Keanehan Proyek Dinas Dayah Aceh Selatan: ada Pejabat Bilang Swakelola, Namun LPSE Catat PT Asal Banda Aceh dengan Jadwal Serba Kilat

TAPAKTUAN | SNN — Penelusuran lanjutan redaksi sarannews terhadap paket Pembangunan Kantin Santri Dayah di Gp. Ujung Batu Kec. Labuhanhaji (Kode RUP 68431960, Kode Paket LPSE 11135818000) mengungkap sejumlah kejanggalan baru setelah berita sebelumnya memantik respons dari jajaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Selatan.
Sebelumnya, redaksi memperoleh informasi dari salah seorang pejabat penting di jajaran Pemkab Aceh Selatan yang menyebut paket pembangunan kantin santri tersebut dikerjakan secara swakelola oleh pengurus dayah. Namun, setelah berita mengenai proyek bernilai pagu Rp92 juta dan HPS Rp91,99 juta itu tayang, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sapras) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Selatan, Burhanuddin, menghubungi redaksi untuk memberikan penjelasan.
Dalam komunikasi tersebut, Burhanuddin menyatakan bahwa paket pekerjaan itu dipihakketigakan dan telah memiliki pelaksana yang berkontrak. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan informasi swakelola yang sempat diterima redaksi, sekaligus memunculkan pertanyaan lanjutan terkait temuan lapangan pada Kamis (19/11/2026), ketika pengurus dayah mengaku tidak mengetahui adanya kontraktor, menyebut hanya diberi gambar dan RAB oleh seseorang untuk dikerjakan, serta mengaku memakai “uang Umi” terlebih dahulu.
Pemenang Beralamat di Banda Aceh, Nilai Negosiasi Mepet HPS
Berdasarkan data pengumuman pemenang Pengadaan Langsung pada sistem LPSE/SPSE Aceh Selatan yang diakses pada Jumat (20/11/2026), paket pekerjaan konstruksi tersebut dimenangkan oleh PT. TUMBUH SEJAHTERA NIAGA. Perusahaan tersebut tercatat beralamat di Jl. Belibis Lr. Sekolah No. 24 Lingk. Labui, Gp. Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Dalam proses Pengadaan Langsung tersebut, pagu anggaran tercatat Rp92.000.000,00 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp91.999.000,00. Penawaran awal peserta berada di angka Rp91.885.784,21 (harga terkoreksi Rp91.885.784,23) dan disepakati melalui hasil negosiasi menjadi Rp91.850.000,00 atau hanya turun Rp149.000 dari nilai HPS.
Keberadaan penyedia yang beralamat di Banda Aceh ini menambah daftar pertanyaan di balik pelaksanaan fisik di Gampong Ujung Batu, Kecamatan Labuhanhaji. Jika perusahaan tersebut telah berkontrak, redaksi menilai perlu ada kejelasan mengenai sejauh mana keterlibatan langsung penyedia di lapangan, termasuk mengapa pengurus dayah setempat tidak mengetahui identitas kontraktor pelaksana dan justru menyinggung penggunaan dana pribadi.
Jadwal Tahapan Kontrak Serba Kilat & Dokumen Tak Konsisten
Selain status pelaksana, dokumen Jadwal Tahapan Kontrak pada sistem SPSE juga memperlihatkan rangkaian tahapan yang berlangsung dalam waktu sangat singkat pada 13 November 2026. Dalam rekap tahapan tersebut tercantum jadwal Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi, hingga Penandatanganan Kontrak yang seluruhnya berada pada tanggal 13 November 2026 (dengan catatan 2 kali perubahan, termasuk penulisan rentang waktu pada baris awal yang mencantumkan 13 November 2026 10:00 hingga 11 November 2026 15:00).
Padahal, pada 19 November 2026 enam hari setelah jadwal penandatanganan kontrak yang tertera di system kondisi fisik di lapangan sudah memperlihatkan pasangan batu pondasi, besi tiang yang berdiri, serta tumpukan material di sisi jalan tanpa papan informasi proyek.
Penelusuran redaksi terhadap dokumen Uraian Singkat Pekerjaan paket tersebut juga menemukan ketidakkonsistenan penulisan data. Pada bagian lokasi pekerjaan tercantum “Kecamatan Labuhanhaji Timur”, sedangkan pada uraian paket tertulis “Dayah Bustanul Qura Umi Murina Gp. Ujung Batu Kec. Labuhanhaji”. Selain itu, sumber pendanaan pada dokumen uraian singkat menyebut “DAU Bidang Pendidikan T.A. 2026”, sementara pada data LPSE/SiRUP tercatat APBDP 2026.
Redaksi sarannews masih terus menghimpun keterangan resmi dan hak jawab dari pihak Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Selatan, termasuk Kabid Sapras Burhanuddin maupun pejabat terkait, guna memastikan kesesuaian antara dokumen pengadaan, jadwal kontrak, pembiayaan di lapangan, serta pelaksanaan fisik proyek APBK/APBDP Tahun Anggaran 2026.[red]
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.












