Terima Demo Mahasiswa USK, Plt Sekda Aceh Tegaskan Pemerintah Terbuka dan Siap Pacu Pemulihan Pascabencana

BANDA ACEH | SaranNews.net — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST, M.Si., menemui langsung ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis sore (10/9/2026). Aksi tersebut digelar mahasiswa guna menyuarakan evaluasi dan tuntutan terkait percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Aceh.

Komitmen Terbuka dan Penguatan Sektor Vital

Di hadapan massa aksi, Taufik menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak bersifat eksklusif dan senantiasa terbuka terhadap kritik, masukan, maupun aspirasi publik. Pemprov berkomitmen penuh memacu pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan hunian layak.

• Buka Posko Informasi Publik: Pemerintah Aceh telah menyediakan posko resmi informasi pascabencana untuk memudahkan masyarakat dan mahasiswa memantau perkembangan penanganan secara rinci.
• Evaluasi Kinerja SKPA: Pemprov telah menggelar rapat evaluasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan memperkuat koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota.
• Sinergi Multipihak: Mengakui keterbatasan pemerintah, Pemprov membuka ruang dialog berkelanjutan agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi mencari solusi hambatan di lapangan.

“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Kami sadar bukan super power, karena itu kami buka komunikasi dengan semua pihak,” ujar Taufik.

Poin Temuan dan Tuntutan Mahasiswa USK

Dalam panggung aspirasi tersebut, para perwakilan Lembaga Eksekutif Mahasiswa USK memaparkan sejumlah temuan lapangan dan poin tuntutan evaluasi pemulihan:

• Infrastruktur Pendidikan: Ketua BEM USK memaparkan hasil observasi di Kabupaten Gayo Lues yang menunjukkan masih banyaknya fasilitas sekolah dan sarana umum rusak akibat bencana yang belum tertangani secara optimal.
• Transparansi Anggaran: Ketua BEM Fakultas Teknik USK mendesak transparansi alokasi dan realisasi penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi agar publik dapat berpartisipasi dalam pengawasan.
• Fasilitas Kesehatan & Serapan TKD: Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti belum pulihnya sarana kesehatan masyarakat serta mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) alokasi bencana.

Pemerintah Aceh menyambut positif penyampaian aspirasi tersebut dan berkomitmen menjadikan poin masukan mahasiswa sebagai bahan pertimbangan mendasar dalam mempercepat langkah penanganan pemulihan Aceh di lapangan.[red]