Pencarian
BANDA ACEH | sarannews.net – Pemerintah Aceh terus mengawal proses pemulihan infrastruktur bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Gubernur Aceh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor.
Rapat yang berlangsung secara virtual dari ruang rapat Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (21/7/2026) tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana (PRR).
Dalam Rakornas tersebut, Wakil Gubernur Aceh turut didampingi oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Agenda strategis ini juga diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah yang terdampak bencana di wilayah Pulau Sumatera.
Fokus utama rapat ini adalah menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Para menteri dan pimpinan lembaga secara bergantian memaparkan update pelaksanaan program pemulihan pascabencana. Pembahasan mencakup progres fisik pembangunan huntap, identifikasi kendala teknis di lapangan, serta pemetaan kebutuhan dukungan dari pemerintah daerah guna mempercepat eksekusi proyek.
Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan capaian realisasi pembangunan huntap di sejumlah wilayah terdampak. Laporan tersebut merincikan target waktu penyelesaian konstruksi serta alokasi kuota unit huntap yang akan dibangun di masing-masing daerah.
Dalam forum tersebut, berbagai kendala klasik yang kerap menjadi hambatan dimulainya Pembangunan seperti pembebasan dan kesiapan lahan, hingga dukungan infrastruktur dasar pendukung menjadi sorotan tajam dan dievaluasi bersama.
Selain jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PKP, rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan PT PLN (Persero), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah pimpinan lembaga teknis lainnya yang terlibat langsung dalam fase penanganan dan pemulihan pascabencana.
Rakornas ini diharapkan menjadi pijakan solid bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mensinergikan langkah percepatan pembangunan huntap. Dengan koordinasi yang terukur, proses pemulihan hak-hak dasar masyarakat terdampak bencana diyakini dapat berjalan lancar dan rampung sesuai target waktu yang telah ditetapkan. [red]
BANDA ACEH | sarannews.net – Pemerintah Aceh terus mengawal proses pemulihan infrastruktur bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Gubernur Aceh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor.
Rapat yang berlangsung secara virtual dari ruang rapat Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (21/7/2026) tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana (PRR).
Dalam Rakornas tersebut, Wakil Gubernur Aceh turut didampingi oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Agenda strategis ini juga diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah yang terdampak bencana di wilayah Pulau Sumatera.
Fokus utama rapat ini adalah menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Para menteri dan pimpinan lembaga secara bergantian memaparkan update pelaksanaan program pemulihan pascabencana. Pembahasan mencakup progres fisik pembangunan huntap, identifikasi kendala teknis di lapangan, serta pemetaan kebutuhan dukungan dari pemerintah daerah guna mempercepat eksekusi proyek.
Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan capaian realisasi pembangunan huntap di sejumlah wilayah terdampak. Laporan tersebut merincikan target waktu penyelesaian konstruksi serta alokasi kuota unit huntap yang akan dibangun di masing-masing daerah.
Dalam forum tersebut, berbagai kendala klasik yang kerap menjadi hambatan dimulainya Pembangunan seperti pembebasan dan kesiapan lahan, hingga dukungan infrastruktur dasar pendukung menjadi sorotan tajam dan dievaluasi bersama.
Selain jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PKP, rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan PT PLN (Persero), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah pimpinan lembaga teknis lainnya yang terlibat langsung dalam fase penanganan dan pemulihan pascabencana.
Rakornas ini diharapkan menjadi pijakan solid bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mensinergikan langkah percepatan pembangunan huntap. Dengan koordinasi yang terukur, proses pemulihan hak-hak dasar masyarakat terdampak bencana diyakini dapat berjalan lancar dan rampung sesuai target waktu yang telah ditetapkan. [red]
