Langsung ke konten utama

Satu Tahun Penanganan Bencana Sumatera, Pj. Sekda Aceh dan Satgas PRR Paparkan Capaian Pemulihan: 17 Kabupaten/Kota Masih dalam Penanganan

Z
Redaksi
Penulis: ZamzamiEditor: Redaksi
Satu Tahun Penanganan Bencana Sumatera, Pj. Sekda Aceh dan Satgas PRR Paparkan Capaian Pemulihan: 17 Kabupaten/Kota Masih dalam Penanganan
Satu Tahun Penanganan Bencana Sumatera, Pj. Sekda Aceh dan Satgas PRR Paparkan Capaian Pemulihan: 17 Kabupaten/Kota Masih dalam Penanganan

BANDA ACEH | SaranNews.net — Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, memaparkan perkembangan terkini penanganan bencana hidrometeorologi serta kesiapsiagaan Pemerintah Aceh menghadapi potensi cuaca ekstrem dan banjir. Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, merinci berbagai capaian pemulihan infrastruktur serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.

Paparan komprehensif tersebut disampaikan dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh yang berlangsung di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026), dengan dipandu langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya.

Status Kebencanaan Daerah dan Dampak Banjir Terkini

Dalam pemaparannya, Pj. Sekda Aceh Taufik menyebutkan bahwa hingga data per 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh masih berada dalam tahapan penanganan bencana dengan status yang beragam. Rinciannya meliputi lima kabupaten/kota berstatus siaga darurat, empat daerah berstatus tanggap darurat, dan delapan daerah lainnya berada pada masa transisi darurat. Sementara itu, dua kabupaten, yakni Nagan Raya dan Aceh Besar, telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di tengah berjalannya pemulihan pascabencana, sejumlah wilayah Aceh kembali dilanda banjir akibat cuaca ekstrem. Berdasarkan data per 18 November 2026 pukul 17.00 WIB, bencana banjir melanda empat kabupaten—yakni Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen—dengan rincian dampak:

  • Warga Terdampak: Sebanyak 25.244 jiwa atau 6.601 Kepala Keluarga (KK).
  • Pengungsi: Sebanyak 844 jiwa atau 265 KK masih bertahan di lokasi pengungsian.
  • Kondisi Wilayah: Sebagian permukiman di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil masih tergenang, banjir di Aceh Selatan berangsur surut, sedangkan wilayah terdampak di Bireuen masih dalam tahap pendataan lapangan.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Aceh telah menetapkan masa Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kesiapsiagaan difokuskan pada pemantauan titik rawan, koordinasi peringatan dini bersama BMKG dan BPBA, pemetaan jalur evakuasi, penyediaan logistik dan layanan kesehatan, serta perlindungan ekstra bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Capaian Infrastruktur, Pertanian, dan Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Pada kesempatan yang sama, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, memaparkan progres signifikan rehabilitasi dan rekonstruksi selama satu tahun terakhir (data per 18 November 2026):

  • Konektivitas Jalan dan Jembatan: Pemulihan jalan nasional (46 ruas) dan jembatan nasional (23 unit) telah rampung 100 persen. Untuk infrastruktur kewenangan daerah, 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah telah kembali fungsional (94,32 persen), serta 386 dari 655 unit jembatan daerah telah kembali berfungsi (58,93 persen).
  • Utilitas dan Layanan Dasar: Layanan kelistrikan telah pulih 100 persen, diikuti beroperasinya kembali 156 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, dan 3.815 menara BTS.
  • Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pasar: Dari target pemulihan 31.464 hektare lahan sawah terdampak (dari total 57.171 hektare di 19 kabupaten/kota), seluas 24.322 hektare atau 77,30 persen telah berhasil dipulihkan. Di sektor kelautan dan perikanan, penanganan mencakup 30.417,17 hektare tambak, 1.953 unit keramba, dan 2.077 nelayan. Sementara itu, 115 dari 127 pasar rakyat terdampak telah kembali beroperasi.
  • Perbaikan Hunian dan Bantuan Sosial: Pemerintah telah menyalurkan bantuan perbaikan untuk 17.742 unit rumah rusak ringan dan 12.919 unit rumah rusak sedang dengan total anggaran Rp653,70 miliar, serta menuntaskan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 18.422 rekening penerima. Realisasi bantuan Kementerian Sosial mencapai 99,2 persen atau Rp2,12 triliun dari pagu Rp2,14 triliun tahun 2026, meliputi bantuan isi hunian (99,34 persen), jaminan hidup/Jadup (99,09 persen), dan stimulan ekonomi (99,06 persen).

Percepatan Pekerjaan Fisik dan Keberlanjutan Bantuan

Kendati banyak sektor telah pulih sepenuhnya, Safrizal mencatat sejumlah pekerjaan fisik masih memerlukan akselerasi, di antaranya pembangunan sumur bor yang baru mencapai 64,16 persen (920 dari 1.434 unit), fasilitas MCK sebesar 75 persen (54 dari 72 unit), normalisasi sungai sebesar 32,26 persen (10 dari 31 sungai), serta normalisasi muara sebesar 8,70 persen (2 dari 23 muara).

Melalui rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota pada 19 November 2026, disepakati penyempurnaan rencana induk pemulihan, penyiapan lahan hunian tetap (huntap), serta komitmen bahwa warga yang belum menerima bantuan jaminan hidup, isi hunian, maupun stimulan ekonomi akan tetap dilayani secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.[red]

Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami

Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.