Pencarian
ACEH BARAT DAYA | SNN — Besarnya anggaran perjalanan dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMPPKB) Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2026 mulai menjadi sorotan publik.
Berdasarkan penelusuran dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Swakelola 2026, total belanja perjalanan dinas di lingkungan dinas tersebut mencapai sekitar: Rp1.738.608.000. Jumlah itu tersebar dalam berbagai kegiatan, mulai dari: pemberdayaan perempuan, pembinaan desa, lembaga kemasyarakatan, hingga program keluarga berencana (KB).
Namun yang paling mencolok adalah satu paket kegiatan pada program: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan item: “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri” senilai: Rp1.428.750.000. Angka tersebut bahkan menyerap lebih dari 80 persen total perjalanan dinas DPMPPKB.
Publik Pertanyakan Desain Program
Besarnya anggaran itu memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: program apa sebenarnya yang membutuhkan biaya perjalanan dinas hingga Rp1,4 miliar? Sebab dalam detail paket yang tercantum di RUP, uraian kegiatan justru sangat minim. Paket hanya ditulis: Volume: 1 Paket, Lokasi: Kabupaten Aceh Barat Daya, Deskripsi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, tanpa penjelasan rinci mengenai: jumlah kegiatan, frekuensi perjalanan, jumlah personel, target program, maupun output yang hendak dicapai. Padahal dalam prinsip tata kelola anggaran daerah penganggaran seharusnya merupakan konsekuensi dari perencanaan program dan kegiatan yang jelas, bukan sebaliknya program terlihat kabur, sementara biaya perjalanan justru sangat besar.
“Perjalanan Dinas” Jadi Program Utama?
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa: perjalanan dinas seolah menjadi kegiatan utama, bukan sekadar komponen pendukung program. Karena yang paling dominan dalam dokumen justru nominal perjalanan, bukan substansi kegiatannya.
Publik akhirnya mempertanyakan:
Bahkan muncul sindiran sinis di tengah masyarakat: “Itu untuk kerja atau jalan-jalan?”
Kontras dengan Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Sorotan makin tajam ketika dibandingkan dengan anggaran program sosial lainnya. Misalnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan hanya dianggarkan Rp8 juta untuk pelatihan/sosialisasi. Sementara Pencegahan Kekerasan terhadap Anak hanya Rp4,5 juta jasa kantor.
Publik menilai terdapat ketimpangan prioritas, biaya mobilitas birokrasi jauh lebih besar,
disbanding intervensi langsung kepada masyarakat rentan.
Paket Rp120 Juta Juga Jadi Sorotan
Selain paket Rp1,4 miliar, terdapat pula paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota senilai Rp120.212.000 yang berada pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, Ironisnya, bantuan langsung kepada masyarakat dalam kegiatan yang sama hanya Rp29 juta. Hal ini memunculkan kritik; jangan sampai biaya birokrasi lebih besar daripada manfaat yang diterima masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan
Besarnya anggaran perjalanan dinas memang tidak otomatis bermasalah. Namun karena menggunakan uang publik, maka: urgensi, rasionalitas, efektivitas, dan outputnya wajib dapat dijelaskan secara terbuka.
DPMPPKB dinilai perlu menjelaskan kepada publik:
Sebab tanpa penjelasan rinci, masyarakat akan sulit melihat hubungan antara: besarnya biaya perjalanan dengan manfaat nyata yang diterima publik.
Dalam situasi Ketika kebutuhan masyarakat desa masih tinggi, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan penguatan, dan efisiensi anggaran terus didorong, belanja perjalanan dinas hingga Rp1,738 miliar menjadi isu yang wajar dipertanyakan public karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin melihat anggaran terserap tetapi juga apakah anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya sibuk berputar di meja dan perjalanan birokrasi.[red]
ACEH BARAT DAYA | SNN — Besarnya anggaran perjalanan dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMPPKB) Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2026 mulai menjadi sorotan publik.
Berdasarkan penelusuran dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Swakelola 2026, total belanja perjalanan dinas di lingkungan dinas tersebut mencapai sekitar: Rp1.738.608.000. Jumlah itu tersebar dalam berbagai kegiatan, mulai dari: pemberdayaan perempuan, pembinaan desa, lembaga kemasyarakatan, hingga program keluarga berencana (KB).
Namun yang paling mencolok adalah satu paket kegiatan pada program: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan item: “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri” senilai: Rp1.428.750.000. Angka tersebut bahkan menyerap lebih dari 80 persen total perjalanan dinas DPMPPKB.
Publik Pertanyakan Desain Program
Besarnya anggaran itu memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: program apa sebenarnya yang membutuhkan biaya perjalanan dinas hingga Rp1,4 miliar? Sebab dalam detail paket yang tercantum di RUP, uraian kegiatan justru sangat minim. Paket hanya ditulis: Volume: 1 Paket, Lokasi: Kabupaten Aceh Barat Daya, Deskripsi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, tanpa penjelasan rinci mengenai: jumlah kegiatan, frekuensi perjalanan, jumlah personel, target program, maupun output yang hendak dicapai. Padahal dalam prinsip tata kelola anggaran daerah penganggaran seharusnya merupakan konsekuensi dari perencanaan program dan kegiatan yang jelas, bukan sebaliknya program terlihat kabur, sementara biaya perjalanan justru sangat besar.
“Perjalanan Dinas” Jadi Program Utama?
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa: perjalanan dinas seolah menjadi kegiatan utama, bukan sekadar komponen pendukung program. Karena yang paling dominan dalam dokumen justru nominal perjalanan, bukan substansi kegiatannya.
Publik akhirnya mempertanyakan:
Bahkan muncul sindiran sinis di tengah masyarakat: “Itu untuk kerja atau jalan-jalan?”
Kontras dengan Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Sorotan makin tajam ketika dibandingkan dengan anggaran program sosial lainnya. Misalnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan hanya dianggarkan Rp8 juta untuk pelatihan/sosialisasi. Sementara Pencegahan Kekerasan terhadap Anak hanya Rp4,5 juta jasa kantor.
Publik menilai terdapat ketimpangan prioritas, biaya mobilitas birokrasi jauh lebih besar,
disbanding intervensi langsung kepada masyarakat rentan.
Paket Rp120 Juta Juga Jadi Sorotan
Selain paket Rp1,4 miliar, terdapat pula paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota senilai Rp120.212.000 yang berada pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, Ironisnya, bantuan langsung kepada masyarakat dalam kegiatan yang sama hanya Rp29 juta. Hal ini memunculkan kritik; jangan sampai biaya birokrasi lebih besar daripada manfaat yang diterima masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan
Besarnya anggaran perjalanan dinas memang tidak otomatis bermasalah. Namun karena menggunakan uang publik, maka: urgensi, rasionalitas, efektivitas, dan outputnya wajib dapat dijelaskan secara terbuka.
DPMPPKB dinilai perlu menjelaskan kepada publik:
Sebab tanpa penjelasan rinci, masyarakat akan sulit melihat hubungan antara: besarnya biaya perjalanan dengan manfaat nyata yang diterima publik.
Dalam situasi Ketika kebutuhan masyarakat desa masih tinggi, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan penguatan, dan efisiensi anggaran terus didorong, belanja perjalanan dinas hingga Rp1,738 miliar menjadi isu yang wajar dipertanyakan public karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin melihat anggaran terserap tetapi juga apakah anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya sibuk berputar di meja dan perjalanan birokrasi.[red]
