BANDA ACEH | SNN – Kabupaten Aceh Selatan kembali mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur pengairan pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan pembaruan Rencana Umum Pengadaan (RUP) per tanggal 12 April 2026, Dinas Pengairan Aceh mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp 43.683.020.000 untuk wilayah tersebut. Seluruh pendanaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kucuran dana segar yang hampir menyentuh angka 50 miliar rupiah ini dialokasikan untuk memitigasi bencana banjir, abrasi, serta memperlancar aliran air sungai yang krusial bagi masyarakat.
Alokasi anggaran terbesar dialirkan untuk pembangunan sejumlah bangunan pengaman pantai dan tebing sungai. Proyek bernilai tinggi tersebut mencakup Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Sibadeh di Kecamatan Bakongan Timur yang dianggarkan sebesar Rp 9.600.000.000 untuk tahap lanjutan. Selain itu, kawasan pesisir ibu kota kabupaten juga mendapat alokasi melalui Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Kecamatan Tapaktuan dengan pagu mencapai Rp 6.730.520.000. Penguatan tebing sungai juga dilakukan secara masif, seperti di Sungai Kr. Sikulat Kecamatan Sawang dengan nilai Rp 6.670.000.000, Sungai Kr. Trumon senilai Rp 6.680.000.000, Sungai Kr. Kluet di Gampong Pulo Ie Kecamatan Kluet Selatan dengan pagu Rp 6.200.000.000, serta Sungai Kr. Meukek di Kecamatan Meukek sebesar Rp 6.200.000.000.
Selain proyek pengaman pantai dan tebing berskala besar, pemerintah juga fokus pada normalisasi dan pembangunan tanggul sungai dengan anggaran yang lebih kecil. Pembangunan Tanggul dan Pengaman Tebing Sungai Alue Meutuah di Kecamatan Meukek dianggarkan sebesar Rp 940.000.000, diikuti dengan Normalisasi Sungai Kr. Peulumat di Desa Tengah Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur senilai Rp 475.000.000. Sementara itu, terdapat satu proyek normalisasi Alue Rundeng di Gampong Buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia dengan nilai pagu Rp 187.500.000. Pemilihan penyedia untuk seluruh paket pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung serentak pada bulan April 2026. Mayoritas proses seleksi menggunakan metode E-Purchasing, kecuali untuk proyek normalisasi di Kota Bahagia yang akan menggunakan metode Pengadaan Langsung.[red]
