Realisasi APBA 2026 Beda 36,96 Poin Persentase, Mengapa Catatan SIKD dan P2K Aceh Jauh Berbeda?

BANDA ACEH | SNN – Realisasi belanja Pemerintah Aceh tahun 2026 tercatat 36,98 persen di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 17 November. Empat hari sebelumnya, angka realisasi keuangan yang dilaporkan dari portal P2K APBA Pemerintah Aceh mencapai 73,94 persen. Dengan pagu yang sama-sama disebut sekitar Rp11,60 triliun, kedua angka itu terpaut 36,96 poin persentase.
Angka P2K per 13 November itu dikutip Bisnis Indonesia dalam pemberitaan 16 November 2026. Pada tanggal yang sama, portal P2K juga dilaporkan mencatat realisasi fisik sebesar 76,94 persen. Adapun data SIKD per 17 November menampilkan realisasi belanja sebesar Rp4,29 triliun dari pagu Pemerintah Aceh sebesar Rp11,60 triliun.
Tanggal yang tercantum pada masing-masing portal belum menjelaskan sampai kapan transaksi belanja dihimpun dalam kedua catatan tersebut. Untuk mengetahui penyebab selisihnya, angka SIKD dan P2K perlu dicocokkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh pada tanggal yang sama, termasuk jenis belanja yang masuk dalam perhitungan dan waktu pemutakhiran terakhir.
Belanja modal di SIKD tercatat 15,06 persen
Dari empat kelompok utama belanja di SIKD, belanja modal mencatat persentase realisasi terendah. Dari pagu Rp1,16 triliun, realisasi yang tercatat baru Rp175,03 miliar atau 15,06 persen. Sementara itu, belanja barang dan jasa tercatat Rp1,26 triliun atau 29,76 persen dari pagu Rp4,23 triliun.
Secara keseluruhan, selisih antara pagu dan realisasi yang tercatat di SIKD mencapai Rp7,31 triliun. Belanja barang dan jasa serta belanja modal menyumbang sekitar Rp3,96 triliun dari selisih tersebut. Rekap SIKD belum menunjukkan berapa bagian yang terkait dengan pekerjaan yang masih berjalan, tagihan yang belum dibayar, atau pembayaran yang belum muncul di portal.
Angka mana yang menjadi acuan target di atas 95 persen?
Dalam konsolidasi Pemerintah Aceh pada 16 November 2026, Gubernur Muzakir Manaf meminta realisasi keuangan APBA mencapai di atas 95 persen, disertai penyelesaian fisik kegiatan. Sebelumnya, dalam rapat pimpinan 10 November, Mualem juga meminta percepatan pemanfaatan Transfer ke Daerah, termasuk untuk pembangunan jembatan Bailey yang dibutuhkan pascabencana.
Menjelang 31 Desember, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan pengelola P2K APBA perlu menjelaskan berapa realisasi belanja menurut pembukuan Pemerintah Aceh, kapan data terakhir dikirim ke SIKD, dan angka mana yang dipakai untuk mengukur target gubernur. Rincian per satuan kerja juga diperlukan agar publik dapat mengetahui kegiatan mana yang sudah selesai dan mana yang masih harus dituntaskan sebelum tahun anggaran berakhir.(red)
Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.












