Langsung ke konten utama

BENCANA ACEH BUKAN SEKADAR FENOMENA ALAM, TETAPI CERMIN KEGAGALAN TATA KELOLA MITIGASI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Redaksi
SNN
Penulis: RedaksiEditor: SNN
Foto arsip Ferno Jeli berbicara dalam kegiatan mahasiswa
Foto Arsip Ferno Jeli. Dokumentasi Kiriman SMPA.

BANDA ACEH | SNN – Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh (SMPA) menilai eskalasi bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak dapat terus-menerus dipandang sebagai persoalan alam semata. Pernyataan ini disampaikan dalam rilis bertanggal 19 November 2026. Bencana yang berulang dan meluas merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan lemahnya mitigasi, tata kelola lingkungan, perencanaan pembangunan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang dipublikasikan 18 November 2026, sebanyak 21.109 jiwa dari lima kabupaten/kota terdampak banjir hingga 16 November. Sebanyak 1.553 jiwa mengungsi dan 5.584 rumah terendam. Sementara itu, laporan hingga 17 November mencatat 34.444 warga dari 8.905 kepala keluarga terdampak di empat wilayah, dengan 1.406 jiwa masih mengungsi. Bencana longsor di Aceh Tengah bahkan merenggut nyawa seorang anak berusia 2,7 tahun.

Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata tentang kehilangan tempat tinggal, terganggunya ekonomi, terancamnya pendidikan, serta keselamatan masyarakat.

Wakil Ketua Umum SMPA, Ferno Jeli, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan distribusi bantuan dan kunjungan pejabat sebagai ukuran keberhasilan penanganan bencana.

“Persoalan mendasar bukan hanya berapa banyak masyarakat terdampak, tetapi mengapa kerentanan yang sama terus berulang dan mengapa mitigasi belum mampu menekan risiko secara signifikan. Ketika masyarakat terus menanggung dampak terbesar, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan kapasitas kelembagaannya,” tegas Ferno.

SMPA menilai persoalan ini harus menjadi evaluasi serius terhadap kebijakan publik, khususnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah. Pengawasan kawasan hutan, daerah aliran sungai, tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan harus dievaluasi secara terbuka.

Curah hujan ekstrem memang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Namun, besarnya dampak bencana sangat dipengaruhi kerentanan wilayah, kualitas infrastruktur, kesiapan kelembagaan, serta efektivitas sistem peringatan dini. Karena itu, menjadikan cuaca sebagai satu-satunya alasan merupakan pembenaran yang tidak memadai.

Penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 juga harus dibuktikan melalui kesiapan anggaran, koordinasi lintas sektor, mekanisme evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

SMPA mendesak Pemerintah Aceh melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap mitigasi bencana, membuka data perkembangan bencana, kebutuhan pengungsi dan distribusi bantuan, mengevaluasi kondisi ekologis kawasan rawan bencana, serta menjamin pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Transparansi alokasi dan realisasi anggaran kebencanaan juga harus menjadi prioritas agar penggunaan uang publik dapat dipertanggungjawabkan.

Ferno menambahkan, masyarakat tidak boleh terus menjadi korban dari lemahnya perencanaan dan buruknya pengelolaan risiko.

“Jangan sampai pemerintah hanya tanggap ketika bencana menjadi sorotan publik, tetapi kehilangan keseriusan ketika persoalan memasuki ruang perencanaan dan penganggaran. Keselamatan rakyat tidak boleh bergantung pada viralitas penderitaan. Pemerintah harus hadir sebelum korban berjatuhan, bukan sekadar setelah kerusakan terjadi.”

SMPA menegaskan bahwa pengawasan mahasiswa dan pemuda merupakan tanggung jawab moral serta intelektual dalam memastikan negara menjalankan mandat perlindungan rakyat.

Bencana mungkin tidak selalu dapat dicegah, tetapi penderitaan manusia dapat diminimalkan melalui mitigasi serius, kebijakan tepat, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Aceh tidak membutuhkan normalisasi bencana, melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola penanggulangan bencana. (red)

Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami

Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.