Pencarian
Banda Aceh | SNN – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (11/5/2026). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari tuntutan pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh, massa yang terdiri dari elemen masyarakat dan mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di depan Stadion H Dimurthala, Lampineung. Mereka kemudian berjalan kaki sambil membawa bendera organisasi mahasiswa dan OKP serta meneriakkan yel-yel perjuangan sepanjang perjalanan aksi.
Setibanya di lokasi, massa kembali mendesak Pemerintah Aceh untuk memberikan jawaban tegas terkait pencabutan pergub tersebut. Demonstran menilai hingga aksi kedua digelar, pemerintah belum menunjukkan kepastian terhadap tuntutan masyarakat.
Dalam aksi itu, sejumlah perwakilan Pemerintah Aceh sempat menemui massa untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan JKA. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Syakir, menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap pergub tersebut.
Namun, penjelasan itu kembali ditolak massa. Mereka menilai jawaban yang diberikan terlalu bertele-tele dan tidak menjawab tuntutan utama demonstran, yakni pencabutan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026.
Di sisi lain, masyarakat yang menyaksikan jalannya aksi juga menyoroti sikap aparat kepolisian yang dinilai kurang kooperatif terhadap massa aksi. Sejumlah warga menilai aparat lebih fokus melakukan penjagaan ketat dibanding membuka ruang komunikasi yang baik dengan peserta demonstrasi.
Pantauan di lapangan, aparat kepolisian dengan perlengkapan lengkap tampak berjaga di sejumlah titik di kawasan Kantor Gubernur Aceh. Beberapa kendaraan taktis seperti mobil water cannon, mobil pengurai massa, kendaraan barikade, hingga ambulans turut disiagakan sejak awal aksi berlangsung.
“Kami hanya ingin aspirasi didengar, tapi suasananya seperti mau menghadapi kerusuhan besar. Harusnya polisi bisa lebih terbuka dan komunikatif dengan massa,” ujar Habibi selaku juru bicara Aliansi Rakyat Aceh
Sebelumnya, aksi serupa juga telah digelar pada Senin (4/5/2026) lalu dan sempat berlangsung ricuh lantaran massa tidak puas terhadap penjelasan pemerintah terkait aturan JKA tersebut. [TP]
Banda Aceh | SNN – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (11/5/2026). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari tuntutan pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh, massa yang terdiri dari elemen masyarakat dan mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di depan Stadion H Dimurthala, Lampineung. Mereka kemudian berjalan kaki sambil membawa bendera organisasi mahasiswa dan OKP serta meneriakkan yel-yel perjuangan sepanjang perjalanan aksi.
Setibanya di lokasi, massa kembali mendesak Pemerintah Aceh untuk memberikan jawaban tegas terkait pencabutan pergub tersebut. Demonstran menilai hingga aksi kedua digelar, pemerintah belum menunjukkan kepastian terhadap tuntutan masyarakat.
Dalam aksi itu, sejumlah perwakilan Pemerintah Aceh sempat menemui massa untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan JKA. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Syakir, menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap pergub tersebut.
Namun, penjelasan itu kembali ditolak massa. Mereka menilai jawaban yang diberikan terlalu bertele-tele dan tidak menjawab tuntutan utama demonstran, yakni pencabutan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026.
Di sisi lain, masyarakat yang menyaksikan jalannya aksi juga menyoroti sikap aparat kepolisian yang dinilai kurang kooperatif terhadap massa aksi. Sejumlah warga menilai aparat lebih fokus melakukan penjagaan ketat dibanding membuka ruang komunikasi yang baik dengan peserta demonstrasi.
Pantauan di lapangan, aparat kepolisian dengan perlengkapan lengkap tampak berjaga di sejumlah titik di kawasan Kantor Gubernur Aceh. Beberapa kendaraan taktis seperti mobil water cannon, mobil pengurai massa, kendaraan barikade, hingga ambulans turut disiagakan sejak awal aksi berlangsung.
“Kami hanya ingin aspirasi didengar, tapi suasananya seperti mau menghadapi kerusuhan besar. Harusnya polisi bisa lebih terbuka dan komunikatif dengan massa,” ujar Habibi selaku juru bicara Aliansi Rakyat Aceh
Sebelumnya, aksi serupa juga telah digelar pada Senin (4/5/2026) lalu dan sempat berlangsung ricuh lantaran massa tidak puas terhadap penjelasan pemerintah terkait aturan JKA tersebut. [TP]
