Pencarian
ACEH SELATAN | SNN – Kawasan pemukiman dan pusat perbelanjaan di sepanjang lintasan Jalan Lintas Nasional Banda Aceh – Medan, tepatnya di Kawasan Simpang Gunung Cut Gampong (Desa) Tengah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, mendesak dibangunkannya fasilitas drainase atau saluran pembuangan air yang memadai. Pasalnya, ketiadaan infrastruktur dasar ini membuat kawasan tersebut menjadi langganan genangan air setiap kali curah hujan turun, meskipun dalam intensitas rendah dan durasi yang singkat.
Seiring pesatnya perkembangan zaman, kawasan vital Lintas Sumatera ini kini telah bertransformasi menjadi urat nadi perekonomian lokal. Di sepanjang lintasan ini telah dipenuhi oleh deretan bangunan pertokoan yang menjadi pusat perbelanjaan utama bagi masyarakat dari tiga desa tetangga, yaitu Gampong Tengah Baru, Gampong Lembah Baru, dan Gampong Padang Baru.
Keuchik (Kepala Desa) Lembah Baru, Hindon, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kondisi hilangnya kenyamanan fasilitas publik ini telah lama dirasakan oleh warga sekitar maupun para pengguna jalan yang melintas dari arah Banda Aceh menuju Medan atau sebaliknya.
“Lintasan ini dulunya memang jarang bangunan, namun saat ini sudah dipenuhi pertokoan yang menjadi pusat perbelanjaan warga dari tiga desa di sini. Yang menjadi keluhan bukan hanya bagi warga kami, tetapi juga bagi semua pengguna jalan nasional tersebut. Lokasi ini menjadi langganan genangan air setiap ada turun hujan walaupun sebentar, karena tidak adanya paret pembuangan di sisi kiri dan kanan jalan,” ujar Keuchik Hindon dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Hindon menambahkan bahwa luapan air yang tidak tertampung tersebut tidak hanya menggenangi badan jalan utama yang berstatus jalan nasional, melainkan meluap deras hingga membanjiri halaman dan teras pertokoan warga. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu mobilitas transportasi dan mematikan aktivitas transaksi ekonomi para pedagang setempat secara berkala.
Terkait penanganan yang baru-baru ini dilakukan oleh pihak terkait di lapangan, pemerintah desa dan masyarakat justru melayangkan kritik tajam. Penanganan genangan air di badan jalan tersebut terkesan hanya sekadar melepas masalah sesaat tanpa adanya penyelesaian yang tuntas.
Pihak pekerja di lapangan melakukan pengerukan tanah sepanjang beberapa meter saja dan mengarahkan aliran air genangan langsung ke area persawahan milik warga. Langkah darurat ini justru memicu gelombang protes dari para petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
“Kami selaku pemerintah desa menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari warga. Selain pengerjaannya tidak tuntas dengan pengerukan yang asal-asalan, tindakan mengarahkan aliran air genangan ke dalam sawah warga sangat mengancam kelangsungan tani. Material batu kerikil jalan ikut terbawa masuk dan merusak area persawahan. Jika mau serius, sebenarnya pengerukan bisa diteruskan hingga terhubung ke paret sawah yang ada di kawasan tersebut, yang jaraknya hanya tinggal seratus meter lagi,” ulas Hindon menerangkan solusi teknis di lapangan.
Mewakili suara publik dan masyarakat di tiga desa Kecamatan Labuhanhaji, Keuchik Hindon berharap penuh agar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Provinsi Aceh, maupun Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) segera memberikan atensi dan penanganan serius secara permanen.
Menanggapi persoalan yang berlarut-larut ini, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan, Saipul Kamal, saat dikonfirmasi oleh sarannews.net mengungkapkan bahwa upaya birokrasi sebenarnya sudah pernah ditempuh oleh pemerintah daerah setempat.
“Kita dari Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas PUPR beberapa tahun lalu telah pernah menyampaikan persoalan tersebut ke pihak BPJN, bahkan sudah pernah mengajukan proposalnya,” ujar Saipul Kamal.
Sayangnya, hingga saat ini realisasi fisik dari usulan tersebut belum terlihat wujudnya di lapangan. Padahal, menurut kalkulasi masyarakat setempat, kebutuhan pembangunan saluran drainase permanen dari beton di sisi kiri dan kanan jalan nasional tersebut sesungguhnya tidaklah terlalu panjang, yakni berkisar hanya sekitar 500 meter.
Pembangunan ini dinilai menjadi satu-satunya solusi mutlak agar masalah genangan air musiman di jalur padat Labuhanhaji ini dapat diselesaikan hingga tuntas, demi keselamatan berkendara dan kenyamanan perputaran ekonomi masyarakat sekitar.
ACEH SELATAN | SNN – Kawasan pemukiman dan pusat perbelanjaan di sepanjang lintasan Jalan Lintas Nasional Banda Aceh – Medan, tepatnya di Kawasan Simpang Gunung Cut Gampong (Desa) Tengah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, mendesak dibangunkannya fasilitas drainase atau saluran pembuangan air yang memadai. Pasalnya, ketiadaan infrastruktur dasar ini membuat kawasan tersebut menjadi langganan genangan air setiap kali curah hujan turun, meskipun dalam intensitas rendah dan durasi yang singkat.
Seiring pesatnya perkembangan zaman, kawasan vital Lintas Sumatera ini kini telah bertransformasi menjadi urat nadi perekonomian lokal. Di sepanjang lintasan ini telah dipenuhi oleh deretan bangunan pertokoan yang menjadi pusat perbelanjaan utama bagi masyarakat dari tiga desa tetangga, yaitu Gampong Tengah Baru, Gampong Lembah Baru, dan Gampong Padang Baru.
Keuchik (Kepala Desa) Lembah Baru, Hindon, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kondisi hilangnya kenyamanan fasilitas publik ini telah lama dirasakan oleh warga sekitar maupun para pengguna jalan yang melintas dari arah Banda Aceh menuju Medan atau sebaliknya.
“Lintasan ini dulunya memang jarang bangunan, namun saat ini sudah dipenuhi pertokoan yang menjadi pusat perbelanjaan warga dari tiga desa di sini. Yang menjadi keluhan bukan hanya bagi warga kami, tetapi juga bagi semua pengguna jalan nasional tersebut. Lokasi ini menjadi langganan genangan air setiap ada turun hujan walaupun sebentar, karena tidak adanya paret pembuangan di sisi kiri dan kanan jalan,” ujar Keuchik Hindon dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Hindon menambahkan bahwa luapan air yang tidak tertampung tersebut tidak hanya menggenangi badan jalan utama yang berstatus jalan nasional, melainkan meluap deras hingga membanjiri halaman dan teras pertokoan warga. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu mobilitas transportasi dan mematikan aktivitas transaksi ekonomi para pedagang setempat secara berkala.
Terkait penanganan yang baru-baru ini dilakukan oleh pihak terkait di lapangan, pemerintah desa dan masyarakat justru melayangkan kritik tajam. Penanganan genangan air di badan jalan tersebut terkesan hanya sekadar melepas masalah sesaat tanpa adanya penyelesaian yang tuntas.
Pihak pekerja di lapangan melakukan pengerukan tanah sepanjang beberapa meter saja dan mengarahkan aliran air genangan langsung ke area persawahan milik warga. Langkah darurat ini justru memicu gelombang protes dari para petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
“Kami selaku pemerintah desa menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari warga. Selain pengerjaannya tidak tuntas dengan pengerukan yang asal-asalan, tindakan mengarahkan aliran air genangan ke dalam sawah warga sangat mengancam kelangsungan tani. Material batu kerikil jalan ikut terbawa masuk dan merusak area persawahan. Jika mau serius, sebenarnya pengerukan bisa diteruskan hingga terhubung ke paret sawah yang ada di kawasan tersebut, yang jaraknya hanya tinggal seratus meter lagi,” ulas Hindon menerangkan solusi teknis di lapangan.
Mewakili suara publik dan masyarakat di tiga desa Kecamatan Labuhanhaji, Keuchik Hindon berharap penuh agar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Provinsi Aceh, maupun Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) segera memberikan atensi dan penanganan serius secara permanen.
Menanggapi persoalan yang berlarut-larut ini, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan, Saipul Kamal, saat dikonfirmasi oleh sarannews.net mengungkapkan bahwa upaya birokrasi sebenarnya sudah pernah ditempuh oleh pemerintah daerah setempat.
“Kita dari Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas PUPR beberapa tahun lalu telah pernah menyampaikan persoalan tersebut ke pihak BPJN, bahkan sudah pernah mengajukan proposalnya,” ujar Saipul Kamal.
Sayangnya, hingga saat ini realisasi fisik dari usulan tersebut belum terlihat wujudnya di lapangan. Padahal, menurut kalkulasi masyarakat setempat, kebutuhan pembangunan saluran drainase permanen dari beton di sisi kiri dan kanan jalan nasional tersebut sesungguhnya tidaklah terlalu panjang, yakni berkisar hanya sekitar 500 meter.
Pembangunan ini dinilai menjadi satu-satunya solusi mutlak agar masalah genangan air musiman di jalur padat Labuhanhaji ini dapat diselesaikan hingga tuntas, demi keselamatan berkendara dan kenyamanan perputaran ekonomi masyarakat sekitar.
