Dari Rp1,16 Triliun, Belanja Modal Aceh Baru Terealisasi Rp175 Miliar

Banda Aceh | SNN — Realisasi belanja modal Pemerintah Aceh pada APBD 2026 masih tercatat rendah. Dari pagu sebesar Rp1,162 triliun, anggaran yang telah terealisasi baru sekitar Rp175,03 miliar atau 15,06 persen.

Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diterima per 1 September 2026, masih terdapat sekitar Rp987 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi dari total pagu tersebut.

Rendahnya realisasi belanja modal terlihat cukup kontras apabila dibandingkan dengan belanja pegawai. Dari pagu Rp3,950 triliun, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp2,050 triliun atau 51,89 persen.

Artinya, secara persentase, serapan belanja pegawai sudah lebih dari tiga kali lipat dibandingkan realisasi belanja modal.

Belanja Daerah Baru 36,98 Persen

Secara keseluruhan, Pemerintah Aceh menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp11,601 triliun dalam APBD 2026.

Hingga posisi data tersebut, realisasinya tercatat sekitar Rp4,290 triliun atau 36,98 persen. Dengan demikian, sekitar Rp7,31 triliun anggaran belanja daerah masih belum terealisasi.

Selain belanja pegawai dan belanja modal, Belanja Barang dan Jasa memiliki pagu sebesar Rp4,231 triliun dengan realisasi sekitar Rp1,259 triliun atau 29,76 persen.

Sementara Belanja Lainnya dianggarkan sebesar Rp2,257 triliun dan telah terealisasi Rp805,78 miliar atau 35,70 persen.

Pada kelompok Belanja Lainnya, Belanja Bantuan Keuangan memiliki pagu sekitar Rp1,028 triliun dengan realisasi Rp614,49 miliar atau 59,75 persen.

Belanja Bagi Hasil baru terealisasi Rp115,01 miliar dari pagu Rp696,31 miliar atau 16,52 persen.

Belanja Hibah memiliki anggaran Rp467,89 miliar dengan realisasi Rp52,93 miliar atau 11,31 persen.

Adapun Belanja Subsidi terealisasi Rp3,96 miliar atau 16,25 persen dari pagu Rp24,37 miliar.

Sementara Belanja Tidak Terduga telah terealisasi Rp19,39 miliar dari anggaran Rp40,05 miliar atau mencapai 48,40 persen.

PAD Aceh Baru 27,36 Persen

Dari sisi pendapatan, Pemerintah Aceh menetapkan target Pendapatan Daerah sebesar Rp12,507 triliun pada APBD 2026.

Realisasinya tercatat mencapai Rp6,640 triliun atau 53,09 persen.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD ditargetkan sebesar Rp4,648 triliun. Namun, realisasinya baru mencapai sekitar Rp1,271 triliun atau 27,36 persen.

Pada komponen PAD, Pajak Daerah terealisasi Rp819,57 miliar dari target Rp1,971 triliun atau 41,56 persen.

Retribusi Daerah telah mencapai Rp322,20 miliar dari target Rp751,91 miliar atau 42,85 persen.

Sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan baru terealisasi Rp23,18 miliar dari target Rp329,56 miliar atau 7,03 persen.

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah juga masih rendah. Dari target sebesar Rp1,595 triliun, realisasinya baru mencapai Rp106,95 miliar atau 6,70 persen.

Transfer Pusat Capai 68,29 Persen

Berbeda dengan PAD, realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat telah mencapai 68,29 persen.

Dari pagu sebesar Rp7,856 triliun, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD tercatat mencapai Rp5,364 triliun.

Dengan demikian, persentase realisasi transfer pemerintah pusat tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi PAD Aceh yang baru 27,36 persen.

Pendapatan Lainnya tercatat memiliki pagu sekitar Rp2,10 miliar dengan realisasi Rp3,39 miliar atau 161,70 persen.

Dalam kelompok tersebut, Pendapatan Hibah terealisasi sekitar Rp70 juta atau 3,24 persen. Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah tercatat terealisasi Rp3,32 miliar meskipun pagu pada tabel tercatat Rp0.

Pembiayaan Daerah 88,55 Persen

Pada sisi pembiayaan, Pemerintah Aceh mencatat pagu Pembiayaan Daerah sebesar Rp550,91 miliar dengan realisasi Rp487,85 miliar atau 88,55 persen.

Penerimaan Pembiayaan Daerah telah mencapai Rp518,46 miliar atau 94,11 persen dari pagu Rp550,91 miliar. Penerimaan tersebut tercatat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya atau SiLPA.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan Daerah tercatat sebesar Rp30,61 miliar yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan.

Data tersebut merupakan data APBD Murni 2026 dengan keterangan realisasi sampai September 2026 dan diterima SIKD per 1 September 2026. Karena data diterima pada awal September, angka tersebut belum dapat dianggap sebagai posisi realisasi hingga akhir September 2026.[red]