Pencarian
BANDA ACEH | SNN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Timur, Martini, akhirnya angkat bicara merespons laporan dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) senilai Rp 46,4 Miliar yang dilayangkan oleh Satgas Percepatan Pembangunan Aceh (PPA) ke Kejati Aceh.
Kepada redaksi sarannews.net, Sabtu (9/5/2026), politisi Partai Nasdem ini memberikan klarifikasi menohok. Ia tidak hanya mempertanyakan motif pelaporan tersebut, tetapi juga menantang Satgas PPA dan publik untuk membuka seluruh data alokasi Pokir ke-81 anggota DPRA agar transparan dan tidak terkesan tebang pilih.
“Satgas PPA itu kemana kemarin, tidur? Ada lima anggota DPRA (dari Dapil Aceh Timur), kenapa nama Martini saja yang dilaporkan? Laporkan juga anggota DPRA lainnya di dapil Aceh Timur biar transparan. Tampilkan juga total 81 Pokir DPRA selama 5 tahun itu,” ujar Martini merespons konfirmasi redaksi sarannews.net via pesan singkat WhatsApp.
Desak Temuan BPK Dipublikasikan
Terkait klaim Satgas PPA yang berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya dugaan kelebihan pembayaran proyek Pokir miliknya, Martini justru menantang agar dokumen temuan BPK tersebut dipublikasikan secara utuh.
Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah murni uang rakyat yang peruntukannya harus dikawal bersama, bukan dijadikan alat manuver. “APBA ini uang rakyat, jangan suka-suka pejabat,” tegasnya.
Tuding Ada Motif Balas Dendam Terkait Kasus Asusila Pejabat
Pernyataan paling mengejutkan dari klarifikasi Martini adalah dugaan adanya motif politis dan balas dendam di balik laporan Satgas PPA ke Kejati Aceh. Ia secara blak-blakan menyebut bahwa pelaporan dugaan korupsi Pokir ini muncul sesaat setelah dirinya membongkar skandal pribadi yang melibatkan oknum kepala daerah di Aceh Timur.
“Berita ini dipublis dan dilaporkan setelah Martini mengungkap kasus skandal asmara Bupati Aceh Timur dengan istri orang,” ungkap Martini membuka tabir baru dari perseteruan tersebut.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaporan Satgas PPA ke Kejati Aceh diduga kuat memiliki benang merah dengan upaya pembungkaman atau pembunuhan karakter terhadap dirinya yang sedang vokal menyoroti moralitas pejabat di daerah pemilihannya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi sarannews.net masih menelusuri lebih lanjut terkait dokumen temuan BPK yang dimaksud, serta terus berupaya mengonfirmasi pihak Satgas PPA dan pihak-pihak terkait di Aceh Timur mengenai tudingan serangan balik dari Ibu Martini ini.[red]
BANDA ACEH | SNN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Timur, Martini, akhirnya angkat bicara merespons laporan dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) senilai Rp 46,4 Miliar yang dilayangkan oleh Satgas Percepatan Pembangunan Aceh (PPA) ke Kejati Aceh.
Kepada redaksi sarannews.net, Sabtu (9/5/2026), politisi Partai Nasdem ini memberikan klarifikasi menohok. Ia tidak hanya mempertanyakan motif pelaporan tersebut, tetapi juga menantang Satgas PPA dan publik untuk membuka seluruh data alokasi Pokir ke-81 anggota DPRA agar transparan dan tidak terkesan tebang pilih.
“Satgas PPA itu kemana kemarin, tidur? Ada lima anggota DPRA (dari Dapil Aceh Timur), kenapa nama Martini saja yang dilaporkan? Laporkan juga anggota DPRA lainnya di dapil Aceh Timur biar transparan. Tampilkan juga total 81 Pokir DPRA selama 5 tahun itu,” ujar Martini merespons konfirmasi redaksi sarannews.net via pesan singkat WhatsApp.
Desak Temuan BPK Dipublikasikan
Terkait klaim Satgas PPA yang berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya dugaan kelebihan pembayaran proyek Pokir miliknya, Martini justru menantang agar dokumen temuan BPK tersebut dipublikasikan secara utuh.
Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah murni uang rakyat yang peruntukannya harus dikawal bersama, bukan dijadikan alat manuver. “APBA ini uang rakyat, jangan suka-suka pejabat,” tegasnya.
Tuding Ada Motif Balas Dendam Terkait Kasus Asusila Pejabat
Pernyataan paling mengejutkan dari klarifikasi Martini adalah dugaan adanya motif politis dan balas dendam di balik laporan Satgas PPA ke Kejati Aceh. Ia secara blak-blakan menyebut bahwa pelaporan dugaan korupsi Pokir ini muncul sesaat setelah dirinya membongkar skandal pribadi yang melibatkan oknum kepala daerah di Aceh Timur.
“Berita ini dipublis dan dilaporkan setelah Martini mengungkap kasus skandal asmara Bupati Aceh Timur dengan istri orang,” ungkap Martini membuka tabir baru dari perseteruan tersebut.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaporan Satgas PPA ke Kejati Aceh diduga kuat memiliki benang merah dengan upaya pembungkaman atau pembunuhan karakter terhadap dirinya yang sedang vokal menyoroti moralitas pejabat di daerah pemilihannya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi sarannews.net masih menelusuri lebih lanjut terkait dokumen temuan BPK yang dimaksud, serta terus berupaya mengonfirmasi pihak Satgas PPA dan pihak-pihak terkait di Aceh Timur mengenai tudingan serangan balik dari Ibu Martini ini.[red]
