BANDA ACEH | SNN — Lambannya penyelesaian pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Meulaboh kembali menuai sorotan tajam dari pihak legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Zamzami, S.T., M.AP., menilai Pemerintah Aceh belum menunjukkan keseriusan penuh dalam menuntaskan proyek vital tersebut.
Menurut Zamzami, keterlambatan pembangunan rumah sakit ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah berdampak langsung terhadap hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ia menilai, kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan perhatian pembangunan antara wilayah pusat dan daerah pinggiran, khususnya di kawasan Barat Selatan Aceh (Barsela).
“Setiap keterlambatan itu ada konsekuensinya. Yang dirugikan adalah masyarakat. Mereka harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan hak layanan kesehatan yang seharusnya bisa tersedia di daerahnya sendiri,” tegas Zamzami, Minggu (10/5).
Ia menggambarkan, hingga saat ini banyak pasien dari wilayah Barat Selatan Aceh masih harus bergantung pada fasilitas kesehatan di ibu kota provinsi, Banda Aceh. Dalam situasi darurat medis, jarak tempuh yang panjang bukan hanya sekadar menyulitkan, tetapi bisa menjadi penentu antara hidup dan mati pasien.
Jika pembangunan RS Regional Meulaboh terus berlarut tanpa kepastian, Zamzami menyebut pemerintah dinilai gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat. Padahal, sejak awal proyek ini digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk memutus rantai ketergantungan layanan kesehatan ke Banda Aceh.
“Ini bukan lagi soal proyek mangkrak atau tidak, tapi soal keberpihakan. Apakah pemerintah benar-benar serius ingin menghadirkan keadilan layanan kesehatan di Aceh atau tidak?” ujarnya tegas.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh untuk segera membuka informasi secara transparan terkait perkembangan proyek beserta kendala yang dihadapi. Publik berhak mengetahui sejauh mana progres pembangunan dan kapan rumah sakit tersebut dapat difungsikan secara optimal. Zamzami mendesak agar pemerintah menetapkan target penyelesaian yang jelas, disertai pengawasan ketat agar proyek tidak kembali molor.
Bagian dari Catatan Kritis Pansus LKPJ 2025
Sorotan tajam ini merupakan bagian dari temuan dan agenda Panitia Khusus (Pansus) DPRA Wilayah Barat Selatan yang tengah mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025.
Sebagai informasi, tim Pansus ini diisi oleh empat orang legislator lintas partai yang bertugas mengevaluasi kinerja pemerintah serta menyusun rekomendasi pembangunan, yakni:
- Ilmiza Sa’aduddin Jamal, MBA
- Ir. Zamzami, S.T., M.AP
- Fuadri, S.Si., M.Si
- Ihya Ulumuddin, S.H., M.H
Melalui rilis Pansus tersebut, Zamzami juga mengingatkan bahwa keberadaan rumah sakit regional tidak hanya menyangkut penyelesaian bangunan fisik semata. Pemerintah dituntut untuk mulai mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), pengadaan peralatan medis, serta sistem pelayanan terintegrasi dari sekarang.
“Jangan sampai nanti bangunannya selesai, tapi tidak bisa langsung digunakan karena belum siap dari sisi tenaga dan fasilitas. Ini harus direncanakan secara matang,” tambahnya.
Tim Pansus meyakini bahwa jika RS Regional Meulaboh ini segera difungsikan, dampaknya akan sangat signifikan bagi masyarakat. Selain mempercepat akses layanan kesehatan, fasilitas tersebut akan mendorong simpul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Barat Selatan Aceh.
Desakan dari Pansus DPRA ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa publik mulai kehilangan kesabaran terhadap lambannya realisasi proyek-proyek strategis. Pemerintah Aceh dituntut untuk tidak lagi menunda dan segera menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini menunggu kepastian.[red]
