirancang secara komprehensif agar tidak merugikan pihak mana pun. Selain mengembalikan fungsi historis Blang Padang sebagai aset wakaf Masjid Raya Baiturrahman, Pemerintah Pusat juga menyiapkan lahan pengganti yang representatif bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda.

“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” ujar Mualem.

Di tingkat daerah, Pemerintah Aceh tengah memfinalisasi koordinasi lintas instansi untuk melengkapi seluruh dokumen permohonan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Mualem menegaskan agar setiap tahapan ditempuh secara arif, bijaksana, dan tetap berada dalam koridor hukum demi menjaga keharmonisan kelembagaan.

“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.

Dasar Surat Resmi Menko Kumham Imipas

Pengajuan permohonan isbat wakaf oleh Pemerintah Aceh ini bertumpu pada surat resmi Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026, yang turut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

Dalam surat tersebut, Menko Yusril menegaskan tiga poin tindak lanjut utama:

  1. Persetujuan Presiden: Presiden RI telah menyetujui pengembalian status Lapangan Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
  2. Kompensasi Lahan Pertahanan: Guna menjaga kebutuhan operasional pertahanan negara, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI yang diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi pengalihan fungsi lahan.
  3. Pengawalan Proses Hukum: Gubernur Aceh diminta segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai pengunci legalitas formal, dengan pendampingan langsung dari Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas bersama Pemerintah Aceh.[red]

Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami

Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.